Home / Pilpres 2019 : Pro-Kontra Lahan Prabowo yang Disinggung Jokowi

Diberikan JK, Luhut pun Terseret

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 20 Feb 2019 09:00 WIB

Diberikan JK, Luhut pun Terseret

Tim Redaksi Surabaya Pagi Kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektare dan lahan 120 hektare di Aceh Tengah yang disinggung capres 01 Joko Widodo dalam debat, masih menjadi polemik. Kubu capres 02 maupun pendukung petahana, masih saling serang. Lantas, bagaimana asal muasal penguasaan lahan itu? Wapres Jusuf Kalla (JK) justru yang membeberkannya. Lho kok? ------- Jusuf Kalla menilai wajar penguasaan lahan oleh perusahaan milik Prabowo Subianto yang mencapai ratusan ribu hektare. Menurut JK, hal itu tidak salah asalkan sesuai dengan peraturan perundangan untuk memastikan kelangsungan usaha. "Tidak ada yang salah sebenarnya, bahwa Pak Prabowo menguasai (lahan) tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah?" ujar JK saat diwawancara wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (19/2/2019). JK mengungkapkan alasan memberikan lahan itu kepada Prabowo. Saat itu, kata dia, rencana industri yang disodorkan Prabowo cukup baik dan bertujuan untuk ekspor. Ia memastikan tidak hanya memberikan lahan tersebut ke Prabowo. Kata dia, pemerintah juga menjual hak guna lahan ke perusahaan swasta lainnya seperti Sinar Mas yang mempunyai lahan hingga jutaan hektare di Palembang dan Riau. Dia menegaskan lahan yang diberikan hanya untuk industri hutan. Hal itu memang dibutuhkan untuk melakukan produksi bahan yang akan diekspor. "Tapi memang tidak mungkin diekspor kertas dan sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, ya itu namanya penguasaan untuk hutan industri. Jadi memang hutan industri diizinkan. Tapi harus nanam lagi. Setelah ambil nanam lagi. Ambil di sini tanam lagi. Nanti lima tahun kemudian berputar," jelas dia. Menurut JK, ia juga ikut memutuskan dalam memberikan izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan milik Prabowo di Kalimantan Timur yang kemudian menjadi perusahaan kertas PT Kiani Lestari tersebut. Hal itu, ia putuskan saat menjadi Wapres di dua minggu awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tahun 2004. Dibeli 150 Juta Dolar JK menjelaskan lahan di Kalimatan Timur milik Prabowo tersebut, semula tanah kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian ditangani Bank Mandiri. "Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (izin lahan, red). itu di tangan BPPN kemudian di tangan Bank Mandiri karena itu (lahan) kredit macet," ungkap JK. Namun, Pemerintah memberikan syarat pembelian hanya dengan tunai. Saat itu, Prabowo menyanggupi pembayaran lahan senilai 150 juta dolar AS. "Datang Pak Prabowo sama saya bahwa dia mau beli. Saya tanya you beli tapi cash (tunai), tidak boleh utang. siap (jawab Prabowo, red)," cerita JK. Saat itu juga, ia meminta Direktur Utama Bank Mandiri yang saat itu dijabat Agus Martowardojo untuk memberikan izin hak penguasaan lahan tersebut, hanya kepada orang Indonesia yang ingin membeli lahan, termasuk Prabowo. Karena pada saat itu, ada beberapa orang luar negeri yang juga ingin membeli lahan tersebut. "Ada orang Spore (Singapura) mau beli waktu itu, pengusaha Spore dan Malaysia, benar itu. Daripada orang lain (asing) yang ngambil, tapi itu sesuai aturan yang ada," tandas JK. Awal Polemik Sebelumnya, dalam debat kedua capres, Minggu (19/2) lalu, Jokowi menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Ia menyebut pemerintahnya tidak ikut membagikan sejumlah hektare lahan kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi Prabowo terkait pemberian konsesi lahan guna mewujudkan reforma agraria dalam Debat Capres 2019 putaran kedua. "Pembagian yang saya sampaikan sebesar 2,6 juta hektare itu agar produktif, kami tidak berikan ke perusahaan yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan luas di Kaltim sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin sampaikan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," papar Jokowi kala itu. Soal Luhut Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Data Base, mengungkap hal penting terkait penguasaan lahan itu. Ia menegaskan penting bagi publik untuk mengetahui fakta bahwa ada lahan-lahan yang masih dikuasai oleh pengusaha di negeri ini. "Apa pentingnya Jokowi ungkap fakta bahwa lahan yang dikontrol Prabowo? Ini adalah potongan cerita kecil untuk menunjukan bahwa sangat penting bagi Jokowi membuka data ini. Mengapa penting? Penting karena sejak zaman Orde Baru hingga reformasi banyak sekali penguasa merangkap sebagai pengusaha. Mereka-mereka ini memonopoli sebagaian besar lahan dan kekayaan alam di negeri ini," beber Ferdi seperti dilansir CNBC Indonesia. Penulis buku Freeport Bisnis Orang Kuat dan Kedaulatan Negara ini mengungkapkan bahwa di Kaltim, Prabowo diketahui dari beberapa literatur, memang memiliki banyak perusahan batu bara di bawah induk usaha Nusantara Energi dan PT Kiani Kertas Nusantara. Kiani Kertas, kata dia, adalah kisah menarik bagaimana dua jenderal besar mulai berpisah dan dari sana juga mungkin berujung pada perbedaan pilihan politik. Dua jenderal yang dimaksud Ferdi adalah Prabowo (Letnan Jenderal Purnawirawan) dan Luhut B. Pandjaitan (Letnan Jenderal Purnawirawan), yang kini menjadi orang kepercayaan Jokowi dan menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Ferdi menceritakan, di daerah Berau, mantan Presiden Soeharto mewariskan aset Kiani Kertas Nusantara milik Bob Hasan kepada Prabowo dan Luhut. Hanya saja, di tengah jalan, Prabowo sukses merebut perusahaan kertas itu dan Luhut harus hengkang ke Kutai Timur untuk mengendalikan perusahaan batu bara PT Toba Sejahtera. Jawaban Luhut Terpisah, Luhut Binsar Pandjaitan, tak menjelaskan detail. "Ya ya. Kan dia temen saya," ujar Luhut di sela kunjungan ke Bandung, Selasa (19/2/2019), ketika ditanya terkait kenangan mengelola lahan bersama Prabowo. Dia menilai, hak pemanfaatan lahan negara yang dipegang Prabowo tidak perlu dipersoalkan. "Nggak ada masalah kalau sepanjang itu dilakukan dengan benar kan nggak ada masalah. Kan beliau (Prabowo) sudah mengakui," tuturnya.

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU