Usulan Kelompok Pengusaha Surabaya, Terkait proyek

APBD Disarankan Diforensik

Noviyanti Tri, Alqomar, Prila Sherly,
Tim Wartawan Surabaya Pagi
BEBERAPA pengusaha Surabaya mengkritik pembangunan proyek-proyek infrastruktur (jalan dan jembatan Kenjeran) era Risma. Ada temuan infrastruktur yang masuk ke pemukiman yang dibangun pengembang tertentu di wilayah Surabaya Barat dan Timur, dibangun dengan dana APBD.
Padahal infrastruktur itu tak ada urusan dengan warga kota, terutama ekonomi kerakyatan. Gubernur Jatim terpilih disarankan melakukan audit forensik penggunaan dana infrastrukur di APBD.
Misalnya, siapa yang mengusulkan, apa pertimbangannya. Apakah mendesak jalan ke pemukiman orang kaya didanai uang rakyat di APBD.
“Walikota Surabaya ini semestinya pro rakyat miskin dan ekonomi kerakyatan, bukan pengembang rumah mewah,” kata pengusaha yang kenal dengan beberapa walikota sebelum Risma, kepada Surabaya Pagi, Kamis kemarin (13/12/2018).
“Usulan forensik APBD untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum terkait dugaan penggunaan dana rakyat yang tak tepat sasaran. Dan usulan forensik ini berupa metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik pembangunan yang untungkan pengembang tertentu,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun, sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai menguntungkan pengembang properti adalah pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) yang saat ini dikebut penyelesaiannya.
Termasuk jalur Middle East Ring Road (MERR) yang kini saat ini masih menyelesaikan sisi Gunung Anyar-Tambak Sumur yang akan tembus Tol Juanda.
Keterangan di kalangan DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya pada APBD 2017 menganggarkan Rp 300 miliar di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) untuk pembebasan tanah di proyek jalur lingkar tersebut.
Sedang pada APBD 2018 masih di DPUBMP, ada anggaran Rp 264 miliar untuk pembebasan lahan, yang didalamnya termasuk untuk JLLB dan JLLT.
Untuk 2019 mendatang, Pemkot Surabaya juga menganggarkan untuk proyek jalur lingkar tersebut. Disiapkan dana Rp 300 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2019 untuk mempercepat proses pembebasan lahan pembangunan JLLB.
Pembangunan jalan itu melintasi Lakarsantri hingga Benowo, yang di dalamnya melintasi Citraland. Saat ini, pembangunan JLLB mencapai 60 persen dan ditargetkan selesei akhir 2019 dan paling lambat awal 2020.
Sementara JLLT diproyeksikan tuntas pada 2020-2021. Dari 16 kilometer panjang JLLT, sebanyak 8,4 kilometer lahan milik pengembang, diantaranya Pakuwon Jati. Lalu 1,1 kilometer tanah aset milik Pemkot dan 6,8 kilometer milik warga perorangan.
Saat ini pembangunan JLLT baru sekitar 20-30 persen, melintasi empat kecamatan, yakni Rungkut, Gunung Anyar, Sukolilo dan Mulyorejo.
Ada juga infrastruktur lain yang telah dibangun Pemkot. Yakni, underpass Bundaran Satelit yang menghubungkan jalan Mayjen Sungkono dan HR Muhammad. Hanya saja, proyek ini anggarannya disumbang pengembang sekitar Rp 31 miliar. Dana sebesar ini miliar untuk penyelesaian overpass dan separo underpass.
Tak heran jika saat ini, proyek ini tersendat karena urunan tak lancar. Sedang kebutuhan untuk penyelesaian proyek ini sekitar Rp 70 miliar. Saat ini, baru overpass yang difungsikan. Sedang underpass belum tuntas. Karena itulah, jalan Mayjen Sungkono dan HR Muhammad masih sering macet.
Jembatan Suroboyo
Selain jalan, infrastruktur lain yang dibangun Pemkot adalah Jembatan Suroboyo yang menghabiskan dana APBD sebesar Rp 207 miliar. Jembatan yang diresmikan Walikota Tri Rismaharini pada 9 Juli 2016 ini juga memantik polemik.
Semula, Walikota Risma menjanjikan jembatan dengan panjang 800 meter itu bisa mendongkrak ekonomi masyarakat di pantai timur Surabaya (Pamurbaya). Namun baru dua tahun operasional, jembatan itu malah ditutup sejak Mei 2018 lalu.
Sementara lokasi Jembatan Suroboyo ini cukup dekat dengan Kenjeran Park (Kenpark) milik pengusaha Soetiadji Yudho dan Pakuwon City milik PT Pakuwon Jati.
Dari pantauan Surabaya Pagi, Kamis (13/12/2018), tampak beberapa pengunjung di jembatan yang digadang-gadang menjadi ikon baru kota Surabaya tersebut. Mereka hanya jalan-jalan dan berswafoto (selfie). Sedang kendaraannya diparkir di luar jembatan.
**foto**
Menurut warga setempat, ditutupnya Jembatan Suroboyo ini berimbas pada jumlah pengunjung. Seperti diungkapan Khusnus, pedagang kerupuk sekitar jembatan yang sudah 8 tahun berdagang.
Ia merasa adanya jembatan Suraboyo tidak berpengaruh besar pada pendapatannya. "Sejak ditutup dari bulan Mei para pedagang sekitar jembatan mengeluh sepi mbak. Biasanya wisatawan dari pantai bisa lewat sini, sekarang sudah tidak bisa," ungkapnya.
Tak jauh berbeda dengan ungkapan Mufidah, pedagang lainnya. Menurutnya dagangannya ramai jika saat akhir pekan, karena ramainya Jembatan Suroboyo pada hari Sabtu dan Minggu. “Tapi itu dulu, sekarang ditutup malah sepi banget,” ujar dia.
