•   Selasa, 17 September 2019
Pilpres 2019

Brimob se-Indonesia, Mulai Dikerahkan ke Jakarta

( words)
Beberapa kendaraan berat tank panser milik Brimob, Selasa (23/4/2019) kemarin mulai melakukan penjagaan di Jakarta, untuk pengamanan tahapan Pemilu 2019. Tak hanya kendaraan berat, ribuan anggota Brimob dari seluruh Indonesia, sudah mulai berdatangan di J


Pengamanan Tahapan Pemilu 2019

Jaka Sutrisna, Erick K. Kontributor Wartawan Surabaya Pagi
Sejak siang kemarin (23/4) ribuan personal Brimob Polda-polda di Indonesia mulai berdatangan ke Ibu Kota Jakarta. Pasukan ini dikerahkan untuk pengamanan tahapan Pemilu 2019. Bagi pemerintah, pengerahan pasukan ini diputuskan berdasarkan analisa keamanan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edy Pramono menyatakan, ribuan personal Brimob ini disebar ke sejumlah objek vital, di antaranya di Gedung DPR, Senayan, Monas, dan Kemayoran itu yang kita tempatkan. ‘’Jumlah pasukan kurang lebih 6.000 personel," kata Irjen Gatot Edy Pramono, kepada wartawan usai mengecek pengamanan di Gudang Logistik KPU, Jalan Karang Satria, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (23/4/2019)
Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo membantah anggapan penebalan pengamanan Brimob ini terkait status keamanan di ibu kota Siaga 1. ‘’Situasi saat ini kondusif, dan pasukan Brimob Nusantara didatangkan untuk mengantisipasi semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban.’’ tegasnya.
Pidato Prabowo dan Habib Rizieq
Capres 02, Prabowo Subianto, sebelumnya menyebut tak ragu akan memimpin gerakan ke jalan jika terjadi kecurangan. Namun, Prabowo menegaskan, berbagai tindakannya ini akan dilakukan sesuai konstitusi.
Prabowo menegaskan, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, termasuk mengeluarkan pendapat di jalan raya.
"Jika ada upaya untuk terang-terangan, untuk merobek-robek hak rakyat Indonesia, kami tidak akan terima. Namun, kami, saya, dan kita semua, selalu akan melakukan hal-hal sesuai konstitusi," kata Prabowo saat berpidato dalam Syukuran Kemenangan Pilpres 2019, di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (19/4/2019).
Sebelumnya dalam sebuah video yang viral di media sosial, Habib Rizieq Shihab mengajak masyarakat khususnya umat Islam bersatu melakukan people power guna mengganti rezim.
Rizieq mengatakan, people power merupakan gerakkan konstitusional dan pernah dilakukan saat menjatuhkan Soekarno dan Soeharto.
Tak usah Diributkan
Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pengerahan personel Brimob dari berbagai Polda Nusantara ke Jakarta adalah hal yang biasa. Dia mengatakan, pengerahan dan penempatan pasukan tersebut pasti berdasarkan analisa keamanan.
"Ini biasa, tidak usah diributkan. Kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke situ, itu kebijakan dari Polri, tentunya berdasarkan analisa keamanan setempat, analisa-analisa kerawanan-kerawanan di daerah yang membutuhkan perkuatan dari aparat kemananan," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
Untuk Jamin Masyarakat
Wiranto menambahkan, penempatan pasukan Brimob Nusantara itu untuk menjamin keamanan masyarakat. "Membuat masyarakat tenteram, membuat masyarakat juga tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," katanya.
Terkait stabilitas keamanan usai pelaksanaan Pemilu, Wiranto menngingatkan pihak keamanan pasti akan menindak hal yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dia juga meminta bagi pihak yang merasa ada indikasi kecurangan pada tahapan pemilu untuk menempuh jalur hukum.
"Ada kemudian kecurangan-kecurangan dalam pemilu di semua strata, ada namanya Bawaslu, Panwaslu. Jadi saya kira ada mekanisme untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar, jangan kemudian diselesaikan dengan cara sendiri, itu namanya melanggar hukum. Ini negara hukum di Indonesia. Ini yang harus kita jaga bersama-sama dan masyarakat tak perlu takut, nggak perlu khawatir, ini negara hukum hal-hal yang melanggar hukum ada sanksi hukumnya," jelas Wiranto
Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai wajar pengerahan brimob ke Jakarta pada proses Pemilu 2019. Apalagi Jakarta, sebagai ibu kota, pengamanan Jakarta harus diperkuat. "Jakarta sebagai barometer jadi harus kita perkuatlah," tegasnya Moeldoko di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). n

Berita Populer