Dasco Minta Pemerintah Tegas Terkait Polemik Natuna-China

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 13 Jan 2020 14:18 WIB

Dasco Minta Pemerintah Tegas Terkait Polemik Natuna-China

SURABAYAPAGI.COM-Terkait polemik di Natuna dengan China, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad , meminta pemerintah melakukan langkah tegas. Pemerintah diharapkan aktif melakukan diplomasi ataupun menyiapkan strategi khusus. "Saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang walaupun itu tidak masuk ke perairan Indonesia tetapi masuk di Zona Ekonomi Eksklusif saya pikir pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh Menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," ujar Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020). Dasco mengatakan penanganan pemerintah tidak boleh terbatas hanya karena Indonesia memiliki utang ke China. Dia meminta persoalan utang tidak menjadi alasan. "Saya pikir (utang) bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang kalau perlu kita tidak usah utang kepada China. Namun, menurutnya tak ada sangkut paut antara kerjasama bisnis yang selama ini terjalin antara kedua negara atas apa yang terjadi di Natuna. "Saya pikir tidak demikian," kata Dasco, yang juga merupakan Wakil Ketua Partai Gerindra. Disinggung perlu atau tidaknya pemerintah memanggil Dubes Indonesia untuk China, Dasco mengatakan akan menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi. "Saya pikir itu kita akan sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara DPR dan pemerintah," katanya. Diplomasi dan strategi juga kata Dasco pastinya telah dipersiapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengingat wilayah Natuna yang merupakan kawasan perikanan. "Saya pikir Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," kata Dasco.

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU