Eri atau Whisnu, Bisa Digilas MA, Bila Gandeng Reni Astuti

Dr. H. Tatang Istiawan

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Selasa (11/8/2020) kemarin, cawali pemilukada Surabaya 2020 dari PDIP, urung diumumkan oleh DPP PDIP. Isyarat, ada tarik menarik kepentingan antar faksi Risma dan faksi Whisnu.

Akal sehat saya menyebut tarik menarik kepentingan, karena sekarang ini “juara bertahannya” PDIP.

Apalagi siang harinya ada penjelasan dari Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi, bahwa Eri Cahyadi, telah mendaftar cawali Surabaya langsung ke DPP PDIP.

Penjelasan Ketua DPD PDIP Jatim ini memperkuat manuver incumbent, Risma yang memainkan kartu “As”nya kepada Megawati. Salah satunya, ia tidak akan bertanggungjawab atas reputasi PDIP di Surabaya, bila penerusnya Whisnu Sakti Buana dan bukan kandidat yang dicalonkannya.

Dilema Risma dalam “permainan kartu” kekuasaan lokal ini, karena Eri, jagonya bukan kader PDIP. Pertimbangan ini yang menurut akal sehat saya bisa menjadi bumerang Megawati. Kader PDIP Surabaya bisa “berontak” bila yang direkomendasi Ketum DPP PDIP bukan Whisnu Sakti Buana, kader tulen PDIP di Surabaya. Apalagi Whisnu bisa membuka histori. Ia adalah anak tokoh PDIP Almarhum Ir. Soetjipto, yang setia mendampingi Megawati era Orde Baru. Disamping terbukti, Whisnu pernah menjadi Ketua DPC PDIP Surabaya. Dua “kartu” ini bisa dipakai gaco Whisnu untuk bernegosiasi dengan Megawati. Argumentasi ini menurut akal sehat saya yang membuat Megawati, bimbang memilih Eri Cahyadi, yang disorong-sorongkan Risma. Untuk bijaknya pengumuman Eri, tak jadi dibarengkan dengan 74 calon kepala daerah dari PDIP, Selasa kemarin (11/08).

Risma, bisa jadi diminta Megawati, segera mencari kader PDIP yang mau menjadi cawawali Eri. Ini untuk menjaga pamor Megawati di depan publik se-nusantara. Khususnya di Surabaya.

Menurut informasi yang saya kumpulkan dari kader PDIP Surabaya, Risma, meski seorang kader PDIP ( pusat), tidak memiliki pertemanan yang baik dengan kader dan pengurus DPC PDIP Surabaya.

Maka itu jelang tanggal 11 Agustus kemarin, reklame Eri-Cak Ji (Armuji), bermunculan lagi di beberapa sudut jalan di Surabaya. Padahal seminggu yang lalu, Eri Cahyadi, dengan “pedenya” memasang reklame sendirian. Eri, mengklaim penerus Risma.

Bertebarannya reklame Eri-Cak Ji (Armudji) akhir-akhir ini bisa memunculkan spekulasi, Eri kini sudah menggandeng kader PDIP asli. Reklame ini menunjukan ke warga kota Surabaya sekaligus pengurus PDIP, Risma tidak ngawur memilih kadernya untuk menjadi cawawali Surabaya dulu. Bahkan Risma juga melaporkan ke Megawati, telah mencalonkan Eri Cahyadi, berpasangan dengan Armudji, tokoh PDIP yang pernah dua kali menjadi Ketua DPRD Surabaya.

***

Manuver Armudji disandingkan Eri di reklame outdoor bisa memunculkan cawali-cawawali PDIP ada kadernya. Dalam bahasa pragmatisnya Eri-Cak Ji, calon raja-raja kecil di  daerah kekuasaan Risma dua periode.

Benarkah ini langkah strategis Risma, untuk “menjegal” rekomendasi Megawati ke Whisnu? Saya tidak berani beropini.

