•   Jumat, 28 Februari 2020
Skandal Properti

Era Bupati Sambari, Proyeknya Besar-Besar

( words)
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto


Meski PAD Gresik Kecil, tapiLandmark yang Dibangun NilainyaWah. Mulai Stadion GJS, Revitalisasi Alun-alun dan Kini Islamic Center. Sementara Postur RAPBD 2020, Dana untuk Kepentingan Publik Lebih Kecil Dibanding Belanja Pegawai

Rangga Putra-Farid Akbar,
Tim Wartawan Surabaya Pagi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -Penilaian anggota DPRD yang menyebut Bupati Gresik Sambari Halim Radianto suka membangunlandmark, ada benarnya. Setelah membangun Stadion Gelora Joko Samudro (GJS) yang habiskan dana APBD 300 miliar, Bupati Sambari juga merevitalisasi alun-alun Gresik yang menyedot APBD Rp19,3 miliar dan diresmikan 9 Maret 2019 lalu.

Di penghujung masa jabatannya, Bupati Sambari juga membangun proyek megah lagi, yakniIslamic Center yang bakal menyerap dana APBD Rp 64 miliar. Ini yang kemudian membuat gemas masyarakat Gresik, hingga menuding Bupati Sambari tidak pro rakyat. Setidaknya ini terlihat dari postur anggaran yang diajukan Bupati Sambari dalam R-APBD Gresik 2020 yang diproyeksi naik menjadi Rp 3,7 triliun dari APBD 2019 sebesar Rp 3,1 triliun. Namun dari jumlah itu, hampir sepertiganya tersedot ke belanja pegawai. Menariknya lagi, dana transfer dari pusat (dana perimbangan) ternyata masih lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, Gresik dikenal daerah industri dan kaya sumber daya alam.
------

Dalam pembahasan terakhir bersama Pemkab Gresik, Senin (25/11) lalu, nilai RAPBD 2020 diproyeksi naik menjadi Rp3.739.865.942.544. Bukan Rp 3 miliar seperti diberitakan sebelumnya. Hanya saja, hampir sepertiga postur RAPBD tersebut tersedot ke belanja pegawai, yakni sebesar Rp 1.001.222.565.298.

Lalu, bagaimana dengan belanja untuk kepentingan masyarakat? Jika dilihat dalam dokumen R-APBD Gresik 2020, ada komponen belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja keuangan yang pada umumnya dialokasikan untuk kepentingan publik. Jika ditotal, empat komponen itu hanya mencapai Rp917.143.161.169.

"Bisa dilihat kalau anggaran masih belum berpihak kepada kepentingan rakyat," ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, Musa, kepada Surabaya Pagi, Selasa (26/11/2019). "Bukan belanja pegawai saja, kebutuhan untuk operasional seperti alat tulis kantor hingga perjalanan dinas itu juga cukup besar jumlahnya," lanjut Ketua Fraksi Nasdem ini.

Sementara untuk sektor pendapatan, Musa juga mengkritisi mayoritas pendapatan berasal dari pusat. Dalam RAPBD 2020, jumlah pendapatan diproyeksi sebesar Rp3.630.937.808.544. Ada tiga komponen pembentuk pendapatan daerah. Pertama adalah PAD sebesar Rp1.025.862.737.120, lalu Dana Perimbangan sebanyak Rp1.893.670.749.224 dan lain-lain yang sah senilai Rp711.404.322.200.

"Dana transfer dari pusat (dana perimbangan) masih lebih besar dari PAD," ungkap Musa.

Oleh sebab itu, Musa menyayangkan pembahasan RAPBD 2020 kembali ditunda lantaran ada agenda kunjungan kerja (kunker). Padahal, baik Pemkab maupun DPRD berniat untuk mengesahkan APBD 2020 sebulan sebelum tutup anggaran untuk mendapat dana insentif daerah (DID).

"Dewan kembali dari kunker Rabu (27/11) sore hari. Kalau pembahasan APBD dilanjutkan malam harinya, maka Kamis (28/11) bisa (sidang) paripurna. Tapi apa iya, cuma semalam memutuskan APBD? Padahal masih banyak yang harus didalami," tutur Ketua Fraksi Partai NasDem ini.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Nasdem Gresik ini menyebut Pemkab Gresik di bawah kendali Bupati Sambari Halim Radianto belakangan lebih banyak membangun tugu-tugu ataulandmark di pusat kota. Padahal di lain pihak, terdapat kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak, khususnya di pedesaan.

Diprotes Kepala Desa
Tak heran jika postur anggaran seperti itu mendapat protes kepala desa di Gresik. Pasalnya, ada pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam R-APBD Gresik 2020. Bahkan, para kepala desa itu sempat menggelar aksi di DPRD Gresik, pekan lalu. Selain kepala desa, aksi tersebut juga diikuti oleh beberapa perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Gresik.

