Gagasan Pakde Karwo Pendidikan Vokasi Jadi Daya Tarik Nasional

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 09 Nov 2018 18:06 WIB

Gagasan Pakde Karwo Pendidikan Vokasi Jadi Daya Tarik Nasional

SURABAYAPAGI.com, Jakarta Menko Perekonomian Darmin Nasution menyoroti masih adanya tenaga kerja berpendidikan SMA dan bekerja di suatu perusahaan. Karena kompetensi yang dimiliki dinilai kurang, akhirnya disarankan untuk mencari keterampilan di Balai Latihan Kerka (BLK) terlebih dahulu. Melihat kasus tersebut saya berkeinginan agar peran vokasi di daerah bisa semakin dioptimalkan, ujarnya pada Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dalam rapat koordinasi pembahasan tentang pengembangan Vokasi (SMK) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Menko Perekonomian Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat, (9/11). Kareanya dirinya kembali menawarkan ke pemda, agar mengurus pendidikan vokasi karena ini adalah tanggung jawab bersama agar tenaga kerja bisa siap di pasar kerja. Terlebih ijin dan kewenangan SMK ada di tangan gubernur atau provinsi. Sementara itu, gagasan Gubernur Soekarwo dalam menerapkan konsep dual track strategi melalui pendidikan vokasi menjadi daya tarik nasional. Bahkan, pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian akan mengembangkan konsep tersebut di seluruh wilayah dengan menyesuaikan potensi daerah. Menurut Pakde Karwo - sebutan akrab Gubernur Jatim, konsep dual track strategi yang digagas untuk membangun SDM yang berkualitas. Konsep tersebut untuk memberikan standar terampil bersertifikat nasional kepada para siswa. Sehingga, strategi tersebut mampu berdaya saing di pasar kerja. "Bahkan, penerapan double track pendidikan vokasi di Jatim sudah berjalan sejak tahun 2014," ujar Pakde Karwo. Dihadapan Menko Perekonomian dan undangan yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, konsep dual track strategi yang dilakukan di Jatim diterapkan pada jalur formal SMK, SMA dan paket C dan non formal (SMK Mini, Balai Latihan Kerja (BLK) dan Madrasah Diniyah (Madin). Penerapan dual track ini dilakukan dengan cara memanfaatkan link and match antara industri dan perguruan tinggi, serta filial (kelas jauh) antara SMK dengan PTN. Sebagai langkah awal penerapan dual track, Pemprov Jatim melakukan moratorium SMA. Hasil tersebut berjalan dengan baik dimana rasio SMA berbanding SMK semakin meningkat. Dari tahun 2008, rasionya berkisar 69.43 : 30.56, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 37.98 : 62,02. Sehingga, jumlah SMK di Jatim saat ini mencapai 2.078 lembaga yang terbagi dalam SMK negeri sebanyak 296 dan swasta 1.782 lembaga. "Diharapkan pada tahun 2023 nanti rasio SMK banding SMA bisa mencapai 70:30," ungkapnya. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga terus mempersiapkan diri menyongsong puncak demografi di Jatim pada tahun 2019. Yakni saat jumlah usia produktif mencapai 15 64 tahun. "Pada tahun tersebut, penduduk berusia produktif sekitar 69,60 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yaitu sebesar 67,65 persen," jelasnya.(arf)

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU