Fokus Pemetaan dan Pemerataan Personel Guru

Sabtu, 27 Jan 2018 02:40 WIB

KEBUTUHAN tenaga pendidik atau guru cukup tinggi dikarenakan banyaknya guru PNS yang memasuki masa pensiun. Terkait dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur fokus melakukan pemetaan dan pemerataan personel guru yang ada. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Kadindik Jatim), Saiful Rachman, mengatakan, pihaknya fokus melakukan pemetaan dan pemerataan personel guru yang ada dan berencana mengajukan usulan tambahan guru PNS untuk SMA/SMK sebanyak 1000 orang guna. Dikatakan lebih lanjut, hak prioritas untuk diusulkan menjadi PNS adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang statusnya masih guru tidak tetap (GTT). Meski sebenarnya lulusan perguruan tinggi yang "fresh graduate" juga bisa mendaftarkan diri. "Kalau skemanya pemerintah pusat yang disampaikan Wapres itu akan mengangkat 300 ribu guru selama tiga tahun ini. Setiap tahunnya 100 ribu. Dan tahun ini Jatim akan mengusulkan seribu khusus untuk SMA/SMK," jelasnya. Di samping penambahan jumlah PNS, kebutuhan pendidik juga akan didukung dengan mengoptimalkan guru PNS yang dipekerjakan (Dpk) di sekolah swasta. Saat ini, ada 11 ribu guru Jatim di semua jenjang yang statusnya Dpk. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sendiri jumlah Dpk mencapai 2.600 orang. PNS Dpk tersebut akan ditarik status induknya dari sekolah swasta ke negeri. Dengan begitu, tanggung jawab utama mereka adalah mengajar di sekolah negeri. "Tetap boleh mengajar di swasta. Jadi istilahnya bukan ditarik tapi menegaskan bahwa tugas utamanya adalah di sekolah negeri," katanya. Dikatakan lebih lanjut, keberadaan Dpk harus digeser induknya ke negeri. Sebab, jumlah Dpk terakumulasi dengan junlah guru PNS yang ada di Jatim. Sehingga, meski mengalami kekurangan, catatan pemerintah pusat masih menganggapnya berlebih. "Kalau kita dianggap kelebihan guru tidak bisa mengusulkan penambahan PNS. Makanya Dpk harus tercatat di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mau mengembalikan secara penuh juga tidak masalah, akan kita proses," tutur dia. Cara lain dari penambahan jumlah PNS, lanjut Saiful, kebutuhan pendidik saat ini akan didukung dengan cara mengoptimalkan guru PNS yang dipekerjakan (Dpk) di sekolah swasta. Saat ini, ada 11 ribu guru Jatim di semua jenjang yang statusnya Dpk. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sendiri jumlah Dpk mencapai 2.600 orang. PNS Dpk tersebut akan ditarik status induknya dari sekolah swasta ke negeri. Dikatakannya, pihaknya akan mengembalikan tanggung jawab utama mereka yakni sebagai pengajar di sekolah negeri. Tapi masih bersifat fleksibel. "Tetap boleh mengajar di swasta. Jadi istilahnya bukan ditarik tapi menegaskan bahwa tugas utamanya adalah di sekolah negeri,". Ia juga menuturkan, keberadaan Dpk harus digeser induknya ke negeri. Sebab, jumlah Dpk terakumulasi dengan jumlah guru PNS yang ada di Jatim. Sehingga, meski mengalami kekurangan, catatan pemerintah pusat masih menganggapnya berlebih. "Kalau kita dianggap kelebihan guru tidak bisa mengusulkan penambahan PNS. Makanya Dpk harus tercatat di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mau mengembalikan secara penuh juga tidak masalah, akan kita proses,".

Editor : Redaksi

Tag :