Dorongan Beberapa Ekonom Surabaya untuk Presiden Jokowi untuk Meningkatkan Kelesuan Ekonomi di Sektor Ritel dengan Sinergikan UMKM dan DigitalRangga Putra, HermiTim Wartawan Surabaya Pagi
Hingga Juli 2019, atau pada periode kuartal I-2019, laju perekonomian Indonesia masih stagnan. Tak mampu tumbuh sesuai target, baik itu target dari para ekonom maupun target dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sendiri. Kini, setelah ditetapkan oleh KPU RI, bahwa pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin menjadi Presiden Wakil Presiden 2019-2024, banyak ekspektasi untuk bisa meningkatkan ekonomi 5 tahun kedepan. Apalagi, Jokowi bersiap menempatkan para anak muda professional untuk mengisi pos menteri di dalam Kabinet Kerja jilid II nya nanti. Bahkan, Jokowi sudah memberi sinyal, beberapa pos menteri yang akan diisi oleh para milenial professional. Salah satunya di sektor ekonomi, perdagangan. Mampukah para anak muda professional itu bisa meningkatkan ekonomi, melihat banyak perusahaan unicorn asal Indonesia, tumbuh sangat cepat melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tim Wartawan Surabaya Pagi, Jumat (5/7/2019) menghubungi beberapa ekonom asal Surabaya, pelaku bisnis dan para pengusaha milenial. Diantaranya Ketua KADIN Surabaya Jamhadi, Ketua IV bidang Perekonomian, Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Satria Wicaksono, ekonom Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Dr Meithiana Indrasari, Ekonom senior Tjuk Kasturi Sukiadi, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi Unair Bambang Tjahjadi, yang dihubungi terpisah.
Sedikit mundur ke tahun 2017, perekonomian ditargetkan tumbuh sebesar 5,1% dalam APBN, sebelum kemudian dinaikkan menjadi 5,2% dalam APBNP 2017. Kenyataannya, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5,07%.
Pada tahun 2018, perekonomian hanya tumbuh sebesar 5,17%. Padahal, pemerintah mematok target sebesar 5,4%. Ada selisih yang sangat jauh antara target dan realisasi.
Beralih ke tahun 2019, pertumbuhan ekonomi periode kuartal-I 2019 diumumkan di level 5,07% secara tahunan (year-on-year/YoY), jauh lebih rendah dibandingkan sebesar 5,19% YoY.
Atas dasar itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya Jamhadi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum boleh dibilang cukup bagus, walau terdapat kelesuan pada sektor korporasi retail. Seperti yang diberitakan Surabaya Pagi sebelumnya, sejumlah gerai perusahaan retail raksasa, Giant, dilaporkan gulung tikar pada medio bulan Juli ini.
Sektor UMKM Masih Perkasa
Menurut Jamhadi, tutupnya sejumlah gerai Giant di Jakarta tersebut karena produk-produk yang dijual adalah consumer goods yang banyak beredar di pasaran. Artinya, banyak pula pesaing yang menjajakan produk serupa. Di samping itu, lesunya perusahaan retail adalah pertanda usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mulai bangkit.
"UMKM kita perkasa, ekonomi kita tengah tumbuh," cetus Jamhadi kepada Surabaya Pagi, Jumat (05/7/2019).
Di sisi lain, sambung Jamhadi, gulung tikarnya sejumlah gerai retail bukan berarti perusahaan retail tersebut bangkrut, melainkan sedang mengeksekusi strategi baru. Pasalnya, mereka menyadari kalau perilaku konsumen mulai berubah dari konvensional ke e-commerce.
"Pihak perusahaan retail yang gulung tikar wajib memberi hak para karyawan mereka yang tidak bekerja lagi. Saya kira sekelas Giant pasti memenuhi hak-hak karyawan. Dengan begitu, para karyawan yang sudah tidak lagi bekerja, bisa jadi pengusaha," tutur Jamhadi.
Kementerian Ekonomi Digital
Oleh karena UMKM sedang tumbuh, maka harus diperkuat dengan kebijakan-kebijakan terobosan. Dalam hal ini, sebagian pelaku usaha dan pengamat ekonomi menyarankan pemerintah untuk membentuk Kementerian Ekonomi Digital.