Inilah cara untuk mengoalkan suatu pasangan calon yang diusung mendapat rekomendasi dari orang nomor satu di PDIP dalam pemilukada 2020 di Surabaya. Saya tak tahu apakah memilih Cak Ji semacam ini, legal atau ilegal. Mengingat sebelum ini Armudji, sudah mengumumkan ke publik ia mundur berpasangan dengan Eri Cahyadi.

Inilah wajah pertarungan perebutan kursi kekuasaan di Surabaya saat ini. Artinya apapun harus dilakukan. Hal yang terpenting rekomendasi dari Megawati bisa didapat. Ibarat bermain sepak bola, meskipun tidak mampu bermain secara terbuka dan memilih stratategi bertahan, kalau itu kunci kemenangan harus dilakukan. Ingat, dalam permainan politik itu bukan hanya

permainan cantik yang diperagakan, tetapi hasil akhir pertandingan untuk menentukan sang juara.

Kini Eri sudah punya cawawali. Lalu, apa Risma-Eri masih basa-basi mengatakan uang bukan segala-galanya sebelum “perang” dimulai?.

Apakah Risma-Eri akan meniru tradisi politisi lokal yang tidak jujur? Politisi lokal yang tak punya jabatan politik seperti Risma-Eri, kadang berdalih langkah yang harus dilakukan lebih awal adalah melakukan pemetaan kekuatan pendukungnya. Politisi lokal semacam ini sering berkata jangan sampai menumpangi perahu yang tidak jelas dan tidak memiliki kekuatan di masyarakat.

Langkah ini bertujuan agar pencalonan tidak hanya menghabiskan uang tanpa hasil yang diharapkan.

Pembahasan uang dalam pemilukada bukan rahasia umum lagi. Prinsip ini mengikuti joke bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Apalagi hidup di kota-kota besar seperti di kota Surabaya, untuk buang air kecil saja ada tarifnya. Apalagi mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakilnya. Untuk itu, bagi calon kandadit, iming-imingi posisi cawawali selain harus mendulang suara mesti sediakan uang.

Apakah pencalonan Eri-Cak Ji yang didukung Risma, masih perlu memainkan opini bahwa calon cawawali Eri Cahyadi, mesti memiliki simpanan dana yang besar, atau paling tidak ada sponsor yang sanggup menyiapkan dana besar untuk modal Pemilukada 9 Desember nanti. Dalam temuan saya dalam setiap pemilukada kenyataan di lapangan bahwa kekuatan uang juga sangat dominan. Akal sehat saya menyebut ini fakta yang tidak bisa dihindari. Masyarakat kota pun menjadi pragmatis seperti ini, sebenarnya terjadi berkat pendidikan warisan para pelaku politik lokal sendiri yang tidak menempati janji-janji politiknya. Seperti Risma-Whisnu saat kempanye dulu pernah berjanji perjuangkan surat ijo menjadi SHM.

Pertanyaan besarnya mengapa masyarakat sudah dibutakan dengan uang? ini terjadi karena masyarakat sudah tidak percaya akan komitmen calon kepala daerah dengan slogan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Suara yang saya serap dari beberapa warga kota setahun ini, kacang lupa kulitnya.

***

Bagi MA, yang sudah berkali-kali mengadakan deklarasi menerima dukungan dari warga kota, momen urungnya rekomendasi di Surabaya, bisa ditafsirkan pengurus PDIP Surabaya dan pusat tidak solid memilih cawali. Momen inibbisa dijadikan konsolidasi MA untuk mengkerucutkan nama cawawalinya.

Ini menurut akal sehat saya moment ciamik. Satu hal, sampai jelang kemerdekaan 17 Agustus, MA adalah cawali yang memegang kendali suara di Surabaya. PDIP yang terakhir pernah mendulang suara lebih 80% untuk kemenangan Risma, pada dua periode yang telah lalu, tampaknya kini grogi dengan sosok MA, tokoh profesional yang berani maju bertarung meraih kursi walikota Surabaya.

Dengan latarbelakang MA, yang bukan kader partai politik manapun, untuk politisnya, menurut akal sehat saya, MA mesti pilih cawawali dari kader partai pengusungnya. Apalagi Azrul Ananda, yang juga profesional menolak dijadikan cawawali MA.

