Armudji Mundur, akan Lemahkan Posisi Eri Cahyadi

Dr. H. Tatang Istiawan

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bagi warga Surabaya, sosok Armudji, bukan asing. Apalagi bagi kader dan simpatisan PDIP cabang Surabaya.

Armudji, yang saya kenal adalah politisi lokal yang merakyat. Empat kali menjadi anggota DPRD Surabaya dan satu kali menjadi Ketua DPRD Surabaya. Pria yang memiliki pasukan di grassroot kawasan Ngagel, Petemon, Sawahan dan Surabaya utara, pada awal Juli ini bikin geger kader dan simpatisan PDIP Surabaya. Politisi lokal senior ini tiba menyatakan mundur dari pencalonan pilkada Surabaya 2020. Antara lain merasa ada pengurus PDIP yang jegal dirinya? Apa ada penjegalan itu?

Siapa yang menjegal? Sejauh ini Armudji, belum membuka. Konon alasan ia dijegal, plintiran wartawan.

Substansinya, mundurnya Armudji ini ada kaitannya dengan tudingannya

bahwa ada manuver politik dibalik pengalihan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Kota Surabaya, yang ia cetuskan bulan Maret 2020 lalu?.

Politisi PDI Perjuangan yang kini anggota DPRD Jatim ini menuding tindakan pengalihan bantuan tersebut sama dengan menyandera wilayah Kota Surabaya agar kondisinya tetap seperti sekarang. Makanya persebaran virus corona di Surabaya tetap tinggi dan mendapat sorotan sampai pusat?.

Bisa juga mundurnya Armudji, manuver politik untuk menggoyah Eri Cahyadi?. Manuver politik kader PDIP ini bisa untuk menggoyang Risma dan Eri Cahyadi, di mata kader PDIP dan pengurus DPP PDIP? Maklum, Eri Cahyadi, pejabat Pemkot dan bukan kader PDIP. Eri bisa digugat kader dan simpatisan PDIP, membonceng Risma. Bahkan bisa juga mendemo Risma, menyalagunakan pengaruhnya untuk merusak kewibawaan Megawati. Mengingat Eri, berbeda dengan Whisnu Sakti dan Armudji. Dua nama yang saya sebut terakhir adalah kader PDIP. Eri, bukan!

Berbeda dengan Gibran Rakabuming Raka, cawali Solo, putra Presiden Jokowi. Dalam urusan kepartaian, Gibran berbeda dengan Eri Cahyadi. Meski tidak mendaftar di DPC PDIP Solo, Gibran telah mendaftar di DPP PDIP. Artinya keduanya sama-sama melakukan strategi jumping, tapi melompatnya masih “indah” cara Gibran. Last Minute, ia rela mendaftar sebagai anggota PDIP. Sementara Eri Cahyadi, tidak melakukan apa-apa, karena dia masih nggandoli status ASNnya. Jadi sampai Juli ini, Eri masih ASN dengan jabatan Kepala Bapeko kota Surabaya. Dengan menggandeng Armudji, menjadi bacawawali Surabaya, Eri bisa berlindung pada sosok Armudji, yang resmi kader PDIP. Maksud berlindung, bila Whisnu Shakti dan kubunya menggugat eksistensi Eri Cahyadi, bisa yang mendapat rekomendasi dari Ketum DPP PDIP, Hj. Megawati Soekarno? Eri bisa membumperkan Armudji, di depan kader dan simpatisan PDIP.

Dan sampai awal Juli ini, saya diskusi dengan beberapa pengurus PDIP sekaligus kader PDIP. Pasca Armudji mundur, Risma, bakal kesulitan menunjuk tokoh PDIP Surabaya yang bisa mengisi jabatan wakil walikota sebagai penanggungjawab administrasi di Pemkot. Sejauh ini, posisi Armudji, masih sangat sentral buat Risma dan Eri Cahyadi.

