Bayar Tol Tak Perlu Tap Kartu, Kementrian Perhubungan Bikin Inovasi Baru

Senin, 03 Des 2018 13:41 WIB

SURABAYAPAGI.com - Pemerintah berwacana untuk mengombinasikan proses transaksi atau pembayaran di jalan tol dengan melalui kartu Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang diluncurkan Bank Indonesia, dengan teknologi Multi Lane Free Flow atau MLFF. MLFF merupakan sistem yang memungkinkan pengguna jalan tol, untuk tidak menghentikan kendaraannya saat melakukan proses transaksi. Hal itu dimungkinkan, karena sistem akan merekam nomor kendaraan atau identitas lainnya melalui teknologi, yang kemudian memotong saldo pengguna secara otomatis. Sistem MLFF pada dasarnya ditargetkan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), untuk bisa diterapkan pada akhir 2018. Namun tertunda, karena proses lelang tender penerapan sistem atau teknologi ini belum rampung dilakukan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, Sugihardjo menjelaskan, tujuan untuk mengombinasikan sistem pembayaran itu tidak hanya akan mempercepat layanan proses transaksi untuk seluruh moda transportasi. Namun, juga pendataan pembayaran tol dan transaksi lainnya akan lebih akurat dan meredam pungutan liar. "BI mendukung untuk cashless (non tunai), karena kalau mau cari data transportasi produktivitas angkutan jalan sepanjang menggunakan data manual pembayaran, kita akan sulit temukan data akurat, sehingga hanya bisa dengan survei periodik sesuai kebutuhan. Tetapi, tingkat akurasinya tidak sebaik kalau kita punya data elektronik," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 3 Desember 2018. Karena itu, dia menilai, dengan telah berkembangnya GPN sebagai salah satu instrumen pembayaran elektronik di Indonesia, maka penerapan proses pembayaran tol yang lebih cepat dan efisien di Indonesia bisa segera di terapkan. Sebab, data transaksi yang diproses tidak lagi perlu menggunakan jasa operator luar negeri. "Jadi, untuk GPN kita harus bisa menggabungkan semua sistem layanan transportasi, baik kereta, TransJakarta, Damri, taksi, tol kalau bisa terintegrasi itu yang terbaik, maka harus ada kliring house semua kartu di terapkan," tegasnya. Demi mendorong pelaksanaan integrasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan BPTJ, serta kesepakatan bersama antara BPTJ, dengan Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh operator pengelola moda transportasti yang beroperasi di wilayah Jabodetabek. Yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, dan PT Railink.

Editor : Redaksi

Tag :