•   Kamis, 14 November 2019
Peristiwa Politik

Buang Draf RAPBD, Politisi PSI Dituding tak Beretika

( words)
Alfian Limardi


Alqomar,
Wartawan Surabaya Pagi

Gaya berpolitik anggota baru DPRD Kota Surabaya menjadi fenomena menarik. Jika politikus Partai Nasdem Imam Syafii berani menginterupasi Walikota Tri Rismaharini, lain lagi dengan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Alfian Limardi. Ia dianggap bertindak berlebihan lantaran membuang draf RAPBD Surabaya 2020 milik Diskominfo Surabaya saat hearing di Komisi B DPRD Surabaya. Bahkan, Alfian dituding tak beretika, hingga Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dan Badan Kehormatan (BK) turun tangan).

"Ya istilahnya kami akan bertemu dengan mas Alfian (PSI) untuk meminta klarifikasi peristiwa tersebut. Kalau bisa ya minggu ini kita agendakan," kata Ketua BK DPRD Surabaya, Badru Tamam, Kamis (7/11/2019).

Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi PKB ini menegaskan akan melakukan rapat internal Badan Kehormatan untuk mengambil sikap usai pertemuan dengan Alfian Limardi. "Nantinya setelah pertemuan dengan mas Alfian baru memutuskan kira-kita keputusan apa yang kita berikan. Kita dibahas internal BK," tegas dia.

Terkait insiden yang dilakukan Alfian dalam saat pembahasan RAPBD, pihaknya menduga sikap tersebut terjadi karena tidak puas dengan draf RAPBD yang dilaporkan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkot Surabaya.

"Makanya nanti kita klarifikasi apakah ini bentuk kemarahan, ketegasan, atau sikap tidak puas saat pembahasan RAPBD. Saya kira itu kejadian insidentil dan tidak direncanakan," ungkapnya.

Disemprot Ketua
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono bersikap lebih keras lagi. Sebab, apa yang dilakukan Alfian dianggapnya tidak sopan. "Dalam Tatib DPRD Surabaya sudah diatur, seorang anggota dewan dalam menyampaikan pendapatnya harus sopan dan tertib," politisi yang akrab disapa Awi ini.

Awi menegaskan bisa saja anggota dewan kritis, namun tetap berada di tatanan etika. "Dia memang harus kritis, tapi bukan berarti boleh marah-marah sekenanya. Tetap ada tatanannya. Ada aturannya," tandas Awi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Ia menambahkan, sikap kritis terletak pada keterampilan berargumen, substansi yang diajukan, penyampaian data-data yang mendukung atau tafsir berbeda atas data-data. "Kalau diajukan dengan logika yang kuat, maka siapapun yang mendengar akan tercerahkan. Tidak ada tendensi menyerang pribadi. Ibarat oase, siapapun bisa minum dari sumber yang bening dan menyegarkan," tuturnya.

"Pihak yang dikritik pun, akan respek. Karena kualitas argumen dan data-data yang diajukan, dapat dicerna dengan akal sehat. Karena yang dikritik adalah kebijakan pemerintahan, jauh dari rasa menyerang pribadi," imbuh mantan wartawanTempo ini.

Sementara itu, M. Fikser Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut dia, kejadian tersebut cukup memalukan bagi anggota DPRD Kota Surabaya yang merupakan mitra Pemkot dalam pembahasan RAPBD. “Selama ini kami tidak pernah diperlakukan seperti itu. Kalau ada kekurangan, ‘kan bisa ngomong secara baik-baik,” katanya.

PSI Membantah
Sementara itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah anggotanya, Alfian Limardi membuang draf atau dokumen RAPBD Surabaya 2020 ke lantai, melainkan hanya membanting di meja yang kemudian jatuh ke lantai. "Kalau ingin dibuktikan ya dibuka saja CCTV-nya. Biar semua jelas," kata Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Wiliam Wirakusuma, Kamis (7/11).

Menurut Wiliam, pihaknya sudah menanyakan secara personal terkait kejadian tersebut ke Alfian Limardi. Hanya saja, Alfian mengaku kecewa dengan pembahasan RKA RAPBD yang belum lengkap dari Diskominfo. "Saya kira itu reaksi spontan saja, terus membanting draf RKA terlalu keras sehingga jatuh ke lantai," katanya.

Soal Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya yang berencana memanggail Alfian, Wiliam mempersilahkan media untuk menanyakan langsung ke BK. Wiliam menegaskan bahwa PSI menginginkana ada transparasi dalam pembahasan RAPBD Surabaya.

Sebelumnya, Alfian Limardi mempertanyakan adanya angka dalam RKA Diskominfo yang loncat. "Saat saya tanyakan mereka sempat kaget juga. Saya protes secara spontan. Wajar donk saya tanyakan selaku dewan, ini kan uang rakyat. Tapi udah dijelaskan dan clear. Untuk berikutnya kami meminta PPN-nya ditampilkan sehingga jelas," katanya.n

Berita Populer