Komposisi profesional-kader parpol dalam pemilukada Surabaya tahun 2020 ini bisa menjual program MA di publik. Termasuk di kader dan simpatisan delapan pendukungnya.

Dari sejumlah nama yang pernah diusulkan tiap parpol, terakhir mengerucut pada nama Gus Hans (Golkar) dan Reni Astuti (PKS).

Dari dua nama yang diusulkan ini, untuk kepentingan warga kota Surabaya kini dan ke depan, akal sehat saya memilih Reni Astuti. Apalagi program MA membangun Surabaya Metropolitan juga melibatkan perempuan dan anak muda.

Lingkup ini saya cermati telah ditekuni oleh Reny Astuti. Apalagi Reny kini punya tim yang mayoritas kader dan simpatisan PKS sampai di kelurahan-kelurahan Surabaya.

Adik saya juga kader PKS di Sidoarjo. Ia sangat militan pada partai dan program sosial berbasis agama.

Reni saat ini aktif melakukan kegiatan sosial penanggulangan Covid-19 warga kota. Ia sangat peduli dengan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kepemudaan dan masalah gender.

Dibanding srikandi-srikandi di DPRD Surabaya periode sekarang Reni, memiliki waktu yang banyak mengatasi masalah sosial di Surabaya.

Ini bisa karena ia merangkap tugas Wakil Ketua DPRD Surabaya dan kader PKS Surabaya.

Data yang saya dapatkan dari yang anggota DPRD Surabaya, Reni lebih menonjol kesibukannya ketimbang srikandi-srikandi wakil rakyat di Surabaya.

Di DPRD Surabaya saat ini ada politisi wanita yang menonjol seperti Herlina Harsono Nyoto (Demokrat), Camelia Habiba (PKB), Yuliana Evawati (PAN), Dyah Katarina (PDIP), dan Reni Astuti (PKS).

Saya telusuri dari beberapa elite lokal dan wartawan yang ngepos di DPRD Surabaya, alumni ITS jurusan statistik ini paling peduli pada masyarakat kelas bawah, terutama terkait dengan masalah pandemi corona.

Akal sehat saya berkata MA akan mendapat energi positif yang besar bila ia memilih Reni sebagai cawawali ketimbang Gus Hans. Reni, politisi yang punya keahlian di bidang data mining, big data, data analyst sangat di cari. Maklum ia mempelajari Statistika.

Sebagai wawali dalam komposisi walikota seorang jenderal, MA mesti butuh data kajian pembangunan kota yang valid dan aktual.

Ini selama kuliah, Reni, mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data.

Dengan keilmuannya, sebagai politisi lokal, Reny juga jago mencari rata-rata (mean), median dan standar deviasi.

Dengan program membangun kota untuk memakmurkan warganya, Reni bisa membantu MA bidang ekonomi pembangunan yang didalamnya ada ilmu Statistika. Maklum ilmu ini sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan bisnis dan kebijakan pemerintah juga banyak didasarkan dari data yang dikumpulkan lembaga tertentu seperti BPS (Badan Pusat Statistik).

Kajian empirik dan politik saya, sekiranya MA mengumumkan ke publik, cawawalikan adalah Reny Astuti, pasangan ini bisa menggilas mesin politik Eri Cahyadi atau Whisnu Sakti Buana. Apalagi bila suara PDIP terbelah oleh friksi dua faksi Risma dan Whisnu. Lebih-lebih faksi Bambang DH, yang sudah lama antipati pada Risma, ikut bermanuver. Prediksi saya faksi Bambang DH, akan bergabung dengan Whisnu, karena sejarah masa lalu, dimana Bambang DH, orang kepercayaan ayah Whisnu, mengembangkan PDIP di Jatim. Sekiranya faksi- faksi ini terbelah, suara grassroot yang lari ke MA bisa beribu-ribu. Bukan tak mungkin suara cawali MA-Reny menggilas suara cawali Eri atau Whisnu. Wait and See. (tatangistiawan@gmail.com)