Meskipun jembatan dibuka, lanjut dia, pengunjung jembatan yang beli oleh-oleh juga tidak seberapa. “Ada sih yang beli, tapi ndak terlalu besar karena mungkin mereka juga beli oleh-oleh saat di Pantai Kenjeran," tambah wanita paro baya ini.
Ia menambahkan, warga sekitar Jembatan Suroboyo pasrah saja dengan kebijakan Pemkot, meski penutupan itu membuat masyarakat kecewa.
Salah satu pengunjung Elsa yang berswafoto di lokasi mengaku kecewa ditutupnya Jembatan Suroboyo. Sebab, menurutnya jembatan itu dibangun untuk masyarakat luas.
Bukan hanya pas ada tamu negara atau acara tertentu yang digelar Pemkot. “Waktu ada acara apa gitu, kan dibuka. Mungkin maksudnya promosi untuk delegasi dari negara-negara lain,” ungkapnya.
SIB Sepi
Penutupan Jembatan Suroboyo juga berimbas pada Sentra Ikan Bulak (SIB). Namun menurut Liana, salah seorang pedagang, sepinya SIB sudah terjadi sejak lama sebelum Jembatan Suroboyo ditutup.
"Di sini memang sepi mbak, sekarang saja yang tersisa hanya 2 penjual krupuk dan beberapa pedagang ikan asap," jelasnya saat ditemui Surabaya Pagi, kemarin (13/12).
Nanik, pedagang lainnya menambahkan dirinya sempat pindah berdagang karena SIB sepi. "Pernah setahun yang lalu saya dagang di sekitar pantai Kenjeran lama, lalu saya ditertibkan Satpol PP. Akhirnya terpaksa saya balik lagi ke sini (SIB)," ungkapnya.
Nanik berharap adanya perhatian dari Pemkot mengenai kondisi SIB. Apalagi, musim hujan yang seringkali hujan dan angin membuat dagangan rusak dan merugi. "Sudah terkadang pulang tidak bawa hasil, kalau dagangan kena hujan kan rugi mbak. Harapan kami Pemkot bisa ke sini melihat ini," lanjut dia.
Untuk Pengembang atau Rakyat
Melihat fakta-fakta itu, kalangan DPRD Kota Surabaya menyoroti Jembatan Suroboyo yang menghabiskan APBD Rp 207 miliar. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Aden Darmawan menilai Pemkot Surabaya hanya menghambur-hamburkan dana APBD untuk pembangunan Jembatan Suroboyo.
Sebab, jembatan itu tak mampu mengangkat perekonomian warga. “Ini jelas pemborosan dan menjadi tanda tanya. Sebenarnya jembatan ini untuk siapa?,” ujar Aden kepada Surabaya Pagi, Kamis (13/12) kemarin.
Selain pemborosan, lanjutnya, pembangunan jembatan ini tidak efektif dalam membangun tempat wisata, karena tidak menghasilkan PAD. Juga tak memberi manfaat sekitar, tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan. Ironisnya, jembatan ini hanya untuk foto-foto saja.
“Jembatan itu sangat tidak efektif, cuma jadi tempat ajang swafoto saja. Apalagi sekarang sering ditutup. Air mancurnya sudah berhenti lama. Untuk apa dulu dibangun, siapa yang diuntungkan dari jembatan itu. Ini harus diinvestigasi,” tandas politisi Gerindra ini.
Selain itu, Aden juga mempertanyakan, fungsi dan manfaat Jembatan Suroboyo tersebut terhadap masyarakat Surabaya. ”Sebenarnya jembatan ini untuk pengembang yang punya proyek di sana atau untuk masyarakat,” kata Aden curiga. “Dalam ekonomi tidak ada pertumbuhan untuk masyarakat sekitar,” imbuhya.
**foto**
Tidak Berfungsi
Sementara itu, anggota Komis C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey mengatakan, dalam rencana awal Jembatan Suroboyo itu difungsikan untuk mengurai kemacatan di wilayah timur Surabaya yang menghungkan Kenjeran ke Bulak dan Tambah Wedi.
Namun sampai sekarang jembatan itu tidak difungsikan sebagai mestinya.
“Saya di Komisi C yang membidangi infrastruktur. Saya salah satu pendukung terbangunnya jembatan tersebut untuk mengurai kemacetan di wilayah timur Surabaya. Namu sekarang jembatan itu tidak berfungsi sebagai pengurai kemacetan dan saya sangat menyayangkan pemkot tidak memaksimalkan fungsinya jembatan tersebut,” tandas politisi Partai Nasdem ini.
Bahkan sampai saat, lanjut dia, Jembatan Suroboyo belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hanya sebagai ornamen yang pamerkan ke tamu manca negara.
“Jembatan itu perlu dipertanyakan untuk siapa? Sampai saat ini masyarakat tidak bisa menimakati jembatan itu, padahal dibangun dari APBD dari uang rakyat. Masyarakat punya andil dalam pembangunan jembatan tersebut,” ungkap Awey.
“Apabila tidak ada fungsi dan manfaatnya untuk rakyat seperti ini, kalau hanya sekedar ornamen yang dipamerkan untuk tamu asing, jelas ini pemborosan. Namun jika itu difungsikan seperti rencana awal untuk mengurai kemacetan itu sangat murah,” tambah Awey.
Awey mengatakan, Jembatan Suroboyo ini untuk wisata. Namun jembatan ini malah ditutup, sehingga masyarakat tidak bisa menimatinya. “Jika penutupan itu karena banyaknya PKL, maka tugas Pemkot menatanya. Seharunya Dinas Pariwisata bisa sinergi degan dinas yang lain untuk pengelolahan tempat wisata yang baik,” pungkas Awey. n