Covid-19 bukan BUMN!

Warning untuk Menkes Budi Gunadi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kasus baru positif corona (covid-19) di Indonesia, bukannya membaik tapi makin parah dari hari ke hari. Tiap hari, terjadi pemecahan rekor jumlah kasus di Indonesia. Dan puncaknya pada Jumat (8/1), sebanyak 10.617 pasien baru dinyatakan positif Covid 19. Angka tersebut membuat total kasus positif di Indonesia menjadi 808.340 kasus. Sehari sebelumnya, Kamis (7/1/2021), jumlah kasus Corona baru sebanyak 9.321.

Satgas Covid-19 mencatat penambahan angka kesembuhan sebanyak 7.446 pada Jumat, membuat total kesembuhan mencapai 666.883 pasien. Sementara itu, sejak 10 bulan lebih pandemi melanda, total kematian hingga Jumat mencapai 23.753 orang, setelah penambahan kasus kematian sebanyak 233 pada Jumat.

Peningkatan jumlah kasus Covid 19 ini makin signfikan pasca Presiden Joko Widodo mengganti menteri kesehatan (Menkes) sebelumnya, dr Terawan Agus Putranto dengan Budi Gunadi Sadikin.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, para menteri kesehatan sebelumnya memiliki background sebagai dokter. Sementara Budi Gunadi Sadikin adalah seorang bankir dan insinyur.

Menanggapi hal itu, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mengingatkan kepada Menkes Budi Gunadi bahwa mengatasi persoalan kesehatan sangat berbeda dengan mengurus perusahaan.

"Ada kelemahan iya dari segi kesehatannya. Tapi kita berharap beliau punya potensi lebih, asal tidak mengelola seperti BUMN. BUMN, seperti korporasi orientasinya pada profit. Sementara kesehatan pada humanism dan quality of life yang tidak ada hubungannya dengan profit. Ini yang harus disesuaikan dengan gaya kepemimpinan beliau ke depan,"ungkapnya.

Diakui Hermawan, Budi yang juga dikenal sebagai banker dan pengalamannya di BUMN, dinilai bisa mengatasi dalam pengelolaan vaksin Covid-19 juga koordinasi lintas departemen.

Namun Hermawan mengingatkan bahwa Budi dituntuty belajar cepat memahami kondisi kesehatan di masyarakat saat ini. Bukan hanya masalah Covid-19, tetapi juga dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat adanya pandemi. Apalagi saat ini, kasus positif Covid 19 terus meningkat signifikan.

Senada, dr Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menilai, ia cemas ada keputusan yang bermuatan politis jika Menkes tak dijabat seorang dokter.

Terlebih latar belakang Budi yang bukan dokter bisa melihat perspektif kesehatan dari banyak sisi.

"Ada pengaruh lain, pengaruh sosial ekonomi, pengaruh budaya, kultur, kemudian juga pengaruh politik," ucap Pane,kemarin.

Pane merinci sisi politik dalam bidang kesehatan. Setiap keputusan nantinya tentu akan ada kaitan dengan hal tersebut.

"Politik itu ada loh pengaruhnya pada bidang kesehatan ya jika kebijakan yang diambil itu bisa tepat itu berpengaruh pada status kesehatan rakyat," katanya.

Pane menilai Jokowi berani ambil resiko dengan mengankat Budi jadi Menkes. Namun ia meyakini Budi bisa menjalani profesi Menkes baik tapi dengan catatan harus banyak belajar. "Yang lain-lain beliau harus belajar banyak lah," pungkasnya.

Tekanan "Mafia Kesehatan"

Sementara itu, dalam pemilihan vaksin Covid-19 yang jatuh pada vaksin Sinovac, masih menjadi pertanyaan. Apalagi kini, hasil uji klinis fase III di Bandung, masih belum digamblangkan. Meskipun, MUI sudah menyatakan vaksin Sinovac itu Suci dan Halal.

Untuk itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk bekerja secara profesional dan independen dalam mengkaji izin pakai penggunaan darurat (emergency use authorization/ EUA) vaksin corona.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut aspek keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Tulus tak ingin BPOM mendapatkan tekanan dari pihak tertentu hanya karena kepentingan bisnis vaksin dan mafia kesehatan yang diatasnya. Apalagi ditekan untuk segera mengeluarkan izin sehingga proses uji klinis menjadi terburu-buru.

"Badan POM tidak boleh diburu-buru, ditekan dalam bekerja. Jangan sampai EUA dikeluarkan tapi karena ada tekanan dari pihak tertentu, ataupun tekanan politis dan tekanan kekuasaan," kata Tulus.

Tulus melontarkan hal tersebut karena ia menilai tekanan berpotensi mengabaikan aspek profesionalitas, keamanan, dan kesehatan. Padahal, keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.

Kekhawatiran Tulus muncul karena vaksin covid-19 buatan Sinovac Biotech yang belum teruji efikasinya telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini, BPOM belum mengeluarkan EUA, namun pemerintah telah menetapkan tanggal vaksinasi perdana.

Tak Masalah

Sedikit berbeda, ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyatakan sosok Budi cocok menjadi Menteri Kesehatan. Budi dinilai memiliki visi dan semangat secepatnya dalam atasi pandemi Covid-19. “Budi Gunadi Sadikin punya visi dan semangat mengatasi pandemi secepatnya. Budi layak menjadi menteri kesehatan yang baru, ia punya cita-cita, 16 juta vaksinasi dilakukan sebulan,” kata Pandu memuji Budi.

Senada, Ketua Satgas Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban juga mengaku tak mempermasalahkan latar belakang Budi. “Mau latar belakangnya itu fisika nuklir, kesehatan masyarakat, dokter, epidemiolog atau apa, asal kemampuan manajerialnya bagus dan tahu persis persoalan di lapangan, ya tidak masalah. Apakah saya kecewa menkes saat ini bukan dari kalangan dokter? Saya sama sekali tidak kecewa,” tutur Zubairi.

Patuhi Protokol Kesehatan

Terpisah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat Indonesia agar mentaati protokol kesehatan.

"Kita terus berupaya agar rumah sakit tidak penuh (dengan pasien Covid-19), bahkan tidak boleh penuh. Kalau penuh akan berdampak pada rasa khawatir terhadap masyarakat. Langkah jitu yang paling tepat adalah kita berusaha untuk membatasi kegiatan di luar rumah," ujar Doni, yang berlatar belakang militer ini.

Dia juga meminta agar masyarakat, termasuk para tokoh agama untuk tidak menciptakan kerumunan massa. Jadi, penyelenggaaraan pesta pernikahan pun kini dilarang.

"Saya mengajak kepada semua pihak, terutama para tokoh masyarakat yang masih melakukan berbagai aktivitas dengan mengumpulkan massa, terutama tokoh-tokoh agama. Saya mohon dengan segala rasa hormat untuk sementara waktu, kegiatan-kegiatan seperti ini dibatasi dulu," tegasnya.

"Kita tentu tidak ingin terdampak penularan virus Corona yang bisa menularkan kepada orang-orang terdekat di sekitar," tegasnya. jk/ham

Editor : Moch Ilham