SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Salah satu legislator DPR mengusulkan agar anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) senilai Rp 595 miliar dialihkan untuk pengadaan hotspot internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut lebih bermanfaat ketimbang membuat gaduh.
"Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, Kamis (6/8).
Baca Juga: Kejar 50 Kursi di DPR RI, Ketum PPP Lantik Ning Ema Sebagai Ketua DPP WPP
Dirinya mengusulkan agar daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) khusus POP direvisi menjadi pengadaan hotspot-hotspot internet gratis yang tersebar di tiap RW, dan sekolah-sekolah. Menurutnya pengadaan banyak titik hotspot tersebut bertujuan agar mengurangi konsentrasi massa yang berkumpul.
Penempatan titik hotspot bisa dilakukan di tiap RT dengan mengombinasikan anggaran antara dana pemerintah sebagai stimulus dengan swadaya masyarakat di lingkungan tersebut. Dia menambahkan, program ini disesuaikan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, yakni tetap dalam protokol kesehatan ketat.
"Pelaksanaannya bisa bergantian atau dijadwal sesuai jenjang sekolah siswa/mahasiswa di tiap titik hotspot," ujarnya.
Baca Juga: Jelang MPLS 2023, SMP Tenggilis Jaya Surabaya Hanya Punya 1 Siswa
Fikri menganggap proses alih-mengalihkan anggaran menurutnya menjadi hal lumrah di masa pandemi ini. Dia menyontohkan soal DIPA yang sudah keluar sebelum proses pembahasan anggaran mitra dilakukan di DPR RI.
"Kita (DPR) menolak cuma jadi penonton saja atas semua kebijakan anggaran, jadi fungsi anggaran DPR akan tetap kami perjuangkan atas nama konstitusi UUD 1945, termasuk ubah-ubah DIPA," tegasnya.
Baca Juga: IAW Kembali Beberkan 30 Sosok Artis Terlibat Pencucian Uang, Ada 3 Grup Band Besar
Sebelumnya, program organisasi penggerak (POP) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menkdikbud) Nadiem Makariem telah membuat gaduh di masyarakat, dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan. Organisasi masyarakat seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, hingga PGRI menyatakan mundur dari kepesertaan program.An
Editor : Mariana Setiawati
