SURABAYAPAGI.com, Surabaya Masya Allah. Ada dua mantan Kapolda Jatim yang menjadi tim sukses capres -cawapres yang berlawanan pada konstelasi Pilpres 2019 mendatang. Adalah Irjen Pol (Purn) Anton Setiadji, mantan Kapolda Jatim, yang masuk dan diangkat di dalam Dewan Pembina tim sukses pasangan Capres-Cawapres Nomor 02, Prabowo - Sandi, di provinsi Jawa Timur. Sedangkan mantan Kapolda Jatim yang belum lama, satu bulan pensiun, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, ditunjuk menjadi Ketua tim sukses pasangan capres-cawapres Nomor 01, Jokowi-Maruf. Anton, yang lebih senior ketimbang Machfud, di kepolisian lebih dulu pensiun dibanding Machfud. Dan Anton, kini menjadi Ketua DPD Partai Berkarya di Jawa Timur. Partai pengusung pasangan Nomor 02 itu. Mampukah bisa menggalang suara masing-masing calon pada Pilpres 2019 mendatang di Jawa Timur. Sementara mulai Minggu (23/9/2018) kemarin, tahapan Pemilu 2019 mulai memasuki masa kampanye.
--------
Munculnya Anton Setiadji cukup menarik perhatian. Ia mantan Kapolda Jatim yang digantikan Machfud Arifin pada Januari 2017. Setelah keduanya sama-sama pensiun dari Kapolda Jatim, Irjen (Purn) Anton Setiadji dan Irjen (Purn) Machfud Arifin bertarung di ring tinju Pilpres 2019. Machfud Arifin menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin di Jatim. Sedang Anton Setiadji membela Prabowo-Sandiaga. Menariknya lagi, mantan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI (Purn) Soewarno ikut masuk ke dalam timsesnya pasangan capres-cawapres no urut 02 itu.
Hal itu terungkap dari Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Provinsi Jawa Timur yang didaftarkan ke KPU Jatim. Dalam struktur badan pemenangan tersebut, Mayjen (purn) Soewarno dan Irjen Pol (purn) Anton Setiadji tidak menjadi menjadi ketua, melainkan menjadi anggota badan pemenangan. Soewarno sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Anton Setiadji sebagai anggota Dewan Pembina.
Sementara Ketua Badan pemenangan Prabowo - Sandi Provinsi Jatim dipegang oleh Soepriyatno (Ketua DPD Partai Gerindra Jatim), Sekretarisnya diduduki oleh Basuki Babusalam (PAN) dan bendahara Yusuf Rohana (PKS). Menariknya lagi, dari komposisi itu ada Ketua Harian yang diberikan kepada Anwar Sadad (Gerindra).
Tim Prabowo ini sepertinya susah cari tokoh berpengaruh, dan ada Ketua Harian pula, seperti Gak PeDe, kata sumber di internal Partai pengusung Prabowo-Sandi, kemarin.
Ketua Badan pemenangan Prabowo - Sandi Provinsi Jatim, Soepriyatno mengatakan, dalam struktur badan pemenangan terdapat tokoh-tokoh besar, purnawirawan polisi dan TNI baik bintang dua, maupun tiga. Selain itu, juga terdapat kiai khos, habaib, ustad, nelayan, dan buruh. "Hanya tidak dapat disebutkan satu-satu. Kita membangun dengan tokoh masyarakat dan relawan," ucap Soepriyatno.
Soepri menepis kabar bahwa pihaknya kesulitan cari tokoh untuk posisi dewan pembina. Justru banyak tokoh yang ingin bergabung, dan semuanya terkonfirm langsung ke bersangkutan, dan tidak asal memasukkan, jelasnya.
Dari komposisi anggota dewan pembina ada nama Choirul Anam (NU), KH Zainudin Husni, Zainudin Maliki, Habib Abdurrahmam Bin Abdullah Alyidrus, Nyai Fatimah Hasil Wahab (PP Bahrul Ulum Tambak Beras). Total ada 31 orang anggota dewan pembina.
Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu memastikan bahwa dalam Pilpres kali ini tidak menjadikan kepala daerah sebagai juru kampanye karena tugasnya adalah melayani masyarakat. Apalagi kondisi perekonomian saat ini memprihatinkan, dimana nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika terus naik.
"Terus terang tugas kepala daerah melayani masyarakat sangat berat. Terutama dalam kondisi ekonomi Dolar naik, butuh lapangan kerja, banyak pekerja asing, sulit bayar utang, impor cukup tinggi yang gunakan dolar," terangnya.
Target Menang
Anggota DPR RI itu menargetkan Jatim menang antara 60-70 persen. Untuk generasi milenial akan digarap oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno. Sementara ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menggarap wilayah Ponorogo, Mataraman, dan Pacitan. Prabowo Subianto sendiri sudah keliling dan silahturahmi ke keluarga pendiri NU, seperti di Pantura dan Mataraman.
