•   Jumat, 22 November 2019
Pemprov Jatim

Fraksi PKB DPRD Jatim Incar Komisi B dan E 

( words)
Anik Maslachah


SURABAYAPAGI.COM - Penataan posisi Alat Kelengkapan DPRD Jawa Timur 2019-2024 mulai bergulir. Sejumlah Fraksi termasuk Fraksi PKB sudah berancang-ancang untuk mengambil posisi Komisi B (Bidang Perekonomian) dan Komisi E (Kesejahteraan Rakyat).

Anik Maslachah, Wakil Ketua DPW PKB Jatim mengatakan Sudah menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain dalam penataan alat kelengkapan dewan. “PKB memilih Ketua komisi B dan wakil ketua komisi E,” jelas Anik, Rabu (4/9/2019).

Alasan memilih pimpinan Komisi B dan E dengan alasan karena persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan. Selain itu pendidikan, kesehatan serta tindakan kekerasan atau diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di Jatim. “Sesuai dengan salah satu program PKB hasil muktamar Bali, memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar kandidat kuat ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini..

Dengan demikian, sangat pas kalau PKB berkiprah di Ketua komisi B. Agar UMKM sebagai penopang Perekonomian di Jawa Timur. UMKM juga menjdi icon Jatim lebih diperkuat lagi baik melalui system market, e-commerce (digitalisasi) maupun kemudahan modal bunga lunak serta mempermudah pangsa pasar. “Begitu juga juga dengan Sektor primer pertanian dan perikanan yang membutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang lebih luas termasuk kemudahan modal dengan bunga lunak yang sudah kita punya (loan agreement) lebih diperkuat lagi,” papar Anik yang pada periode sebelumnya menjabat Ketua Komisi C (Keuangan) DPRD Jatim ini.

Ia berharap, ke depan, Jawa Timur memiliki pola pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan. Agar tidak sekedar seperti selama ini, dimana pusat ekonomi masih berkutat pada daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan kesenjangan yang cukup tinggi antar daerah.

Hal lain yang tak kalah penting, lanjut Anik, karena PKB adalah wadah aspirasi warga NU, maka sekolah-sekolah swasta mayoritas dominasi milik ma’arif (NU) patut diperhatikan. PKB punya kewajiban untuk mengawal alokasi anggaran Negeri-swasta harus seimbang. Utamanya madrasah Aliyah harus mendapatkan perlakuan yang sama. “Apalagi sekolah swasta atau Madrasah Aliyah sama-sama mempunyai kontribusi besar bagi bangsa dan negara untuk mencetak kader cerdas anak bangsa,” jelasnya.

Selain itu, urusan Kesra lainnya, Pelayanan dan pengelolaan kesehatan yang masih amburadul perlu segera dibenahi. Seperti akhir-akhir ini BPJS akan naik 2 kali lipat, maka PKB perlu mengawal untuk menolak kebijakan itu. “Karena pelayananya saja belum diperbaiki, masak tarif sudah naik 100%?,” heran Anik.
Harusnya, pemerintah melakukan intervensi melalui subsidi diperbesar. Tidak lantas dibebankan kepada Rakyat lagi. Ini kaarena kesehatan merupakan pelayanan sosial dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Masalah lain yang masih menjadi PR kita adalah soal diskriminasi dan kejahatan seksual Jatim masih tinggi. Sehingga PKB ketika menempati posisi Wakil Ketua Komisi E, akan mengawal kebijakan-kebijkan terkait itu salah satunya mempercepat penyelesaian pro-kontra RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual,” pungkasnya. rko

Berita Populer