SURABAYAPAGI.com - Mencuatnya polemik seleksi calon anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Jatim memantik reaksi anggota Komisi A DPRD Jatim. Sebagai pelaksana akhir ujian fit and proper test 17 dan 19 Desember lalu, Komisi A merasa ikut bertanggung jawab dengan sejumlah tudingan.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Agung Mulyono mengatakan, pada dasarnya domain dari Komisi A DPRD Jatim adalah melanjutkan rangkaian proses seleksi calon anggota KIP dari Panitia Seleksi (Pansel).
Lanjutnya, para pendaftar oleh pansel akan diseleksi 15 orang. Setelah itu Komisi A DPRD Jatim melakukan fit and proper test untuk memilih 5 orang nama.
Kalau ternyata ada yang keberatan dan tidak puas dengan hasil seleksi yang kami lakukan, silakan laporkan kepada kami, kata Agung Mulyono, Minggu (13/1/2019).
Menurut politisi Partai Demokrat ini, tudingan seperti seleksi yang tak transparan, adanya calon titipan dan sistem kelolosan hanya dilakukan secara voting siap dijelaskan secara terbuka.
Agung juga bersiap menjembatani laporan masyarakat kepada pimpinan komisi dan pimpinan DPRD. Upaya ini dilakukan agar KIP Jatim yang baru bisa segera terbentuk dan dilantik.
Kalau memang semua prosesnya sudah tidak ada masalah ya mereka bisa bekerja, tapi kalau ternyata benar ada masalah tentu akan ada evaluasi atau dikaji ulang, pungkas Agung.
Sumber di internal DPRD Jatim juga menyebutkan fakta seleksi fit and proper test calon anggota KIP Jatim tidak transparan semakin kuat.
Salah satu indikasinya adalah rapat pleno di Komisi A DPRD Jatim tidak diikuti oleh seluruh anggota Komisi A. Namun tetap dipaksakan untuk menetapkan 5 nama lolos seleksi KIP Jatim.
Versi ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Purnomo, pleno pengambilan keputusan diikuti 14 orang. Tapi faktanya yang ikut cuma 10 orang anggota. Fraksi PKB cuma 1 orang, bahkan dari Fraksi Partai Gerindra tidak ada yang ikut, sebut sumber ini. rko
