SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) sesuai amanat POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
Penunjukan tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengawasan Penyelenggara IKD secara efektif.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan Inovasi Keuangan Digital (IKD) memiliki manfaat positif, seperti meningkatkan inklusi dan literasi keuangan dan memenuhi kesenjangan pembiayaan untuk UMKM.
Hingga Juli 2019, OJK telah memberikan status tercatat ke 48 Penyelenggara IKD yang nantinya akan diawasi secara market conduct oleh Aftech.
Sisi lain risikonya juga banyak. Jadi kita perlu terapkan balanced regulatory framework, supaya sinergi optimal dengan Lembaga Jasa Keuangan dapat terbentuk namun perlindungan konsumen juga tetap terjaga," kata Nurhaida, Senin (12/8).
Menurut Nurhaida, penunjukan asosiasi akan mempermudah mekanisme koordinasi dan pengawasan IKD.
"Melalui pembentukan asosiasi, para penyelenggara IKD akan mudah membentuk ekosistem keuangan digital karena terdiri dari anggota dengan berbagai model bisnis. Mereka bisa saling berinteraksi dan mendukung dalam menciptakan sektor keuangan digital yang sehat," kata Nurhaida.
Nurhaida menambahkan, asosiasi yang kuat dan mengayomi anggotanya dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pengawasan Penyelenggara IKD.
Melalui mekanisme ini, OJK akan sangat terbantu dalam pengawasan penyelenggara IKD. Hal ini juga merupakan pelaksanaan dari strategi pengawasan berbasis disiplin pasar yang sesuai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa fintech perlu diregulasi dengan menerapkan pendekatan light touch and safe harbour, sebagaimana disampaikan pada Bali Fintech Agenda dalam Rangkaian Acara Annual Meeting IMF-WB 2018, jelasnya.
