BPK Akan Audit Kinerja Asabri

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Audit investigasi terhadap kinerja PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) akan dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara menyeluruh. Pihaknya akan membatasi proses audit tersebut hingga tahun anggaran 2019. Audit investigasi tidak sampai tahun 2020. Tetapi sampai tahun 2019 saja, ucap Anggota II BPK Pius Lustrilanang, Selasa (21/1). Audit tersebut guna untuk menghitung jumlah kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan dana di Asabri. Serta bertujuan untuk menemukan kecurangan yang nanti akan digunakan serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sayangnya ia tidak mengonfirmasi kabar bahwa BPK telah memeriksa Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja beberapa waktu lalu. Pihaknya hanya menegaskan, BPK bakal mencari data dan informasi kepada semua pihak serta instansi yang terkait dengan Asabri. Sebelumnya, BPK menemukan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp 16,7 triliun. Perhitungan kerugian tersebut berasal dari kesalahan penempatan investasi Asabri pada dua instrumen investasi yakni saham dan reksadana. Jika dirinci kerugian investasi reksadana sekitar Rp 6,7 triliun, sedangkan saham Rp 9,7 triliun. Diperkirakan potensi kerugian berpeluang bertambah berdasarkan perkembangan audit investigatif. Lembaga ini telah melakukan pemeriksaan kinerja Asabri dari penyaluran pembayaran pensiun dan pengelolaan investasi pada tahun anggaran 2015 dan 2016. BPK menemukan pembayaran pensiun serta pengelolaan investasi Asabri yang tidak efektif dan efisien. Temuan pertama, adanya keterlanjuran pembayaran pensiun punah sebesar Rp 2,3 miliar yang belum disetor oleh mitra bayar sesuai perjanjian kerja sama (PKS). Padahal perusahaan telah mengatur perjanjian kerjasama seperti pengembalian uang pensiun yang terlanjur diturunkan ke mitra bayar serta peserta yang tidak berhak sesuai tagihan Asabri. Temuan kedua, Asabri telah membeli kepemilikan saham PT WCS di Harvest Time senilai Rp 802 miliar tapi tidak pernah menerima saham sesuai dengan perjanjian nota kesepahaman (MoU). Seperti diketahui, pada 4 november 2015, dilakukan penandatanganan MoU untuk pembelian saham Harvest Time sebesar 18% atau senilai Rp 1,20 triliun. Penandatanganan ini diwakili oleh Direktur utama Asabri dan disaksikan oleh Kepala Divisi Investasi Asabri. BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam proses penyertaan saham Asabri di sana, di antaranya tidak menunjuk konsultan independen untuk melakukan uji tuntas serta studi kelayakan dalam dalam pembelian saham tersebut. Temuan lainnya, yakni soal pembelian tanah senilai Rp 732 miliar kepada PT BJT menggunakan sertifikat tanah yang merupakan agunan bank. BPK, menilai pembelian tanah tersbeut merupakan cara untuk membatalkan pembelian saham milik Benny Tjokrosaputro di Harvest Times. Dengan begitu, proses pembelian dan penyelesaian saham tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih, pembelian tanah kavling siap bangun itu tidak sesuai dengan PMK nomor: 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Perusahaan juga dinilai tidak melakukan studi kelayakan ketika berinvestasi pada pembelian tanah tersebut serta tidak didukung hasil analisa Kantor Jasa Penilai Publik yang diatur dalam standar operasional prosedur (SoP). BPK juga menemukan ada kejanggalan dalam jangka waktu pengembalian investasi. Dalam kesimpulan rapat Direksi pada 13 Juli 2016 menyatakan, jangka waktu pengembalian investasi selama satu tahun. Ternyata dalam PPJB menyatakan jangka waktu pengembalian investasi dilakukan selama tiga tahun. Temuan lainnya, PT BTJ juga belum menyerahkan sertifikat tanah ke perusahaan pada telah dilunasi transkasi jual belinya. Lebih anehnya lagi, transfer dana senilai Rp 94,9 miliar dari BTJ ke Asabri justru tidak secara jelas menyebutkan lokasi, nilai dan pembelian tanah tersebut.JK04

Editor : Redaksi

BPK Akan Audit Kinerja Asabri

Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN Berbagi Pengalaman Bekerja Di Sektor Ketenagalistrikan Kepada Siswi SMK

Perlu Diperhatikan! Ban Mobil Bocor Samping Sebaiknya Ganti Baru, Kenapa?

KMSS Demo KPK Desak Tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ditahan

Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang

Anies Akui Prabowo, Keluarga Intelektual Terpandang

OJK Ajak Perempuan Raih Kesejahteraan Finansial

Bidhumas Polda Jatim Sabet 2 Penghargaan dalam Rakernis Humas

Healing Bersama Kartiniku, Disbudpar Jatim Gelar Famtrip Wisata dalam Rangka Hari Kartini

KMSS Demo KPK Desak Tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ditahan

Uji Materi SIM, Niru Gibran

Komedian Eko Patrio, Disorong PAN Nyagub DKI