Beli Barang di LN Dipajaki di Bandara

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 18 Sep 2017 23:15 WIB

Beli Barang di LN  Dipajaki di Bandara

Beberapa waktu lalu video protes masyarakat terkait pengenaan pajak impor penumpang menjadi viral di media sosial. Ia keberatan dikenakan biaya cukup tinggi, karena barang yang dibelinya untuk dikonsumsi pribadi, bukan diperjualbelikan. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan beli barang di luar negeri? Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengatakan belum meratanya pengenaan bea masuk kepada para masyarakat yang biasa membeli barang dari luar negeri tetapi pada saat pulang, barang tersebut langsung digunakan, dan bukti kotak/bungkusan, serta invoice pembeliannya tidak dibawa. "Kalau misalnya seseorang meskipun bawa jam yang mahal tapi petugas tidak melihat itu sebagai barang yang dibeli di luar negeri, dia pakai, tidak ada invoice, tidak ada kotak, itu tidak ada landasan untuk petugas mengenakan, dan itu yang terjadi sekarang," papar Heru di Jakarta, Senin (18/9). Heru menyebutkan, penegakan aturan pengenaan bea masuk bisa dilakukan oleh para petugas jika masyarakat yang beli barang dari luar negeri memiliki bukti yang cukup, mulai dari kotak sampai invoice. Barang yang dibeli penumpang dari luar negeri ini terdapat batasannya, untuk orang pribadi batasnya US$ 250 per penumpang atau US$ 1.000 per keluarga. Jika barang yang dibeli masih di bawah batasan tersebut maka akan terbebas, jika sebaliknya maka akan dikenakan sesuai aturan yakni PMK Nomor 188 Tahun 2010 tentang penumpang dikenakan bea masuk barang lantaran harganya di atas batasan harga yang dibebaskan bea masuk. "Ya memang yang terjadi adalah beberapa penumpang itu nyatanya membeli, dia barangnya baru, kotaknya masih ada, invoicenya masih ada, dan tanggal pembeliannya dalam range dia waktu bepergian itu, ini bisa disimpulkan dia beli di luar negeri," tambah dia. Heru menjelaskan, antisipasi yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai terkait kasus seperti itu dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam kepatuhan terhadap aturan perpajakan di Indonesia. "Ya ini tergantung kejujuran kita untuk membangun bangsa ini, bisa dilakukan dan tentunya petugas kesulitan," jelas Heru. n jk

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU