SURABAYAPAGI.com, Gresik Para bupati dan walikota se Jatim melakukan MoU (Memorandum of Understanding), penandatanganan bersama pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Kamis (28/2).
Penandatanganan tersebut disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di JawaTimur.
Kedepan, kami akan menerapkan program survey penilaian intergeritas, mengingat mayoritas OTT yang terjadi berlakangan ini berkaitan dengan integritas para pejabat, katanya, Kamis (28/2/2019).
Khofifah menambahkan, dari survei itu akan terlihat mana area yang rentan, sehingga ada preventif atau solusinya.
Sementara itu, Alexander Marwata menyampaikan, yang menjadi sorotan KPK saat ini adalah di tahap perencanaan anggaran.
Ditahap perencanaan anggaran, sudah ada indikasi korupsi, maka kami mendorong e-Planning dan e-Budgenting ini diperkuat, agar masyarakat bisa mengikuti dan mengawasi perencanaan ini, ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menuturkan phaknya berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Kami melakukan ini sebagai upaya melakukan pencegahan serta mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. Serta sebagai implementasi dari penandatanganan komitmen yang dilakukan secara bersama-sama ini, ujarnya.
Sebagai aksi terhadap pencegahan terhadap korupsi lanjut Sambari, pihaknya bersama jajaran terkait senantiasa melakukan pengawasan dan pembinaan hingga melakukan sosialisasi agar tindakan korupsi dapat dicegah.
Kami juga berharap, fungsi satgas saber pungli yang diketuai oleh Wakapolres Gresik senantiasa melibatkan Inspektorat agar dapat berjalan maksimal, pungkasnya.
