Dewan Kritik Pemkot

Saat Surabaya Masuk Zona Merah Virus Corona, Pemkot Surabaya Malah Belanja Sembako Rp 196 Miliar, dan Bukan Layanan Kesehatan. Anggota DPRD Surabaya yang Muda-muda Kecewa

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saat kota Surabaya sedang menghadapi bahaya ancaman virus Corona (Covid-19) berada di zona merah. Dimana, hingga Selasa (7/4/2020) dari 194 pasien positif di Jatim, 84 pasien positif berasal dari Surabaya. Pemkot malah pamer anggaran APBD Surabaya sebesar Rp 196 miliar untuk pembagian sembako, bukan layanan kesehatan. Padahal dari pemerintah pusat sampai Provinsi Jatim, sibuk mengalokasikan anggaran untuk pencegahan, pengobatan dan pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk melawan virus Corona (Covid-19).

Sejumlah anggota dewan muda seperti Arif Fatoni dari Partai Golkar, Imam Syafii dari Partai NasDem, dan M Mahmud dari Partai Demokrat, mengkritisi kebijakan Pemkot seperti ini. Menariknya, tiga anggota DPRD ini sebelumnya berprofesi jurnalis. Tapi Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono yang juga wartawan, tak ikut barisan anggota dewan kritis. Padahal, setiap harinya saat virus corona merebak, DPRD Surabaya masih sering menerima keluhan dari masyarakat terkait prosedur dan protokol kesehatan yang pernah dijanjikan oleh Walikota Surabaya.

Belum Sistemastis

Arif Fathoni, anggota Komisi A dari Fraksi Partai Golkar menyebut upaya Pemkot Surabaya dalam menangani penyebaran Covid-19 masih parsial dan belum sistematis. "Wabah ini sudah masuk sejak Februari dan Maret, tapi dana penanganannya baru disiapkan Rp 196 miliar. Menurut saya ini (Rp 196 miliar, red) kurang untuk ukuran Surabaya. Kami mendorong dalam waktu yang sudah sedikit terlambat ini, anggaran itu benar-benar untuk refocusing penanganan Corona. Dasar hukumnya sudah jelas, ada Permendagri nomor 20 tahun 2020. Kepala daerah diberi keleluasaan untuk merelokasi anggaran," tandas Fathoni.

Ia berharap proyek-proyek yang tidak mungkin bisa dikerjakan dalam waktu dekat, anggarannya bisa dialihkan untuk penanganan Corona. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang masih bisa ditunda pelaksanaannya tahun depan, anggarannya juga bisa dialihkan.

"Karena penanganan wabah Corona ini ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yaitu pencegahan, penindakan, dan bagaimana Pemerintah Kota atau kepala daerah memikirkan dampak sosial ekonomi yang timbul. Ayo teman-teman Pemerintah Kota berfikir secara sistematis dan tidak bisa secara parsial. Kita harus melakukan penanganan dengan target dan evaluasi,” papar Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya ini.

Toni juga menyoroti alokasikan dana jaring pengaman sosial. Menurutnya, tidak hanya sembako yang harus didistribusikan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Sebab pandemi corona ini memukul semua lapisan sektor masyarakat. Artinya bagaimana yang kurang mampu itu dicukupi kebutuhannya oleh Pemkot. Kemudian pelaku-pelaku usaha diberikan insentif. Sehingga target pajak dan retribusi tidak terganggu," terang dia.

Roadmap tak Jelas

Hal senada diungkapkan Imam Syafi’i, anggota Komisi A lainnya. Politisi Partai Nasdem ini mengaku kecewa dengan teleconference perdana antara Pemkot Surabaya bersama anggota DPRD. Pasalnya, tidak semua anggota dewan tidak bisa bertanya lebih detil, lantaran waktu dibatasi. Padahal persolan yang dibahas bersifat mendesak. Dewan ingin mengkritisi dan memberikan masukan ke Pemkot.

"Sembako sangat penting, tapi masalah APD (Alat Pelindung Diri) tenaga medis juga tak kalah penting. Ini mengingat tenaga medis sebagai ujung tombak penanganan wabah virus mematikan ini,” ungkap Imam yang dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Imam juga mengkritisi pernyataan Walikota terkait banyak korban corona, mereka yang pernah ke luar negeri. Kata Iman, pernyataan itu aneh. Sebab temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan kordinasi bersama pihak terkait, seperti Imigrasi dan otoritas Bandara Juanda. “Pemkot cuma menyediakan bilik disinfektan di Bandara Juanda dan apakah itu cukup menyelesaikan masalah? Tidak mencari data para penumpang pesawat dari luar negeri untuk kemudian diawasi secara ketat selama 14 hari," papar mantan wartawan ini.

Karena itu, Imam melihat Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki roadmap yang jelas untuk menangani covid-19. Sementara jumlah pasien terus bertambah.

"Jadi saya curiga jangan-jangan Pemkot belum punya roadmap yang jelas untuk menangani covid-19. Kota Surabaya yang katanya smartcity sama sekali tidak terlihat cerdas dalam menghadapi dan melindungi warganya terhadap pandemi virus corona," tandas dia.

Machmud dari Fraksi Demokrat mengkritik lebih keras lagi. Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini menilai kinerja Pemerintah Kota amburadul terkait koordinasi dengan semua jajaran dalam menangani corona. "Pemkot kinerjanya amburadul khususnya soal koordinasi sama jajaran samping. Baik dengan Gubernur maupun Imigrasi," ujar Machmud.

Sembako 2 Bulan

Dikonfirmasi terpisah, M. Fikser, Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, menegaskan sesuai hasil teleconference sudah jelas. Sembako untuk MBR akan dibagikan selama dua bulan. "Yang harus kita perhatikan mereka selama dua bulan, untuk sembako dan untuk makan mereka," tandasnya.

Saat ditanya soal tracing terhadap cluster-cluster penularan corona di Surabaya, Fikser lebih memilih menghindar. “Maaf ya, saya ada perlu,” cetus Fikser seraya meninggalkan wartawan Surabaya Pagi yang tengah mewancarai dia.

Sebelumnya, Pemkot dan DPRD Kota Surabaya menggelar teleconference pertama, Senin 6/4/2020), membahas penanganan wabah virus Corona (Covid – 19). Menggunakan aplikasi Zoomcloud, Walikota Tri Rismaharini menyampaikan banyak hal. Salah satunya dana Rp 196 miliar untuk penanganan Covid-19. Dana dari APBD itu untuk cadangan kebutuhan sembako sebesar Rp 160 miliar bagi MBR. Sedangkan sisanya untuk penanganan Covid-19. Selain warga MBR akan mendapat keringanan berupa pembebasan biaya PDAM.

Pemkot, kata Risma, juga melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pembuatan bilik disinfektan dan meletakkannya di kantor-kantor, fasilitas publik dan tempat-tempat umum lainnya. Pemkot juga memperbanyak pemasangan wastafel di berbagai tempat, dan juga menyebar hand sanitizer.

“Kami juga berkali-kali memberikan APD ke rumah sakit di Surabaya yang telah ditunjuk menjadi rujukan penanganan Covid-19. Jadi, tidak hanya rumah sakit milik pemkot, tapi semua rumah sakit rujukan,” tegas Risma saat teleconference itu. nbyt/adt/alq