SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan, seiring dengan turunnya angka kemiskinan. Pada September 2019, garis kemiskinan menjadi sebesar Rp440.538 per kapita per bulan.
Posisi itu mengalami peningkatan 7,27% dari garis kemiskinan di September 2018 yang sebesar Rp410.670 per kapita per bulan, juga naik sebesar 3,60% dibandingkan Maret 2018 yang sebesar Rp425.250 per kapita per bulan.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jika rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka jika dikalikan dengan Rp440.538, hasilnya garis kemiskikanan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp2.017.664 per rumah tangga.
Dengan demikian, jika terdapat rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah nominal tersebut, artinya masuk ke dalam kategori miskin.
"Bukan jumlah yang kecil untuk bisa mengumpulkan pendapatan Rp2 juta (per bulan per rumah tangga)," katanya dalam konferensi per di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Meski demikian, dia menekankan perhitungan itu secara nasional, namun untuk garis kemiskinan setiap provinsi tentunya berbeda-beda. Lantaran menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial yang memang berbeda setiap daerah.
Seperti di DKI Jakarta, provinsi yang memiliki garis kemiskinan tertinggi, yakni sebesar Rp663.355 per kapita per bulan. Atau setara dengan pendapatan per rumah tangganya sebesar Rp3.177.470 per bulan, dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 sampai 5 orang.
Sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah memiliki garis kemiskinan yang lebih rendah dari rata-rata nasional, yakni sebesar Rp381.991 per kapita per bulan. Jika satu keluarga di Jawa Tengah terdapat 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan per rumah tangganya adalah sebesar Rp1.552.442.
"Jadi garis kemiskinan juga dihitung berbeda per provinsi, kota dan desa untuk mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang memang berbeda-beda antar daerah," jelasnya.