"Pasukan tempur kita bergerak betul. Sampaikan program2-program ke masyarakat dan adu program. biar masyarakat paham dan menentukan pilihan sendiri," tandasnya.
Sekedar mengingatkan, pada Pilpres 2014 silam, Prabowo tak bisa mengalahkan Jokowi di Jawa Timur meski selisihnya hanya sekitar 6 persen. Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa hanya meraih 10.277.115 (46,83%). Sedang Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat 11.669.345 suara (53,17%).
Tim Prabowo Diragukan
Meski memasang target tinggi, namun Timses Prabowo-Sandiaga di Jatim diragukan bisa mendulang suara seperti di Pilpres 2014. Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo menyebut jika dihitung dari persentase parpol pengusung, modal suara Prabowo-Sandi tidak besar. Justru parpol peraih suara besar di Jatim berkoalisi untuk dukungan koalisi ke Jokowi-Makruf. Seperti diketahui, PKB dan PDIP menjadi peraih suara terbanyak di Pemilu 2014.
"Namun, Pilpres ini seperti halnya Pilkada. Suara parpol tidak selalu signifikan dengan suara Pilkada atau Pilpres nanti. Karena Pilkada dan Pilpres relatif sama memilih kualitas orang (Capres dan Cawapres). Bukan branding parpol. Jadi petanya unpredictable atau tak bisa diramalkan," ujar Suko Widodo dihubungi Surabaya Pagi, Minggu (23/9/2018).
Era Politik Kacau
Selain itu, sosial media akan berpengaruh dalam proses kampanye Pilpres. Sebab informasi dan komunikasi sangat penting dalam menyambung kampanye. Karenanya, perang informasi bakal berseliweran di Pilpres 2019 yang pelaksanaannya bareng dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). "Faktor perang informasi dan ketersediaan fasilitas komunikasi sangat mungkin merubah situasi. Perang informasi yang pasti akan mewarnai Pilpres kali ini," tambah doktor lulusan Unair itu.
Lebih lanjut, Suko mengatakan kalau perolehan suara Pilpres 2014 tidak bisa jadi rujukan pada Pilpres 2019. Menurutnya perkembangan politik saat ini sangat dinamis dan cepat sekali. Dirinya bahkan tidak berani mengungkapkan bagaimana cara Prabowo untuk bisa mendongkrak suaranya di Jatim.
"Ini era politik disruption atau politik yang kacau yang anomali. Jadi susah diprediksi ya. Mesti riset mas, gak bisa digrabag. Strategi yang baik adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan riil di grass root," terang Suko.
Cara Militer
Mengenai potensi akan adanya cara militer dalam kampanye nantinya di Jatim, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Abdul Chalik menilai wajar. Namun menurutnya, tidaknya hanya kubu Prabowo yang menggunakan orang militer. Tapi kubu Jokowi juga, terlihat dengan munculnya Irjen Pol (Purn) Mahfud Arifin sebagai Ketua TKD Jokowi-Maruf di Jatim.
"Sudah pasti (pakai cara-cara militer, red) ya, karena yang pertama para mantan jenderal itu punya jaringan. Kedua mereka juga punya taktik yang luar biasa. Saya yakin di beberapa daerah itu pasti masih punya orang-orang sayap intelijen yang masih aktif, baik di Koramil Babinsa atau Polsek-Polsek," ungkapnya lagi.
Meski begitu, lanjut Abdul Chalik, strategi seperti itu tak menjamin menang. Artinya, Prabowo belum tentu bisa unggul di Jatim pada Pilpres nanti. Tergantung isu yang dikemas dan logistiknya nanti. Namun ia melihat soliditas di Tim Prabowo lebih terlihat. Partai-partai di bawah Prabowo ini memiliki soliditas yang tinggi, tim agamanya sangat kuat," ucapnya.
Tergantung Prabowo
Terpisah, pengamat politik dan sosiolog Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Agus Mahfud Fauzi mengatakan pada dasarnya partai politik itu lebih memperjuangkan Pileg dari pada Pilpres. Bahkan demi mendapatkan kemenangan untuk mengisi kursi parlemen mereka mengambil keuntungan pada fidur calon presiden untuk mendongkrak suara. "Figur calon itu lebih berperan daripada partai politik. Jadi tergantung Pak Prabowo pada proses kampanye. Apakah bisa meyakinkan masyarakat Jawa Timur atau tidak. Dibanding 2014 bisa jadi dia akan bertambah (perolehan suaranya), tapi juga bisa menurun," katanya.
Disinggung soal dua mantan Kapolda Jatim dan mantan Pangdam V/Brawijay di kubu Jokowi maupun Prabowo, Agus menilai keberadaan mereka bisa memberikan dampak elektoral bagi capres dan cawapres. "Kalau pakai cara militer, mereka secara langsung tidak akan melakukan. Tetapi secara tidak langsung bisa terlihat kalau mereka sudah sudah aktif tim kampanye. Mungkin di situ ada pengaruhnya," pungkas Agus yang juga mantan Komisioner KPU Jatim itu. n
