SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Partai Demokrat diperintahkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tolak RUU Ciptaker berkoalisi dengan rakyat. Penolakan ini bentuk koalisi Partai Demokrat dengan rakyat kecil, termasuk buruh yang akan sangat terdampak oleh RUU Ciptaker ini jika disahkan.
Baca Juga: Demokrat Juluki PDIP Partai Sombong
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengingatkan, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terancam bakal melegalkan perampasan lahan rakyat secara masif. Pengambilalihan lahan akan mudah dilakukan atas dalih proyek prioritas pemerintah dan strategis nasional.
Pemerintah Terlalu Paksakan
“Saya nilai pemerintah terlalu memaksakan kehendak untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptaker dengan mengabaikan akal sehat,” kata Irwan, kepada wartawan di Jakarta, Minggu kemarin (4/10).
Menurut Irwan, pemerintah telah mengorbankan dan meminggirkan hak-hak rakyat sebagai pekerja demi mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Ia pun mengingatkan, sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law Ciptaker ini seharusnya dibahas lebih mendalam.
Bagi Demokrat, tambah Irwan, pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru. Langkah kehati-hatian perlu ditempuh demi menghasilkan produk legislasi yang tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja yang sebenarnya. "Proses pembahasan RUU Ciptaer ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi ini," Irwan menukas.
Baca Juga: Kantor DPD PSI Surabaya Didemo Ratusan Simpatisan
Tolak Pengesahan RUU
Berangkat dari itu, anggota DPR RI tersebut meminta agar Presiden Joko Widodo tidak melanjutkan dan mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptaker.
Ia menekankan, Demokrat akan berkoalisi dengan rakyat untuk menolak pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker. "Sesuai perintah Ketua Umum Partai Demokrat [Agus Harimurti Yudhoyono] agar menolak RUU Ciptaker dan harus berkoalisi dengan rakyat. Penolakan ini bentuk koalisi Partai Demokrat dengan rakyat kecil, termasuk buruh yang akan sangat terdampak oleh RUU Ciptaker ini jika disahkan," tutur Irwan.
Baca Juga: Aktivis Praja Sumenep Demo Soroti Peredaran Minol
Selama ini, hanya partai Demokrat dan PKS yang menolak pembahasan RUU Omibus Law Ciptaker dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (8/10) mendatang.
Sementara, sebanyak tujuh fraksi lainnya menyatakan setuju. Fraksi yang setuju RUU ini dibahas pada tingkat selanjutnya antara lain PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN dan PPP.
Keputusan dalam Raker Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR pada Sabtu (3/10) malam. n erc/jk
Editor : Moch Ilham
