•   Kamis, 14 November 2019
Peristiwa Politik

DPRD Terbelah

( words)
grafis


Soal Interpelasi Walikota Tri Rismaharini, Golkar Belum Didukung Fraksi Lain. Sedang Ketua DPRD Ajak Rembukan saja Ketimbang Interpelasi

Rangga Putra, Farid Akbar, Alqomar,
Tim Wartawan Surabaya Pagi

Ancaman interpelasi terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang digulirkan Fraksi Partai Golkar, membuat suhu politik memanas. Diawali manuver anggota baru DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni (Golkar) dan Imam Syafi’i (Nasdem), yang menginterupsi Risma soal mafia perijinan dan dugaan penggunaan dana APBD untuk pencitraan pejabat Pemkot menjelang Pilwali Surabaya 2020. Puncaknya, tertahannya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) karena digembok oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya, Minggu (3/11/2019) lalu. Namun hingga Rabu (6/11/2019), usulan resmi interpelasi itu belum diajukan Fraksi Golkar. Bahkan, kalangan DPRD Kota Surabaya tampak terbelah. Pasalnya, fraksi lain justru berbeda sikap.
-------------

Fraksi Demokrat-Nasdem, misalnya, justru tak bulat soal interpelasi ini. Padahal, fraksi ini yang menaungi Imam Syafii. Sedang Imam sendiri menjabat sekretaris fraksi. Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem, Herlina Harsono Njoto menegaskan belum ada keputusan apapun soal mendukung tidaknya interpelasi terhadap Walikota. "Yang pasti, Demokrat sejauh ini belum ada pembicaraan terkait itu (interpelasi, red)," ujar Herlina saat dikonfirmasiSurabaya Pagi, semalam.

Politisi Demokrat ini menambahkan wacana interpelasi itu hak Golkar yang lebih dulu menggulirkannya. Menurutnya, Fraksi Golkar tentu punya pertimbangan-pertimbangan. "Itu hak Golkar ya, cuma pertimbangannya apa yang tahu Golkar. Tanya Golkar sendiri," cetus Herlina.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni, yang dikonfirmasi soal interupsi yang dilakukannya saat sidang paripurna, enggan berkomentar banyak. Ia beralasan masih melakukan kunjungan kerja di Bojonegoro. "Yang interupsi saat itu Cak Imam (Imam Syafii, red) mas, bukan saya," ujar Arif Fathoni yang dihubungi melalui ponselnya, kemarin.

Begitu juga dengan Imam Syafii. Ia memintaSurabaya Pagi agar menemuinya di DPRD Surabaya, Kamis (7/11) hari ini. Sebab, ia masih berada di Tuban. “Hari ini saya masih di Tuban. Besok siang saja di DPRD ya biar penjelasannya lebih detil," tukas Imam.

Seperti diketahui, terkait gagalnya sidak Menpora ke GBT, Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya berencana mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Itu disampaikan Agung Prasodjo dari Fraksi Partai Golkar. “Kami akan mulai dari Fraksi Golkar mengajukan interpelasi. Pemkot harus tahu bahwa Menpora datang bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa Indonesia,” kata Agung saat itu.

Bahkan, menurut Agoeng, Golkar sudah melakukan lobi politik ke fraksi lain. Menurutnya, usulan hak interpelasi ini bukan tanpa dasar, tapi akibat dari hukum sebab akibat. “Rencana itu (interpelasi) timbul karena hukum sebab akibat, kalau itu tidak ada sebab nggak mungkin kita melakukan interpelasi,” jelas Agoeng.

Berawal dari Interupsi
Paripurna DPRD surabaya Kamis (31/10) lalu berlangsung panas, lantaran interupsi dari anggota dewan terkait dugaan mafia perijinan. Tiba-tiba nama putra Walikota Tri Rismaharini, Fuad Benardi mencuat di Sidang Paripurna. Menariknya nama tersebut terucap langsung dari sang ibu saat diinterupsi oleh politisi Nasdem, Imam Syafii.

Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem itu mengajukan 3 interupsi, diantaranya terkait dugaan adanya jajaran kepala OPD yang dikhawatirkan memanfaatkan APBD untuk Pilwali 2020. Sekaligus terkait informasi keberadaan calo atau mafia perijinan, sejak kasus pembangunan RS Siloam dan yang terbaru SPBU di Jalan Pemuda.

Dalam interupsi Imam Syafii tidak menyebut nama Fuad Benardi terkait calo perijinan. Namun justru jawaban walikota dua periode itu menyebut nama putranya sendiri. Dalam jawabannya, Risma mengatakan izin semua prosesnya online. Semua prosesnya didampingi kejaksaan, dan tudingan ada mafia perijinan semuanya fitnah. "Anak saya Fuad Benardi sudah pernah difitnah pemakai narkoba, lalu difitnah lagi menjadi mafia perijinan," kata Risma kala itu.

Pasca itu, kembali muncul kritik dari politisi Golkar Arif Fathoni, yang menegaskan pendapat fraksi terkait komitmen Walikota agar APBD tidak menjadi jembatan bagi pertarungan Pilwali. Fraksi Golkar mensinyalir salah satu kepala OPD yang selalu melampui wewenangnya.

Hingga kemudian pada Minggu (3/11/2019) lalu ketika Menpora Zainudin Amali tidak bisa melakukan inspeksi mendadak ke dalam Stadion GBT, lantaran pintu terkunci. Tidak ada satu pun pejabat Dispora Kota Surabaya di lokasi. Padahal, Zainudin Amali ingin melihat kondisi GBT yang digadang-gadang menjadi veneu Piala Dunia U-20, tahun 2021. Diketahui, Zainudin Amali ini dikenal politisi Partai Golkar.

Peringatan Nasdem
Wakil Ketua DPC Partai Nasdem Kota Surabaya, Vinsensius Awey, angkat bicara soal wacana interpelasi itu. Menurutnya, usulan interpelasi itu tanpa dasar kuat.

“Coba beri satu alasan, anggota dewan bisa menginterpelasi Walikota. Apa karena Menpora tidak didampingi Kadispora? Kalau ini alasannya, maka menurut sayalebay (berlebihan, red),” ucap Awey, kemarin (6/11).

Menurut Awey, dasar interpelasi harus kuat dan jelas. Kalau tidak jelas, bisa jadi rasan-rasan masyarakat. “Kalau dasarnya tidak kuat, akan jadi bahan tertawaan masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini.

Kata Awey, kritik yang disampaikan ini bukan karenalike and dislike tapi mengingatkan anggota DPRD Surabaya. “Apa yang saya sampaikan ini sekedar mengingatkan sahabat-sahabat saya di dewan. Saya khawatir masyarakat menilai anggota dewan di Yos Sudarso, dianggap bodoh,” tukasnya.

Ketua Dewan Bersikap
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengajukan jalan musyawarah ketimbang hak interpelasi kepada Walikota Tri Rismaharini. "Sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama, utamanya Fraksi Partai Golkar dan Pemkot Surabaya. Penjelasan resmi pemkot, mereka tidak menerima informasi terkait agenda sidak itu. Kita selesaikan persoalan itu dengan rembuk bersama," kata pria yang akrab disapa Awi itu, Rabu (6/11) kemarin.

Ia menjelaskan langkah musyawarah sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Surabaya. Itu perlu dilakukan demi menghindari kegaduhan yang tak perlu antara Pemkot, fraksi PDIP dan Golkar di DPRD Kota Surabaya.

Awi menilai masyarakat yang akan merugi jika friksi berujung kegaduhan terjadi akibat interpelasi. Energi akan terbuang sia-sia. Padahal, jika diselesaikan dengan musyawarah, tenaga dan pikiran bisa difokuskan untuk mempersiapkan Surabaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. "Mari kita sama-sama mengawal Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Kita tunjukkan bahwa Surabaya siap, dan bisa menjadi tuan rumah yang baik," tandas Awi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Belum Diusulkan
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Asuti mengaku pihaknya belum menerima surat terkait penggunaan hak interpelasi. "Sampai kemarin, tidak ada informasi dengan surat masuk terkait interpelasi," ujar Reni.

Ia mengatakan penggunaan hak interpelasi itu harus ada prosedur yang dilalui dalam tata tertib DPRD Kota Surabaya. "Ada prosedur yang dilalui. Interpelasi itu harus diajukan memuat dua hal minimal, yang pertama memuat pelaksanaan kebijakan apa dan kedua alasan mempertanyakan itu apa," papar anggota DPRD Surabaya dua periode ini.

Reni menerangkan bahwa interpelasi maknanya ialah meminta keterangan kepada wali kota atas kebijakan yang diambil atau pelaksanaan yang diambil oleh wali kota yang berdampak kepada masyarakat luas. "Sekarang substansinya apa dulu terkait dengan hal ini, karena harus jelas," tukas dia.

Reni menambahkan terkait polemik GBT, pihaknya menilai jika Pemkot Surabaya tengah berupaya memenuhi standar dari FIFA untuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 pada 2021. "Kalau soal GBT yang saya tahu, Pemkot tengah mengupayakan menjadi salah satu dari sepuluh venue Piala Dunia U-20. Ini kan malah positif dari Pemkot Surabaya untuk mengangkat Kota Surabaya untuk kancah internasional," jelasnya.n

Berita Populer