Deklarator KAMI, Politisi Kecewa yang Berpolitik

Surat Terbuka untuk Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Prof Din Syamsudin (1)

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tanggal 18 Agustus yang lalu telah dideklarasikan organisasi baru bernama KAMI. Organisasi ini akronim dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dari data sejarah, KAMI yang diinisiasi oleh Din Syamsudin ini, tak ada kaitannya dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dibentuk setelah peristiwa G30S sebagai gerakan di kalangan mahasiswa untuk menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. “Terus terang jangan anggap remeh gerakan ini. Kepada semua pihak, saya pesankan untuk tidak perlu gusar," kata Prof Din, dalam konferensi daring persiapan deklarasi KAMI, Sabtu (15/8). Apa maksud pernyataan mantan staf ahli Presiden Jokowi bidang Timur tengah ini. Wartawan senior Surabaya Pagi, Dr. H. Tatang Istiawan, akan menyoroti dari prespektif praktisi media. Berikut tulisan pertama dari dua catatannya.

Prof Din dan Jenderal (P) Gatot Nurmantyo yang sedang prihatin,

Anda merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anda mengklaim salah satu inisiator KAMI. Anda juga mengklaim sedikitnya ada 150 tokoh yang sudah tergabung dalam organisasi tersebut.

Sebagai mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Anda menyebut KAMI dibentuk sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemerintah Indonesia. Mulai dari bidang ekonomi, poltiik hingga HAM. Din menjelaskan KAMI merupakan gerakan politik yang berbasis nilai moral.

"KAMI sebagai gerakan moral bersama, kita bergerak dan berjuang untuk itu, bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, ya, kita juga berpolitik tapi politik moral, tetapi politik berbasis nilai-nilai moral, maka mari bergabung," kata Anda dalam pidato deklarasi 18’Agustus.

Anda Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo juga turut hadir dalam deklarasi KAMI. Padahal Anda eks panglima TNI periode pertama kepemimpinan presiden Jokowi. Anda juga pernah masuk nominasi capres 2019 yang diusulkan relawan Selendang Putih Nusantara.

Dan relawan ini sempat ditugaskan menyambangi partai-partai politik, baik Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Terakhir, relawan yang mendukung Anda mendatangi Partai Berkarya besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Ternyata mendekati tenggat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 10 Agustus 2018, nama Anda perlahan hilang dari perbincangan jagat politik tanah air. Ini fakta sejarah Anda meski pensiunan TNI, sudah berkecimpung dalam politik praktis. Tapi tak penuhi harapan jadi capres atau cawapres 2019. Lantas Anda menyuarakan keprihatinan terhadap bangsa ini?

Selain Anda berdua sebagai deklarator, ada juga Prof Rochmad Wahab, guru besar di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Rochmad juga menjabat Ketua Komite Khittah NU.

Ada lagi Meutia Hatta, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Putri mantan wakil presiden dan proklamator, Mohammad Hatta, ini mendapatkan gelar doktor dari dalam bidang antropologi dari Universitas Indonesia tahun 1991.

Juga ada mantan Menteri Kehutanan, MS (Malem Sambat) Kaban. Ia juga menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang.

Deklarator lain, Refly Harun, eks Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) dan Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pria asal Palembang ini sempat mencicipi karir sebagai wartawan dan aktivis.

Juga deklarator Muhammad Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN. Lewat tulisan-tulisannya di media sosial, ia kerap menyerang pemerintah.

Terakhir, Said Didu terlibat konflik dengan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ada pula Rocky Gerung, aktivis 97 asli Manado. Rocky Gerung sempat berkarir sebagai dosen di Departemen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia.

Ada Mantan anggota komisi III DPR RI yang berlatar belakang advokat, Ahmad Yani. Politisi PPP ini turut membacakan 'jati diri KAMI'. Ia pun didapuk menjadi Ketua Komite KAMI.

Sebelum deklarasi, ada poster foto Said Didu menggunakan narasi "Ambil alih Pemerintahan ke tangan rakyat."

