Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim diminta transparan dalam menyajikan data terkait stunting di Jatim. Penyerapan anggaran yang rendah terkait penanganan gizi buruk di Jatim, termasuk stunting, semakin membuktikan Dinas Kesehatan tidak menyajikan data yang benar terkait stunting dan gizi buruk tersebut.Wartawan Surabaya Pagi, Riko Abdiono
"Serapan yang rendah sampai dengam triwulan ketiga dalam anggaran 2019 ini semakin membuktikan data yang di sajikan tidak transparan dan tekesan ada yang ditutup tutupi," ujar Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim dari Partai Bulan Bintang, Selasa (3/9/2019)
Dinas yang dikomandani dr Kohar Hari Santoso ini, menurut Mathur, harus segera melakukan evaluasi. Mengingat data yang disajikan terkait gizi buruk dan Stunting diyakini tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi bila data yang dimiliki oleh dinas kesehatan terupdate dan dilakukan dengan transparan.
"Jangan seperti saat ini kondisinya tidak transparan. Berapa jumlah pasti stunting dan gizi buruk di Jatim. Yang imbasnya dana yang telah dialokasikan untuk penanganan hal itu tidak terserap dengan baik," ungkapnya.
Saya melihat pihak Dinkes dalam menyusun anggaran penanganan gizi buruk dan stunting terkesan ngawur. Serapan anggarannya yang rendah lalu bisa menyusun anggaran untuk penanganan gizi buruk tentunya atas dasar apa mereka menyusun. Ini jelas sekali mereka ngawur, lanjutnya.
Dijelaskan politisi asal Madura ini, jika memang Dinkes Jatim serius menyusun anggaran tentunya ada evaluasi dan berbasis datayang akurat. Seharusnya sebelum menyusun anggaran, Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi program yang dijalankan. Ada evaluasi dan monitoring program yang dijalankan sebelumnya. Inii kelihatannya tidak dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya persoalan ini juga diungkap ketua sementara DPRD Jatim Kusnadi. Di mana temuan di lapangan, banyak Kota Kabupaten yang ternyata data stunting dan gizi buruknya tidak tetcover oleh dinas kesehatan propinsi Jatim.
"Saya beberapa waktu lalu juga ngobrol dengan pemerintah di kabupaten Malang. Selama ini kita tidak mendengar stunting di Kabupaten Malang. Tetapi angka stuntingnya di situ tinggi, kenapa data itu tidak ada, karena memang ditutup tutupi, kata Kusnadi saat itu.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan angka stunting. Hal ini dilakukan dari lingkup terkecil melalui pembangunan masyarakat di desa.
Menurut Khofifah, dari langkah ini, diharapkan kenaikan IPM bisa melahirkan generasi unggul yang memiliki daya saing tinggi, sehingga memiliki dampak strategis dalam mempercepat penyejahteraan masyarakat Jatim.
"Jika SDM kita unggul, masyarakat berdaya, Jawa Timur akan berkemajuan. Maka intervensi pembangunan di pedesaan di Jatim harus berfokus terutama untuk menurunkan kemiskinan dan stunting," ujar Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kota Batu, Selasa (3/9/2019).
Untuk itu, Khofifah meminta seluruh pihak berfokus pada dua hal penting, yakni menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan stunting. Khofifah juga berpesan kepada wali kota dan bupati se-Jatim untuk mengkoordinasikan agar dana desa dialokasikan 10 persen untuk program pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
Dari data yang ada, kemiskinan di Jatim per Maret 2019 adalah 10,37 persen. Kemiskinan di kota sebesar 6,84 persen, sementara di desa berada pada angka 14,43 persen. Angka kemiskinan di desa ini cukup tinggi, sehingga Pemprov Jatim harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.
Sementara itu, untuk menurunkan stunting, Khofifah menyarankan untuk berkoordinasi dengan bidan desa dan PKK. Di Jatim, Khofifah menyebut angka stunting masih tinggi.
Jumlahnya saat ini masih berada pada kisaran 32,81 persen dibanding dengan rata-rata nasional sebesar 30,8 persen. Khofifah mengatakan stunting memerlukan penanganan khusus dan serius.
Untuk itu, Khofifah berharap, melalui rakor yang rencananya akan digelar selama empat hari tersebut, dapat terlahir program-program yang secara fokus bisa menjadi andalan dan unggulan yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
Selain itu, Khofifah meminta terjalinnya sinergi yang utuh antara kepala desa, pendamping profesional, tenaga ahli, bidan desa, dan para anggota PKK. Khofifah ingin seluruh pihak berfokus pada upaya penurunan kemiskinan dan stunting guna meningkatkan IPM Jatim.
"Melalui perbaikan dua hal tersebut, diharapkan bisa menciptakan IPM yang membaik dan SDM yang makin berdaya saing," ucapnya.
