SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan BPJS di Surabaya hingga kini belum sepenuhnya merata. Banyak masyarakat yang membutuhkan namun belum mendapatkan jaminan kesehatan BPJS dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Panti Asuhan, misalnya.
Hingga saat ini, Panti Asuhan belum mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya, terutama dalam pembiayaan jaminan kesehatan BPJS. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Darmawan, mendatangi Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya Cabang Sawahan di Jalan Putat Jaya Barat VIII B, Surabaya. Ini untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat terkait tidak meratanya jaminan kesehatan BPJS ini.
Kedatangan legislator dari Fraksi Gerindra ini disambut hangat oleh anak-anak panti dan pengrus Panti Asuhan Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya Cabang Sawahan. Dalam dialognya, politisi yang akrab disapa Aden ini menilai Pemkot Surabaya selama ini kurang peduli terhadap panti asuhan yang sangat membutuhkan uluran tangan dari masyarakat dan perhatian pemerintah.
Panti asuhan ini bisa berdiri ini karena donatur, atau donasi masyarakat yang peduli. Kalau masyarakat bisa peduli, kenapa Pemerintah Kota tidak ikut peduli, ungkap Darmawan, Kamis (31/1/2019).
Merespon keluhan dari pengurus panti asuhan ini, politisi Gerindra ini bertekat untuk memperjuangkan anak panti dan pengurus panti agar mendapatkan jaminan kesehatan BPJS secara gratis yang dibiayai oleh Pemkot Surabaya. Selama ini BPJS yang ditanggung Pemerintah Kota itu masyarakat tidak mampu, takmir masjid, musalla, dll. Nanti kita masukan untuk anak-anak panti asuhan dan pengurus asuhan. Kalau bisa sekarang anak panti asuhan dan pengurus panti asuhan BPJS-nya digratiskan, yang biayanya ditanggung Pemerintah Kota, papar Aden.
Berharap Panti Asuhan ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah khususnya dalam jaminan kesehatan. Agar pemerintah punya perhatian maka untuk pembayaran BPJS untuk anak panti dan pengurus panti ditanggung pemerintah kota, terutama panti asuhan yang memerlukan bantuan dan yang minim bantuan, tambah Aden.
Sementara itu, Kepala Panti Asuhan Sofyan Hadi mengatakan pihaknya pernah mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun sejak tahun 2015 tiba-tiba program Presiden Joko Widodo ini tidak berlaku dan harus beralih kepada BPJS berbayar.
Pada tahun 2015 orang dari kantor BPJS Surabaya datang ke panti kami menawarkan untuk anak panti itu diikutkan, tetapi dengan catatan tidak gratis, harus bayar. Padahal kita sudah punya kartu KIS dan sudah kami tunjukan. Ternyata itu kartu KIS tidak bisa diberlakukan, intinya dari kantor BPJS Surabaya menawarkan tidak gratis, papar Sofyan Hadi
Tentu itu sangat memberat panti asuhan yang hidupnya bergantung pada donasi masyarakat. Kita keberatan, kalau kita harus membayar BPJS. Karana untuk donasinya aja kita terbatas. Untuk kebutuhan sekolah dan makannya aja masih kurang, terang Sofyan.
Sofyan menjelaskan untuk anak-anak di Panti Asuhan tersebut tidak hanya wajib sampai SMA saja, tapi harus sampai S1 (Sarjana), yang sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu dirinya berharap pemerintah mau memberikan jaminan kesehatan BPJS kepada panti asuhan ini secara gratis. (Adv/Alq)