Terkait hal ini, Jamhadi mengaku mendukung dengan wacana tersebut. Soalnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi revolusi industri 4.0. Sementara negara-negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, sudah bersiap menuju industri 5.0. Oleh sebab itu, dia mendukung anak-anak muda profesional dan kreatif bisa memimpin kementerian tersebut.
**foto**
Bos Gojek dan Bukalapak
"Kalau memang terwujud Kementerian Ekonomi Digital, maka yang cocok memimpin ya anak-anak muda milenial," ungkap Jamhadi. "Nadiem Makarim (Go-Jek) dan Achmad Zaky (Bukalapak) pantas, karena sebagai ikon e-commerce Indonesia. Soalnya mereka seperti Jack Ma dengan Alibaba-nya."
Menurut Jamhadi, pengisi pos kementerian bidang perekonomian sebaiknya dijabat oleh orang-orang yang profesional sekaligus berpengalaman dalam ekonomi makro sekaligus mikro. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan, pejabat perekonomian ditempati oleh kaum milenial yang progresif.
Pasalnya, Jamhadi optimis di tangan anak-anak muda yang profesional, kreatif dan produktif, masa depan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi kerakyatan, bakal cerah. "Biasanya ada komposisi pejabat menteri, sekian persen-sekian persen, seperti dari parpol berapa, perempuan berapa, termasuk yang dari akademisi dan profesional."
Regulasi Bisnis Online
Terpisah, Ketua IV bidang Perekonomian, Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Satria Wicaksono berpendapat, sejatinya ekonomi kerakyatan berwujud UMKM telah tumbuh tetapi ada yang harus digarisbawahi. Menurutnya, masalah permodalan masih menjadi momok bagi pengusaha pemula untuk memulai bisnisnya. Oleh sebab itu, pihak HIPMI sendiri berinisiatif membuat serangkaian kegiatan pendampingan bagi para pengusaha UMKM.
"Kalau jaminan pinjaman masih berupa rumah dan semacamnya, UMKM bakal lambat pertumbuhannya," ungkap Satria. "Oleh sebab itu, diperlukan subsidi dari APBN."
Demi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam bidang bisnis online dan start-up, Satria mengaku setuju dengan pembentukan Kementerian Ekonomi Digital. Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai penilai publik, bisnis online sulit sekali menaksirnya. Dengan adanya kementerian sendiri, maka nantinya bisa menerbitkan regulasi mengenai bisnis online.
"Seperti salah satu marketplace ternama di Indonesia, tiba-tiba muncul angka Rp 16 T, dari mana? Asetnya apa?" tanya Satria. "Dengan adanya kementerian sendiri, maka nanti bisa ada undang-undangnya."
Harus Profesional
Karena pelaku bisnis online, UMKM dan start-up ini sebagian besar datang dari kalangan muda, maka Satria mendukung rencana Presiden Jokowi mengangkat menteri dari kaum muda. Hanya saja, dia menggarisbawahi menteri-menteri muda tersebut harus profesional, aktif berorganisasi dan terlibat atau setidaknya melek politik.
"Start-up ini kan kebanyakan anak-anak muda, jadi sudah semestinya menterinya dari kaum muda. Cuma, mereka harus punya latar belakang organisasi dan paham politik," cetus Satria.
Tidak Perlu Kementerian Ekonomi Digital
Sementara itu, ekonom Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Dr Meithiana Indrasari, juga sependapat dengan Jamhadi mengenai pertumbuhan UMKM Indonesia yang baik di segala bidang. Menurutnya, ekonomi kerakyatan sedang berjalan dengan baik. Apalagi, sambung Meithiana, saat ini UMKM ditunjang dengan digitalisasi, sehingga bisa memasarkan produk-produk mereka secara efektif dan efisien. "Sekarang ini digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan," sebut perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV Unitomo itu.
Hanya saja, sambung Meithiana, tidak perlu membentuk kementerian khusus untuk ekonomi digital. Pasalnya, ekonomi digital sudah menjadi bagian dari ekonomi secara umum. "Tidak perlu pos setingkat kementerian. Tapi bisa dibentuk pos di bawah kementerian," papar Meithiana.
Lebih Cepat Ambil Keputusan
Walau begitu, sambungnya, Presiden RI Joko Widodo harus benar-benar matang ketika menentukan pembantunya dalam bidang perekonomian. Menurut Meithiana, secara psikologis kaum muda dekat dengan kecepatan dalam mengambil keputusan dan mengeksekusi pekerjaan.
