SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Ratusan warga tiga kelurahan ngeluruk kantor DPRD di Jalan KH Wahid Hasyim, Alun-Alun Kota Gresik, Senin (25/11).
Warga dari Kelurahan Kemuteran, Kroman dan Lumpur mendatangi wakil mereka di parlemen dengan membawa satu tuntutan, yakni meminta penghentian aktivitas bongkar muat batu bara di terminal khusus PT Gresik Jasa Tama (GJT) Jalan RE Martadinata.
"Kegiatan bongkar muat batu bara di pelabuhan GJT sudah sangat mengganggu lingkungan dan kesehatan warga. Debu yang ditimbulkan batu bara terbukti secara klinis sudah masuk ke tubuh anak-anak kami sehingga akan mengganggu pertumbuhan masa depan mereka," tutur seorang ibu perwakilan warga terdampak saat bertemu dengan anggota komisi III.
Untuk menghindari dampak lingkungan yang lebih parah, menurut warga, tidak ada solusi lain kecuali merelokasi terminal khusus bongkar muat batu bara ke tempat lain yang jauh dari permukiman warga.
Permintaan relokasi dari warga ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama pihak Pelindo III Cabang Gresik dan PT GJT pada sekitar 2016. Pemindahan bongkar muat batu bara akan segera dipindahkan dari terminal GJT ke kawasan pelabuhan JIIPE.
Dengan catatan pelabuhan internasional di wilayah Kecamatan Manyar ini sudah beroperasi. Dan faktanya, saat ini kawasan JIIPE sudah resmi dibuka namun kegiatan bongkar muat batu bara di dermaga GJT belum juga dipindahkan.
Perwakilan manajemen PT GJT Edy Hidayat tak menampik rencana relokasi terminal bongkar muat batu bara ke kawasan JIIPE. "Pihak kami selalu siap untuk direlokasi. Tapi bagaimanapun kami harus menunggu perintah dari kementerian perhubungan. Karena ijin operasional GJT ini dikeluarkan oleh menteri perhubungan," ujarnya di hadapan perwakilan warga dan anggota komisi III.
Selain permintaan relokasi, warga juga menuntut agar kegiatan bongkar muat bara dihentikan total meski dalam proses relokasi. "Hanya bongkar muat batu bara yang kami minta dihentikan, yang lain seperti bongkar muat kayu log tidak kami persoalkan," tukas perwakilan warga.
Warga juga minta agar pihak GJT tidak lagi menyewa preman untuk melakukan demo tandingan, karena itu hanya akan menakut-nakuti warga. "Baru-baru ini ada demo yang mengatasnamakan warga untuk mendukung kegiatan bongkar muat batu bara, namun itu dilakukan oleh forum abal-abal dan mereka bukan mewakili warga," ungkap wakil warga lainnya.
Pertemuan dengan warga yang dipandu oleh ketua komisi III Asroin Widyana dihadiri Ketua Dewan Fandi Akhmad Yani, kepala OPD terkait, Camat Gresik dan tiga kepala kelurahan terdampak. Hadir pula perwakilan KSOP, Pelindo 3 dan perwakilan kepolisian dan TNI.
Baik Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani maupun Ketua Komisi III Asroin Widyana memastikan jika mereka selalu membela kepentingan warga. "Kami ini wakil rakyat tentu akan selalu memihak pada keinginan masyarakat banyak," ujar Asroin.
Hanya saja, terkait relokasi dermaga bongkar muat batu bara milik GJT bukan kewenangan pemerintah daerah melainkan sepenuhnya wewenang pemerintah pusat dalam hal ini kemenhub. Oleh karena itu pemkab dan DPRD cuma bisa mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk segera memindahkan kegiatan bongkar muat batu bara di dermaga GJT ke pelabuhan JIIPE, dengan alasan utama karena pencemaran udara dan kesehatan masyarakat ring satu yang sudah terganggu.
Setelah puas mendengarkan jawaban para wakil rakyat, pengunjuk rasa yang didominasi kaum emak-emak berangsur-angsur meninggalkan kantor dewan. Disusul aparat gabungan yang menjaga aksi demo sejak pagi hingga azan Salat Zuhur tiba.did