Pada pembahasan R-APBD 2020, pos bantuan keuangan mengalami pengurangan cukup signifikan. Sebelumnya Rp 538.575.180.910, direncanakan berkurang tinggal Rp 482.134.674.000. Rinciannya, bantuan Dana Desa (DD) dari sebelumnya Rp 308.532.182.200, pada RAPBD 2020 melorot tinggal Rp 287.891.804.000.

Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), dari sebelumnya Rp 128.217.000.000, pada RAPBD 2020 direncanakan merosot tinggal Rp 113.993.370.000. Sedangkan, Bantuan Keuangan (BK), dari sebelumnya Rp 101.825.998.710, kali ini direncanakan tinggal Rp 80.249.500.000.

"Intinya, kami hanya meminta kepada DPRD Gresik agar pengurangan dana bantuan keuangan sebelum pengesahan RAPBD 2020 yang direncanakan pada 25 November direvisi ulang dan tidak ada pengurangan," ungkap Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik, Nurul Yatim.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan pembahasan finalisasi R-APBD 2020 akan kembali dilanjutkan pada Rabu (27/11) hari ini. “Kemudian, pada Kamis akan dilakukan rapat paripurna penyampaian PA Fraksi dan pengambilan keputusan terhadap APBD 2020,” ujarnya.

Masalah GJS
Sementara itu, Sekjen Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK) Yudi menilai pembangunan megaproyek GOR Joko Samudro (GJS) tidak sesuai perencanaan semula. Pasalnya dalam masterplan, proyek GJS ditarget selesai 100 persen dalam kurun waktu lima tahun.

Artinya, sejak awal mulai dibangun pada tahun 2014, mestinya proyek GJS sudah rampung pada tahun 2019 ini. Namun, hingga kini pembangunan GOR yang berdiri di Jalan Veteran itu belum sepenuhnya paripurna.

Menurut Yudi, niat Pemkab Gresik membangun kompleks olahraga bertaraf internasional adalah karena ditunjuk oleh Kemenpora sebagai salah satu daerah yang bakal menjadi venue Sea Games. Oleh sebab itu, Pemkab Gresik berharap adanya dana sharing antara daerah dan pusat. Pasalnya, sambung Yudi, pembangunan GJS sendiri ditaksir menelan angka lebih dari Rp1 triliun yang tidak mungkin dibiayai dari APBD sendiri.

"Namun kemudian, Kemenpora tampaknya urung menunjuk Gresik. Jadi, pembangunan GJS dengan dana sharing itu tidak terwujud," tutur Yudi.

"Hanya saja, hingga kini anggaran dari APBD yang sudah tersedot mencapai Rp300 miliaran. Artinya, masih kurang sekitar Rp700 miliar hingga Rp800 miliar bagi GJS untuk benar-benar paripurna."

Islamic Center
Sementara itu, Bupati Sambari diketahui kembali membangun proyek megah Islamic Center yang menyedot anggaran sebesar Rp64 miliar di penghujung masa jabatannya. Islamic Center sendiri ditargetkan rampung tahun 2020. Sebelumnya, Bupati Sambari juga merealisasikan pembangunan GJS pada tahun 2014 yang hingga kini pembangunannya belum sepenuhnya tuntas.

Total anggaran pembangunan Islamic Center yang sebesar Rp64 miliar ini terbagi dalam dua tahun anggaran. Masing-masing anggaran tahun 2019 sebesar Rp20 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp44 miliar.

Terkait hal ini, MGPK juga mengkritisi pembangunanIslamic Center di Balongpanggang yang dinilai tidak sesuai peruntukan. Soalnya, urgensi pembangunan Islamic Center tersebut belum dirasakan. Mestinya, alokasi anggaran bisa dialihkan untuk kepentingan publik yang lebih mendesak.

"Sebelumnya Islamic Center ini pernah akan dibangun di Sedayu, tapi ditolak warga karena lokasinya bakal menganggu cagar budaya setempat. Dari semua kabupaten/kota, cuma Gresik yang ingin ada Islamic Center di setiap kecamatan," papar Yudi.

Selain itu, sambung Yudi, pembangunan Islamic Center di pusat kota, tepatnya di Alun-Alun, sejatinya juga tidak sesuai rencana tata ruang. Pasalnya, Gresik kota lama (utara) sebetulnya diplot sebagai kawasan budaya. "Itulah mengapa masyarakat menolak alun-alun Gresik yang merupakan peninggalan sejarah dan budaya diganti menjadi Islamic Center seperti sekarang ini," ungkap Yudi.

Pemkab tak Respon
Sementara itu, Plt Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Satriyo Utomo tidak merespon upaya konfirmasiSurabaya Pagi. Dihubungi berkali-kali ponselnya, tak diangkat meski terdengar nada sambung. Begitu juga dikonfirmasi via chat, juga tak merespon.n

Berita Populer