SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), BUMD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan sudah mengembalikan penyertaan modal kepada pemkab yang dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai usaha sebesar Rp11,5 miliar.
"Pemkab memberikan modal kepada BBS Rp11,5 miliar. Total deviden yang diberikan BBS kepada pemkab secara bertahap mencapai Rp12,3 miliar, di antaranya, sekitar 40 persen merupakan keuntungan," kata Direktur PT BBS, BUMD Pemkab Bojonegoro Tony Ade Irawan, di Bojonegoro, Senin.
Ia menyebutkan BBS menerima penyertaan modal dari pemkab sebesar Rp1,5 miliar pada 2016 dan sebesar Rp10 miliar pada 2016.
Dengan modal itu, menurut dia, BBS melakukan berbaga usaha, antara lain, pembebasan lahan proyek migas, persewaan Kantor "Talok Residence" di Kecamatan Kalitidu, juga di bidang jasa konstruksi.
"Pengelolaan lapangan sumur minyak tua sudah memperoleh keuntungan, tapi masih minim," ucapnya menjelaskan.
Seuai kontrak, lanjut dia, BBS mengelola 30 sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, dengan produksi rata-rata hanya 100 barel per hari.
"BBS sudah mengajukan tambahkan modal kepada pemkab tiga tahun lalu. Apabila dapat tambahan akan digunakan memaksimalkan pembelian minyak dari penambang sumur tua," kata dia.
Ia memperkirakan perputaran uang di lapangan sumur minyak tua di sejumlah desa di Kecamatan Kedewan, bisa mencapai Rp15 miliar/tahun.
"BBS hanya bisa membeli sebagian kecil produksi minyak di lapangan sumur minyak tua," ujarnya.
Selain mengelola lapangan sumur minyak tua, lanjut dia, BBS BBS mengelola hotel dan persewaan Kantor Talok "Residence" di Kecamatan Kalitidu, yang sebelumnya dibangun swasta.
"Kantor Talok Residence dalam waktu 4,5 tahun akan menjadi milik BBS. Lahannya milik pemkab yang selama ini kita sewa diharapkan menjadi penyertaan modal BBS," ucapnya.
Saat ini, kata dia, BBS mengikuti tender asam sulfat cair sebagai produk ikutan lapangan gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB).
Ia menambahkan pada 2017 BBS merugi, sehingga setoran ke pendapatan asli daerah (PAD), menurun pada 2018.
"Tetapi kami akan mengusahakan untuk 2019 setorannya bisa jauh lebih besar dari tahun ini. Bahkan bisa lebih dari tiga kali lipat dari sekarang," katanya menegaskan.