Karakteristik tersebut memang diperlukan dalam mengadapi zaman yang berkembang dengan cepat pula. Namun, kaum muda tidak memiliki kebijaksanaan seperti generasi yang lebih tua.
Menurut Meithiana, dgitalisasi tidak harus di bidang perekonomian semata, tetapi juga harus di seluruh bidang. Hal ini juga membuat kalangan muda lebih unggul dari generasi yang lebih tua. "Hanya saja, anak-anak muda ini butuh pengalaman sebelum memimpin lembaga negara setingkat kementerian," tutur Meithiana.
Jangan Diisi Pelaku Bisnis
Terpisah, pengamat ekonomi Tjuk Kasturi Sukiadi tidak menjamin apabila posisi kementerian ekonomi diisi pelaku bisnis. Lantaran, pelaku bisnis pemikirannya sempit yang hanya mengetahui bisnis yang dijalaninya. Orang-orang yang profesional dan kompeten dibidangnya yang tepat mengisi menteri ekonomi itu.
"Kurang kalau pelaku bisnis, pelaku bisnis nanti pikirannya sempit. Orang yang profesional yang mengetahui teori dan praktek bisnis tahu seluk beluk sektor real," ucap Djuk kepada Surabaya Pagi.
Budayawan dan Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) itu, mengatakan menteri ekonomi itu dalam menentukan kebijakan harus dipilahkan yang makro dan mikro. Yang makro orang yang mengerti teori makro sedangkan yang mikro orang yang sedikit banyak mengetahui bisnis.
"Bu Sri Mulyani contoh orang yang mengerti teori makro, Kemudian Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro. Kemudian yang mikro yang mengetahui bisnis bukan bisnisman murni," ucapnya.
Disebabkan karena pelaku bisnis atau bisnisman bisa buyet untuk bisnis dilingkupnya sendiri yang tidak cukup luas cakrawalanya. Misalnya kata Djuk, bisnisman yang punya retail besar atau peternak sapi. Mereka hanya mengetahui tentang bisnisnya yang dijalanin itu saja.
"Bisnis kan luas. Mereka yang punya pandangan komprehensif. kalau orang perguruan tinggi (PT) ia juga harus tahu. Jangan orang PT murni tapi dia juga pernah bergaul didunia bisnis, tahu sektor real bukan teori saja," urainya.
Atasi Persoalan Makro
Pengamat ekonomi lainnya sekaligus Guru Besar Ekonomi UNAIR Bambang Tjahyadi mengungkapkan bahwa posisi menteri ekonomi itu harus yang kompeten dan integritas. Datangnya bisa dari politisi, akademisi maupun bisnisman.
"Bisa dari mana saja, ada politisi yang kompeten,akademisi yang kompeten, ada yang dari bisnisman kompeten yang penting integritasnya. Integritasnya mau berpihak ekonomi apa , ekonomi rakyat apa ekonomi besar. Jadi integritas dan kompetensinya yang penting," ujarnya.
Menko perekonomian kedepan harus mampu mengatasi persoalan makro. Selain itu tambah Bambang, orang yang juga punya strategi menghadapi perubahan perekonomian dunia karena saat ini kondisi perekonomian dunia kurang baik.
"Kita kan banyak eksport ke Amerika. Kalau yang Amerika lesu, kita ikut lesu. Saya rasa Ibu Sri Mulyani sudah pintar Mantan direktur bank dunia. Menkonya sekarang Pak Darmin juga bagus, Menteri yang bagus dipertahankan saja," urainya.
Awasi Sektor Perdagangan
Yang lemah dan sering mengundang kontroversi, kata Bambang, Menteri Perdagangan. Persoalan perdagangan sering dikeluhkan. "Yang banyak dikeluhkan menteri perdagangan sering ada kontroversi, import itu biasa artinya banyak kepentingan yang main disitu," tuturnya.
Soal permasalahan retail Bambang menyebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Retail itu saat ini turun masa jayanya. Disebabkan revolusi industri 4.0 yang mana semua bisa transaksi lewat online.
"Karena banyak yang beli online pantas retail melosot karena perpindahan pelaku belanja. Sama saja nanti sekolah gak perlu datang ke kampus dimasa depan universitas bakal sepi semuanya belajar lewat online," urainya. n
