•   Minggu, 15 September 2019
Pilwali 2020

Awas, Benturan PDIP-NU

( words)


Setelah PDIP Buka Pendaftaran Pilwali Surabaya 2020, Sejumlah Tokoh NU Bermanuver. Bahkan, PKB Berani ‘Goda’ Whisnu Sakti yang Mendaftar di PDIP

Alqomar-Riko Abdiono,
Tim Wartawan Surabaya Pagi

Setelah PDIP membuka pendaftaran bakal calon walikota (Cawali) untuk Pilwali Surabaya 2020, sejumlah tokoh mulai bermunculan. Menariknya, mereka yang mengambil formulir pendaftaran tak hanya dari politisi dan kader PDIP. Namun tokoh-tokoh dari kalangan ‘hijau’ atau Nahdhatul Ulama (NU) mulai unjuk gigi. Bahkan, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya Musyafak Rouf berani ‘menggoda’ Whisnu Sakti Buana. Padahal, Wakil Walikota Surabaya ini dikenal sebagai kader tulen PDIP dan saat ini menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Jatim. Di sisi lain, KH Zahrul Azhar atau Gus Hans yang selama ini dikenal sebagai orangnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, juga mulai terang-terangan untuk maju di Pilwali Surabaya tahun depan. Akankah terjadi benturan PDIP dan NU?
--------

Hingga kemarin (12/9), ada enam nama yang telah mengambil formulir pendaftaran di DPC PDIP Surabaya. Selain Whisnu Sakti Buana, Armuji dan Eddy Tarmiji, ada tiga nama baru yang daftar. Mereka adalah Chrisman Hadi, Sutjipto Joe Angga, dan Dyah Katarina.

Whisnu Sakti Buana merupakan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dua periode yang kini menjabat wakil wali kota Surabaya. Sedangkan Armuji mantan Sekretaris PDIP Surabaya yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya yang kini menjadi anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. Sementara itu Eddy Tarmidi adalah ketua DPD PDIP Jatim.

Sedang Chrisman Hadi adalah ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Sutjipto Joe Angga (pengusaha), dan Dyah Katarina merupakan istri mantan Wali Kota Surabaya dua periode, Bambang DH. Dyah Katarina ini kini juga anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024. Sedang Bambang DH menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Selain itu, ada Wakil Sekretaris Muslimat NU Jawa Timur, Dwi Astuti yang mengambil formulir pendaftaran di DPD PDIP Jawa Timur. Hanya saja, mantan Tim Sukses Khofifah di Pilgub Jatim 2018 ini mengincar posisi Calon Wakil Wali Kota Surabaya.

Terbaru, pengakuan mengejutkan dari Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf. Mantan terpidana kasus gratifikasi japung ini menggoda Whisnu Sakti Buana. Musyafak menyatakan siap mendampingi Whisnu sebagai calon wakil wali kota di Pilwali Surabaya 2020. "Iya serius, sudah ketemu sama Whisnu, ada saksinya Syaifudin Zuhri (mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya)," kata Musyafak Rouf, Kamis (12/9/2019).

Menurut dia, pertimbangan mendampingi bakal calon wali kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dari PDIP karena dianggap sudah memenuhi syarat dibandingkan dengan bakal cawali lainnya.

Saat ditanya apakah ini menjadi peluang koalisi PDI Perjuangan dan PKB di Pilwali Surabaya 2020 terbuka lebar, Musyafak Rouf mengatakan dalam dunia politik semua kemungkinan pasti ada. "Menurut saya itu yang tepat mas," tamdas mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Mahfudz sebelumnya mengatakan sudah ada pertemuan antara Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono dengan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana serta Musyafak Rouf. Hanya saja, lanjut dia, pertemuan itu belum 100 persen membahas koalisi antara PDIP dan PKB. "Semuanya kan masih cair. Kita pun berkomunikasi dengan semua partai. Meski koalisi PDI Perjuangan-PKB ini kan sudah berangkat dari level pusat ke daerah. Jadi memang harapannya berlanjut," ungkapnya.