Upaya ini dinilai bertujuan untuk menggiring opini bahwa KAMI ingin memakzulkan pemerintahan yang sah, Jokowi.

Politisi Fadli Zon menilai, narasi KAMI ada muatan adu domba rakyat.

Ada juga peneliti Prof Chusnul Mariyah. Akademisi dan aktivis perempuan ini menyatakan, berdirinya KAMI karena ada kegelisahan bahwa kapal saat ini sedang karam. Ia menyatakan koalisi ini untuk menyelamatkan bangsa yang hari ini kapalnya sudah hampir karam karena dibolongi oleh oknum di republik ini.

Anda Din malah mempertegas alasan deklarasi koalisi aksi ini karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Anda bilang semua deklarator merasa Indonesia akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa.

Dan Anda memproklamirkan diri sudah mendapatkan dukungan dari banyak daerah yaitu Sumut, Sumsel, Jateng, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jatim, Jabar, Kalsel, Sulsel, Sulbar, Kaltim, Gorontalo, dan juga terbentuk KAMI di Amerika, Australia, Selandia Baru, Qatar, Swiss, Taiwan ,dan beberapa negara lain.

***

Prof Din dan Jenderal (P) Gatot Nurmantyo yang sedang prihatin,

Saya mencatat diantara deklarator ini pada penghujung jabatannya kerap berkelit dengan seribu alasan, tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat. Satu di antara sekian alasan itu adalah Indonesia itu negara besar. Mengurus negara sebesar NKRI tidak bisa dengan membolak-balikkan telapak tangan. Mewujudkan cita-cita founding father butuh waktu dan proses panjang. Ini perlu kesabaran.

Salahkah? Tidak salah. Tapi itu bagian dari kelit politik akibat kebohongan-kebohongan yang pernah disampaikan mereka.

Benarlah kata seorang filusuf, Hannah Arendt, "tak seorang pun yang bisa menganggap politik bisa bertanggung jawab terhadap kebenaran. Maklum, politik bukan untuk mengungkap kenyataan, tetapi untuk mengubah kenyataan."

Maklum dalam dunia politik ada kebohongan. Dan kebohongan boleh jadi lebih berbahaya, karena telah menjadi strategi untuk menciptakan opini terhadap fakta yang ada. Kadang fakta di balik menjadi opini. Bahayanya, opini itu tidak lagi sebuah opini pribadi. Tapi diolah menjadi opini loyalitasi dan opini koalisi. Oleh karena itu, opini kadang menjadi opini posisi politiknya. Benar salahnya opini yang dibangun ada pada Apakah “kamu pro KAMI atau melawan KAMI”.

Saat menelisik sejarah kehidupan manusia, saya berpikir politik itu sebenarnya sudah ada sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Saat itu yang muncul “politiknya” setan dan iblis. Mereka berpolitik saat masih berada di luar bumi. Setan dan iblis berpolitik untuk menjeremuskan Nabi Adam. Saat itu pengertian politik adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Bahkan saat itupun setan berpolitik, yaitu bagaimana caranya supaya Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah-buahan terlarang.

Dan di jaman modern, politik, oleh kalangan akademisi dianggap sebuah ilmu atau cara untuk menduduki kekuasaan. Terutama untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu pula. Jargon sejumlah akademisi, tanpa politik, dunia tidak akan memiliki pemimpin ataupun wakil rakyat. Subhanallah.

Tak salah sejak Nusantara berdiri mulai kerajaan Mojopahit, sejarah mencatat telah bermunculan institusi politik berbentuk kerajaan atau kesultanan.

Pemegang tampuk kekuasaan pun berlaku turun temurun. Namun di era demokrasi di Indonesia, berpolitik harus melalui kegiatan politik, baik berupa pilkada, pileg ataupun pilpres. Tidak bisa diturun-temurunkan ke anak-istri.

Ini yang menyebabkan para politisi bersaingan dengan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan. Jika perlu dengan cara-cara yang curang. Artinya, ada upaya menghalalkan cara. Di sinilah mulainya politik dikotori oleh politisi-politisi (hitam) yang berpolitik? Siapa politisi itu? Walahualam.

