•   Senin, 14 Oktober 2019
Pilpres 2019

Jokowi Serap Jiwa Nasionalisme Soekarno

( words)


Catatan Politik Pilpres 2019 Tentang Jokowi, Pancasila dan Islam dari Kesejarahan (2)

Dr. H. Tatang Istiawan
Wartawan Surabaya Pagi
Saya juga heran, sampai Pilpres 2019, isu Jokowi terindikasi Komunis, masih hangat. Akal sehatnya bila benar indikasi ini, mengapa dalam pilkada tahun 2010 lalu, Jokowi bisa lolos dari penilaian PKS dan PAN. Dua partai politik berbasis agama Islam ini sangat hebat dalam melakukan verifikasi terhadap calon yang akan diusung sebagai walikota.
Apalagi saat pilkada 2010, ketua tim kampanye Jokowi adalah Hidayat Nurwahid salah satu ketua PKS yang kharismatik. Artinya jauh sebelum Jokowi jadi presiden, justru yang melambungkan Jokowi ke pentas politik tingkat nasional salah satunya partai yang berbasis Islam seperti PKS dan PAN.
Akal sehatnya, sekiranya Jokowi terindikasi Komunis, sebelum bertarung di pilkada 2010, ia sudah hancur di Solo.
Bahkan keislaman Jokowi yang juga diragukan, saat itu tidak mungkin PAN dan PKS mau mendukung Jokowi dalam pilkada di Surakarta.
Maklum, saat itu lawan Jokowi, didukung oleh Golkar dan PD yang menguasai data inteligent. Mengapa sekarang sejumlah ulama menuduh Jokowi PKI dan anti Islam ?
***
Saya mencatat sampai Pilpres 2019 lalu, setiap keburukan Jokowi terus digoreng dan menjadi konsumsi publik. Tetapi gorengan ini terjadi justru ada di media sosial yang pengelolaannya bebas. Mengapa tidak ada media mainstream yang ikut-ikutan menggoreng keburukan Jokowi?
Apakah media mainstream yang sudah menjadi industry sadar bahwa mengungkap keburukan seseorang apalagi pemimpin, tanpa bukti adalah kejahatan pers (delik pers).
Mengikuti cara berpikir suara di media sosial yang cenderung memihak paslon 02, Prabowo-Sando, bahwa tidak ada sesuatu yang baik dari diri Jokow. Apakah ini mengindikasikan kebencian terhadap presiden ke-7 ini sudah terlalu dalam.
Apalagi bagi orang orang yang fanatic yang saya ikuti di media sosial dimana saya diikutkan menjadi anggota grup. Jokowi lebih disebut sebagai simbol PDIP ketimbang Presiden Indonesia.
Apakah karena ini, kebencian mereka diarahkan kepada Jokowi dengan terus mencari cela dan kekurangasnnya?.
Bahkan yang menurut saya massif, isu isu yang sensitif sering dilakukan untuk mencederai elektabilitas mantan Gubernur Jakarta ini.
Kecenderungannya, pembentukan opini di sosial media makin mendekati pencoblosan 17 April 2019, isu untuk memojokkan Jokowi dengan serangan yang sangat ke personal.
Bahkan serangan sampai dengan cara-cara yang tak masuk akal pun digunakan. Semuanya untuk mendeskreditkan Jokowi, meski Jokowi sudah membantahnya.
Jadi pertanyaannya sampai menjelang sidang gugatan di MK tanggal 14 Juni ini, saya bertanya-tanya sebenarnya siapaa yang dibenci , Jokowi atau PDIP atau orang yang ada di sekitar Istana?
Jangan-jangan yang dibenci bukan Jokowi tapi PDIP dan orang di sekitar Itsna? Benarkah salah satu pembenci Jokowi dan PDIP adalah PKS?
Maklum, antara PKS dan PDIP dua partai kader yang militant. PKS partai berbasis agama Islam yang memiliki sistem pengkaderan yang kuat. Demikian juga PDIP partai nasionalis yang memiliki kader militant juga.
Dengan kesederhanaannya, suka blusukan di hampir semua daerah di Indonesia, Jokowi saya catat seperti menyerap jiwa nasionalisme yang dibangun Soekarno, Founding father NKRI. Soekarno bilang nasionalisme Indonesia adalah kemanusian.
***
Mantan kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono, pernah mengatakan bahwa Pilpres 2019 kali ini merupakan pertarungan ideologi antara Pancasila dan khilafah. Benarkah?
Apalagi kompetitor Jokowi, acapkali menampilkan dan menggerakan politik identitas. Salahkah?
Lawan Jokowi, sepertinya tidak grogi dituding mengeluarkan isu-isu politik identitas. Antara laini isu Jokowi akan meniadakan azan (panggilan ibadah umat Islam) dan pendidikan agama Islam.
Sebaliknya, kubu Jokowi menuduh kubu Prabowo sebagai pendukung ’Islam radikal’ dan ’khilafah’,
Ada apa tentang khilafah untuk kampanye pilpres 2019. Apakah pengikut khilafah yang ormasdnya dibekukan ingin menunggangi kubu Prabowo dengan harapan bila menang, pembekuan keormasannya bisa dianulir oleh Prabowo. Ini bila Prabowo-Sandi menang?
