•   Minggu, 21 Juli 2019
BUMD

Sudah Go Public, Berani Men-Swasta-kan Diri

( words)
Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono Guru Besar FEB Universitas Airlangga


ANALISIS Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono Guru Besar FEB Universitas Airlangga

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Prof Tjiptohadi Sawarjuwono menyebut kiprah Bank Jatim selama ini masih kental dengan nuansa kepemerintahan. Dengan kalimat lain, Bank Jatim hanya jago kandang dengan mengelola uang yang notabene berasal dari pemerintah.
Menurut kacamata Prof Tjiptohadi, Bank Jatim dinilai belum mampu mengangkat pengusaha-pengusaha lokal menjadi pengusaha-pengusaha papan atas. Artinya, Bank Jatin masih kalah bersinar dibanding dengan bank-bank swasta. Bank Jatim sendiri dinilai masih nyaman mengelola uang PNS, dan tidak berani mengambil resiko demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
"Mayoritas nasabahnya PNS," cetus Prof Tjiptohadi kepada Surabaya Pagi, Rabu (19/6/2019). "Itu pun bukan karena mereka (PNS) memerlukan, tapi karena dipaksa."
Demi menjadi bank profesional, lanjut Prof Tjiptohadi, apalagi sudah menjadi Tbk, mestinya Bank Jatim juga gencar menghimpun dana investasi dari masyarakat. Dengan begitu, Bank Jatim tidak lagi mengandalkan dana dari pemerintah. "Kalau mau benar-benar seperti bank swasta, ya pengelolaannya harus profesional bankir," paparnya.
Mengomentari pergantian direksi Bank Jatim, Prof Tjiptohadi menilai tidak akan jauh berbeda dari manajemen bank sebelumnya. Seperti yang sudah diberitakan Surabaya Pagi, Direktur Kepatuhan Bank Jatim Hadi Santoso naik menggantikan R Soeroso. Di sisi lain, banyak kalangan menilai sebaiknya posisi direktur utama Bank Jatim dijabat oleh profesional dari luar guna mengangkat performa bank daerah ini.
Terkait usulan tersebut, Prof Tjiptohadi pun menyangsikan langkah tersebut bakal berhasil. Pasalnya, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pengelolaan Bank Jatim masih kental dengan nuansa kepemerintahan. "Percuma saja direkturnya dari luar tapi kebijakan-kebijakannya masih seputar kepemerintahan," tukas Prof Thiptohadi. "Kalau mau dikelola (secara) swasta, ya swasta sekalian." n

Berita Populer