Akal sehat saya kemudian berkata politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya, kita ada karena kita bisa berpolitik. Bahasa elitenya, politik adalah anugerah tuhan untuk umatnya agar dapat menyelesaikan tugasnya di muka bumi, agar bisa hidup teratur damai dan tentram. itulah tujuan politik.

Maka, akal sehat saya berpikir bahwa memaknai sejarah politik, kita bisa tahu bahwa tujuan politik antara lain untuk mendapatkan kehidupan di dunia yang lebih baik. Ini saya kutip dari penafsiran Aristoteles.

Teori klasik Aristoteles ini kemudian ditafsirkan secara mentah dan dipraktekkan secara praktis pula.

Padahal politik merupakan ilmu pengetahuan, sesuatu yang diberikan tuhan dengan cara mempelajarinya, memahaminya lalu mempraktekan apa yang dipelajari dan apa yang di pahami.

Artinya, secara ilmu pengetahuan dan kelembagaan, politik diartikan sebagai sebuah seni untuk mencari kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, baik diraih secara konstitusi maupun bukan.

Bukan tidak mungkin deklarator KAMI terdiri politisi yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Kecewa dan lalu berpolitik mengklaim dirinya prihatin terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik era Jokowi.

Pemahaman seperti ini oleh sejumlah ilmuwan, diprakirakah tidak akan berhenti sampai deklarasi 18 Agustus. Ini pemahaman yang sangat minimalis. Bahkan lebih sederhana dari apa yang disampaikan Aristoteles.

Akal sehat saya menyimpulkan tujuan politisi berpolitik sebenarnya adalah untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya. Dan apapun caranya, bagaimanapun bentuk dan prosesnya, asal tujuanya berpolitik bisa tercapai. Termasuk halalkan semua cara.

Pertanyaannya, apakah para deklarator KAMI akan memperjuangkan aspirasi rakyat? Iya, itu akan diperjuangkan tapi menurut akal sehat saya, merupakan prioritas ke 8 atau 9 dari 10 perjuangannya. Maklum, berpolitik bagi politisi memerlukan dana yang tidak sedikit. Darimana biaya yang harus dikeluarkan oleh para politisi untuk membentuk organisasi KAMI?. Oleh karena itu akal sehat saya meragukan gerakan moral yang akan diperjuangkan deklarator KAMI ini tidak bermuatan politik dan tujuannya berpolitik dengan “kemasan” gerakan moral. Saya ragu bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan atau tidak mau berkata jujur atas aktivitasnya. Saya ragu justru komitmen mereka bukan semata gerakan moral? Benarkah mereka gak butuh kekuasaan? Ini menurut akal sehat saya bisa sebuah virus yang membahayakan para calon politisi muda. Oleh karena itu dihembuskan isu bahwa para deklarator tak ingin menggoyang jabatan di pemerintahan dan parlemen? adalah kebohongan.

Ada yang mengklaim haram hukumnya bagi mereka mengangkat isu negatif semata tanpa berpikir positif.

Dengan terminologi dan keilmuan politik diatas, akal sehat saya berkata politisi ini mengklaim deklarasinya ini gerakan moral adalah kebohongan para politisi yang mayoritas kecewa terhadap pemerintahan Jokowi.

Apakah ini yang dinamakan bahwa di dalam dunia politik acapkali ada kebohongan?. Konon kebohongan dari politisi bisa lebih berbahaya dari kebohongan seorang suami pada istrinya. Maklum, kebohongan politisi, kadang telah dijadikan strategi untuk menciptakan opini mengubah fakta yang ada. Apakah benar kapal ini mau keram? Benarkah kapal ini “digerogoti” oleh sekelompok elit kekuasaan?. Bila fakta ini benar, saatnya rakyat dibangunkan agar tidak jadi korban kebohongan para politisi yang sedang berkuasa. Tapi tunjukan dengan fakta dan bukti, bukan opini belaka adanya praktik Oligarki Kekuasaan Bertopeng Konstitusi di pemerintahan Jokowi?. ([email protected])

Editor : Moch Ilham