Maka itu tak salah bila kemudian calon presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 sudah final.
Kubu Joko Widodo memperingatkan kepada semua pihak untuk tidak coba-coba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi apapun.
Bagi Jokowi, ideologi Pancasila adalah pemersatu Bangsa Indonesia. Maka itu, Jokowi mengikuti presiden sebelumnya yaitu Soeharto dan Soekarno, siapa saja berniat mengganti Pancasila akan berhadapan langsung dengan pemerintahannya.
***
Jujur, dari pilpres 2019, sebagai anak bangsa yang beragama Islam, saya sedih memotret perkembangan masalah kebangsaan Indonesia yang mulai diusik dengan mempertentangkan Pancasila dan agama Islam.
Bahkan ada pengusaha Jakarta yang menanyakan soal mengapa elite politik mengggunakan islam sebagai kendaraan politiknya.
Saya jawab, elite politik itu haus kekuasaan tetapi tidak mendapat kursi di partai-partai berbasis nasionalis. Mereka membaca, penyeimbang pengikut nasionalis adalah politik identitas yaitu Islam.
Tentang nasionalis, saya memiliki artikel yang ditulis Bung Karno, pada tahun 1932. Artikel itu berjudul ‘’Demokrasi-Politik dan Demokrasi Ekonomi.
Dalam artikel itu Soekarno menyinggung inti dari sosio-nasionalisme yang ia rumuskan; “Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi haruslah mencari selamatnya manusia.. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada ‘menselijkheid’. Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan, begitulah Gandhi berkata,
Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme yang dengan perkataan baru yang kami sebut: sosio-nasionalisme. Dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah demokrasi yang kami sebutkan: sosio-demokrasi”.
Dalam uraiannya ini, saya memahami bahwa inti dari paham sosio-nasionalisme atau nasionalisme Indonesia haruslah nasionalisme yang bertujuan mencapai kebahagiaan umat manusia dan bukannya nasionalisme yang mengagung-agungkan negeri ini di kancah internasional saja.
Maka dari itu, Soekarno menginginkan yang menjadi landasan nasionalisme Indonesia adalah kemanusiaan.
Soekarno, bahkan meneguhkan kembali landasan nilai yang menjadi inti dari nasionalisme Indonesia, yakni kemanusiaan, dalam pernyataan berikut ini:
“Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis, tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu copy atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.” (Soekarno, 1964).
Soekarno menegaskan bahwasanya nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang berkarakter chauvinis seperti halnya nasionalisme yang digelorakan Nazi-Hitler atau Mussolini di Eropa.
Penegasan Soekarno ini dipertegas dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI. BK menyatakan nasionalisme Indonesia harus hidup dalam ‘tamansari’nya internasionalisme.
Gagasan nasionalisme Soekarno ini mengejawantah dalam konsep Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari). Ketika berpidato dihadapan Sidang Umum IV MPRS pada tahun 1966, Soekarno menegaskan makna dari Berdikari;
“..bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerja sama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh Berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kepada kerja sama yang sama derajat dan saling menguntungkan. Berdikari bukan saja tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip dari cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. Adalah jelas, bahwa tidak menyandarkan diri tidak berarti bahwa kita tidak mau kerja sama berdasarkan sama derajat dan saling menguntungkan.”
Jelaslah bahwa nasionalisme Indonesia yang digagas Soekarno bukanlah suatu ‘politik isolasi’, tetapi landasan bagi bangsa ini untuk mandiri. Dan dengan kemandirian itulah bangsa Indonesia akan melangkah lebih jauh dalam pergaulan internasional.
Dengan jiwa nasionalisme, setiap warga negara akan merasa cinta dan bangga dengan bangsa dan negaranya. Begitu pula sebaliknya, setiap warga negara merasa terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau bahkan menghina bangsanya. Inilah jiwa nasionalisme yang harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)

Berita Populer