Dari pertemuan yang dilakukan muncul opsi pasangan calon Whisnu Sakti Buana-Musyafak Rouf. Menurut Mahfudz, Musyafak Rouf dianggap sosok yang tepat. "Popularitasi sudah punya dan kemampuannya pun juga sudah terbukti. Sepak terjangnya dalam dunia perpolitikan Surabaya juga luar biasa. Beliau sangat paham tentang Surabaya. Representasi NU pula," kata Wakil Ketua Fraksi PKB di DPRD Surabaya ini.

Manuver Gus Hans
Tokoh NU lain yang tak kalah berani adalah KH Zahrul Azhar alias Gus Hans. Selain sebagai tokoh NU, Gus Hans juga Wakil Ketua Partai Golkar Jatim. Namanya melambung saat menjadi juru bicara tim pemenangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 silam. Hanya saja, Gus Hans mengatakan ia masih menunggu arahan dari Partai Golkar untuk langkahnya di Pilwali) Surabaya 2020. Menurutnya, sebagai kader partai Golkar, ia tak bisa seenaknya sendiri melangkah di Pilwali Surabaya.

"Saya ini Wakil Ketua Golkar Jawa Timur. Pengurus harian. Jadi setiap yang saya lakukan memiliki konsekuensi politik. Jadi setiap saya melangkah, harus melalui mekanisme partai politik," ujar Gus Hans ditemui Dalam di rumah makan kawasan MERR Surabaya, Kamis (12/9/2019),

Ia juga mengaku tidak ada rencana untuk mendaftarkan diri melalui PDI Perjuangan, partai dengan perolehan kursi terbanyak di Surabaya, yang saat ini membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020. "Saya bukan orang seperti yang lain yang tidak punya partai. Kalau yang gak punya partai, ya bisa datang kemana-mana gak ada beban. Jadi kalau tadi ditanyakan kok ada orang-orang yang datang ke PDIP, ya karena gak punya partai, datang kesana. Tidak masalah, kalau saya belum bisa. Saya harus komunikasi dengan partai (Golkar, red)," papar dia.

Sebagai tokoh yang dikenal dekat dengan Khofifah, Gus Hans mengklaim tak ingin melibatkan aparat negara dalam pencalonannya. Ia mengaku tak ingin mengklaim restu dan rekomendasi dari orang nomor satu di Provinsi Jatim itu.

"Saya paling tidak suka melibatkan aparat negara. Beliau sekarang jadi aparat negara," katanya.

Meski begitu, Gus Hans mengaku terus meminta saran Khofifah pada setiap langkah politik yang diambilnya dalam pilwali 2020 mendatang. Dalam pertemuan itu, Gus Hans mengaku generasi milenial menjadi kunci kesuksesan Surabaya. "Kita ini memiliki bonus demografi, yang kalau misalnya tidak disikapi dengan baik, akan jadi bom waktu. Data yang kita terima, ada sekitar 46 persen pemilih besok ini adalah milenial. Artinya merekalah yang akan menghadapi Surabaya denhan resiko yang dihadapi. Kita harus memberikan ruang pada anak-anak muda ini, untuk menjadi pribadi yang mandiri, pekerja keras, aktif dan mengimbangi perkembangan yang ada di dunia," ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Queen Darul Ulum Jombang ini.

Tahapan di PDIP
Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono mengatakan jumlah pendaftar sangat mungkin bertambah. Sebab penfaftaran baru akan ditutup pada 14 September 2019 nanti. "Masih ada waktu bagi yang mau ambil formulir sekaligus mengembalikan formulirnya ke DPC PDIP Surabaya," terangnya.

Diungkapkan, tahapan berikutnya adalah DPC PDIP akan memverifikasi para kandidat yang mendaftarkan diri. Jika ada persyaratan yang kurang dari bakal calon, akan disampaikan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk melengkapi. Berikutnya, berkas akan diserahkan ke DPD PDIP Jatim.

"Persyaratannya lengkap atau tidak lengkap, tetap akan kita kirimkan ke DPD. Nanti DPD yang akan verifikasi kembali, termasuk DPD bisa memanggil bakal calon yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan," paparnya.

Untuk proses final, DPD akan mengirimkan berkas para kandidat yang mencalonkan diri ke DPP PDIP. Selanjutnya DPP yang akan memutuskan siapa yang akan direkom sebagai Bacawali dan Bacawawali Surabaya. n

Berita Populer