 ***

Secara organisatoris, yang bertanggungjawab atas pencalonan Eri Cahyadi, birokrat maju ke Pilkada Surabaya 9 Desember 2020, Risma. Maka bila nanti yang mesti digugat, bukan sekedar Eri Cahyadi, tapi yang utama adalah Risma. Pertanyaannya, apakah Risma, menyadari kerasnya hukum berpolitik yaitu tidak ada kawan yang abadi. Bisa jadi yang menggugat Eri Cahyadi, atas rekomendasi DPP PDIP adalah Whisnu Sakti Buana atau kubunya.

Saya membaca saat ini peta politik di internal PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya, tidak hanya diwarnai kemelut tiga faksi yaitu Bambang DH, Whisnu Sakti Buana, dan Tri Rismaharini. Muncul faksi Armudji. Saya tidak tahu, apakah mereka bisa bertikai seperti pepatah, jeruk makan jeruk. Apakah empat faksi ini berlawanan setiap lima tahun sekali saat pilkada? Hal yang mencolok faksi Bambang DH dengan Risma. Dua faksi ini sampai sekarang belum akur. Bahkan Bambang DH, menjuluki Risma, sebagai “maklampir”. Kemudian, faksi Risma, menghadapi Whisnu Sakti. Faksi ini, Whisnu tak bisa berkutik saat seperti sekarang “dilakukan pembiaran” oleh Risma.

Saat ini yang saya pantau belum semua mesin politik PDIP digerakkan hingga tingkat PAC dan ranting. Tapi parpol peraih 15 kursi di DPRD Kota Surabaya ini terancam konflik. Ditambah kasus Armudji, yang tak ada petir dan hujan, tiba-tiba mundur sebagai cawawali Eri Cahyadi.

Secara politis, empat poros itu diprediksi bisa memicu konflik internal lebih tajam. Dan sasaran utamanya, Risma, yang diakui telah menokohkan dirinya, super women.

Sampai akhir Juni lalu, rekom terhadap cawali-cawawali selain ditunggu dari DPP PDIP, juga suport dari dukungan kader akar rumput.

Saya tak habis mengerti cara kelola akal sehat yaitu yang mendaftar bacawali melalui DPC PDIP Surabaya diantaranya Whisnu Sakti Buana dan Dyah Katarina. Tapi mengapa Risma, bisa membikin kejutan, bisa mencalonkan bacawali Surabaya, bukan dari kader PDIP. Saya bertanya-tanya dimana etika moral seorang Risma, dalam urusan kekuasaan kepala daerah di Surabaya?

Beda Eri dengan Whisnu dan Dyah Katarina yang telah menjadi kader organik partai. Whisnu, dua periode menjadi Ketua DPC PDIP Surabaya dan kini menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Jatim dan Wakil Walikota Surabaya. Eri, bukan kader PDIP dan dejure bukan kader siapa-siapa, kecuali kader wali kota Risma.

Dengan realita ini, kelak jika rekom DPP diberikan kepada calon di luar usulan DPC, bisa terjadi konflik internal bakal membara, seperti api dalam sekam. 

Hal yang kini masih mengundang rasan-rasan diantara kader PDIP,

Selain itu, konflik Internal empat faksi itu, nama Tri Rismaharini adalah yang paling tidak populer dalam internal partai. Mengingat, Risma, satu-satunya yang bukan kader asli PDIP. Dia faksi yang eksis dari kalangan birokrat. 

Padahal, Risma konon jarang terlibat dalam agenda-agenda DPC. Hal ini mengindikasikan kalau Risma memang tidak dekat dengan kader akar rumput. Di lain pihak, ada yang menggaransi nama Risma menjadi menang dalam Pilwali Surabaya 2020 mendatang. Tapi dengan mundurnya Armudji, dari bacawawali Eri Cahyadi, Risma diprediksi knockout oleh Irjen (Purn) Machfud Arifin, mantan Kapolda Jatim, Kalsel dan Maluku. Saya amati tim relawan MA, singkatan dari Machfud Arifin, telah dibangun sangat solid, dengan mayoritas anak-anak muda. (tatangistiawan@gmail.com)