Home / Surabaya : Dr. H. (HC) Soekarwo, Gubernur Jatim, Raih Gelar D

Doktor HC Bidang Vokasi Kerakyatan, Bentuk Jawaban Tiga Tantangan Besar di

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 28 Des 2018 09:15 WIB

Doktor HC Bidang Vokasi Kerakyatan, Bentuk Jawaban Tiga Tantangan Besar di

Solichan Arief, Raditya M.K, Tim Wartawan Surabaya Pagi Gelar Doktor Honoris Causa/HC bidang pendidikan vokasi kerakyatan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Gelar ini jadi Doktor HC kedua, yang diterima Gubernur Jawa Timur Dr. H. (HC) Soekarwo. Doktor HC pertama Pakde, diterima dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, September 2015 lalu. Doktor HC pertama Pakde, memajukan perekonomian Jatim, dengan idenya, yakni Jatimnomics: Sebuah Model Indonesia Incorporated Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Kini, Pakde Karwo, sapaan Soekarwo, menerima Doktor HC kedua dari UMM, berkat komitmennya dalam pembangunan daerah dan masyarakat Jawa Timur, utamanya dalam aspek ekonomi. === Atas gelar Doktor HC ini, menjadi bentuk dari jawaban tiga tantangan besar yang dihadapi Provinsi Jawa Timur. Yakni bonus demografi, middle income trap, dan perkembangan revolusi industri 4.0. Jawaban itu diutarakan Dr. H. (HC) Soekarwo dalam orasi ilmiahnya di Sidang Terbuka Senat dalam upaya gelar Doktor Honoris Causa di Dome UMM Tlogomas Malang, Kamis (27/12/2018). Pakde Karwo menyampaikan, pendidikan vokasi sengaja dikembangkan sebagai modal agar Jatim lebih berdaya saing. Hal ini penting dilakukan untuk menjawab tiga tantangan besar yaitu adanya bonus demografi, middle income trap, dan perkembangan revolusi industri 4.0. Terobosan Revitalisasi SMK Pakde Karwo menjelaskan, strategi pertama yang dilakukan, Pemprov Jatim membuat diskresi kebijakan pengelolaan pendidikan melalui Perda No. 9 Th. 2014 tentang Revitalisasi SMK. Perda ini kami buat dalam rangka peningkatan daya saing Jatim, dan terbit lebih dulu sebelum Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, ungkapnya. Untuk mempercepat revitalisasi, pihaknya juga membuat kebijakan moratorium pendirian SMA. Juga moratorium bidang kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya perkantoran, akuntansi, dan teknik sepeda motor. Saya menetapkan rasio perbandingan siswa SMK:SMA idealnya adalah 70:30, tegas Pakde Karwo. Program Link and Match Pakde Karwo menambahkan, strategi selanjutnya dalam melakukan revitalisasi adalah penguatan link and match di SMK. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah konkrit melalui berbagai cara antara lain pembentukan komite pemagangan, pelatihan guru produktif dan tenaga ahli industri yang diperbantukan di SMK. Bagi SMK yang kualitasnya masih kurang, Pemprov Jatim juga menetapkan SMK Pengampu untuk melakukan program pembinaan. Satu SMK Pengampu paling banyak membawahi 4 sekolah binaan, terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini. Pengembangan SMK Mini Lebih lanjut disampaikan, revitalisasi pendidikan tidak hanya di jalur formal tapi juga melalui Revitalisasi Vokasional Nonformal. Bentuk diskresinya melalui pengembangan SMK Mini, penerapan Dual Track Strategy, serta pengembangan madrasah diniyah (Madin) sebagai penguatan kelembagaan pendidikan vokasi nonformal. Kebijakan pendidikan vokasi yang dilakukan di Jatim telah terbukti berhasil mendorong struktur pekerja di Jatim lebih berkualitas, ujar Pakde Karwo. Pakde Karwo berharap, ke depan pola pengembangan pendidikan vokasi terus dievaluasi baik di Jatim maupun nasional. Lewat evaluasi rutin nantinya akan memunculkan kurikulum baru yang betul-betul dibutuhkan pasar, misalnya bidang digital multimedia. Apalagi, pada tahun 2019 pemerintah pusat tengah fokus pada penguatan kualitas SDM lewat pendidikan vokasi. Konsep ini akan saya serahkan kepada pemerintah pusat, sehingga alokasi anggaran yang ada bisa difokuskan pada perbaikan kualitas vokasi yang ada dengan memperbanyak porsi training daripada teorinya, pungkas Pakde Karwo. **foto** Apresiasi dari Promotor Sementara, Promotor Prof. Dr. Yus M. Cholily, menerangkan, Soekarwo atau yang lebih akrab disapa Pakdhe Karwo dirasa berhak menerima gelar ini berdasarkan 5 hal. Pertama, prestasi kerja Pakde Karwo dalam bidang pembangunan daerah dan kemasyarakatan di Jawa Timur selama periode 2008-2018. Kedua, prestasi kerja Soekarwo telah diakui baik secara nasional maupun internasional dengan jumlah penghargaan mencapai 169 buah. Ketiga, prestasi yang luar biasa pada penyelenggaraan pendidikan vokasi di Jawa Timur. Keempat, publikasi karya ilmiah dan karya pembangunan yang telah dipresentasikan dalam forum ilmiah, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kelima, dengan terpenuhinya persyaratan pada pedoman pemberian gelar kehormatan di lingkungan UMM. "Atas pertimbangan dan penilaian tersebut, tim promotor menyatakan bahwa promovendus atas nama Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. dinyatakan layak untuk diberikan gelar doktor kehormatan," papar Yus dalam pidato pertanggungjawaban tim promotor depan tamu undangan, di antaranya Mendikbud Muhadjir Effendy, Kamis (27/12/2018). Pakde Punya Komitmen Tinggi Sementara itu, Rektor UMM, Fauzan menjelaskan, gelar Doktor HC bidang Vokasi Kerakyatan diberikan untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Menurutnya, Pakde Karwo sangat layak menerima gelar ini karena merupakan gubernur yang berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan pendidikan vokasi. "Pakde Karwo adalah gubernur yang berkomitmen tinggi dan nyata-nyata mengurangi kesenjangan sosial melalui pendidikan vokasi kerakyatan, patutlah kiranya diberikan apresiasi tertinggi dari kampus UMM,pungkasnya. Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Istri Gubernur Jatim Nina Soekarwo,, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Walikota Batu Dewanti Rumpoko,serta para pejabat di lingkup OPD Pemprov Jatim.

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU