Gatot tak Suka Pemerintahan Jokowi

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo

 

Pandangan Budayawan dan Akademisi Surabaya Terkait Ketidakhadiran Gatot di Istana

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menolak tanda jasa Bintang Mahaputra yang akan disematkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020) kemarin. Alasan Gatot tak hadir, karena alasan masih terjadi pandemi Covid-19. Padahal, dari 71 tokoh, pejabat negara dan eks Menteri yang mendapat penghargaan, hanya Gatot saja yang tidak hadir.

Penolakan Gatot ini pun menjadi pembicaraan beberapa pihak, termasuk beberapa pengamat dan pemerhati politik dari Surabaya. Diantaranya, budayawan Jawa Timur yang juga pemerhati politik Dr. Tjuk Sukiadi, dan pengamat politik dari Universitas Airlangga Ucu Martanto, S.IP, MA, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Andri Arianto, S.IP, MA serta pengamat sosial politik UINSA Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si., yang dihubungi terpisah tim harian Surabaya Pagi dan SURABAYAPAGI.com, Kamis (12/11/2020).

Seperti yang disorot oleh Dr. Tjuk Sukiadi, bahwa alasan ketidak hadiran Gatot Nurmantyo bisa menjadi dua sebab. "Alasan Covid bisa iya bisa tidak, kalau Gatot Nurmantyo tidak punya alasan politik ya kita percaya kalau dia takut Covid. Tapi kalau kita berfikir kalau Gatot itu ada motif politik itu analisisnya jadi panjang," canda Tjuk Sukiadi kepada Surabaya Pagi, Kamis (12/11/20).

Lanjutnya, sikap penolakan yang dilakukan Gatot Nurmantyo dirasa tidak terhormat untuk menerima penghargaan tersebut. "Bisa saja menolak, karena dia tidak merasa terhormat untuk mendapat Mahaputra nya dari Jokowi, sebagai sikap politiknya," terangnya.

Namun saat disinggung mengenai KAMI yang sempat dilarang di beberapa tempat, ada indikasi bila Gatot Nurmantyo merasa "ngambek" kepada pemerintah. Tetapi, Tjuk Sukiadi mengatakan bila hal tersebut lebih terkesan tidak menghargai penghargaan dari pemerintah.

"Ini bukan ngambek, tapi tidak menghargai penghargaan pemerintah dan dia masih punya sikap yang katakan Apriori tidak suka dengan pemerintahan Jokowi," katanya.

 

Strategi Cerdik

Sedangkan, menurut Ucu Martanto, ketidakhadiran dan “penolakan” mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait penghargaan itu, bisa dikatakan strategi cerdik ala Gatot.

"Perilaku yang dilakuken oleh Mantan Panglima TNI itu termasuk strategi yang bagus dan cerdik bagi dia," ungkap Ucu. Ia pun menilai, strategi ini hanya bisa dilihat bagi orang yang paham politik, tetapi bagi yang awam, pasti bisa saja menerima alasan tidak hadirnya Gatot karena Covid-19.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Tidak hadirnya Gatot Nurmantyo dalam acara ini disangkut pautkan dengan predikatnya sebagai deklarator gerakan moral Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Jika beliau hadir dalam acara itu, maka akan akan berpengaruh dan berpotensi merubah image nya sebagai pengkritik pemerintah. Tetapi, ketidakhadirannya dapat membentuk sekat antara dia dengan pemerintah," terang Ucu.

Meski tidak hadir dalam acara tersebut, Ucu menilai bahwa negara tetap wajib memberikan penghargaan tersebut pada Mantan Panglima TNI itu. "Karena sifatnya penghargaan, maka pemerintah tetap berkewajiba memberikan hak itu pada Gatot Nurmantyo," pungkasnya.

 

Mengkukuhkan Oposisi

Terpisah, pengamat politik muda UINSA, Andri Arianto mengatakan, hadir atau tidak hadir, menerima atau tidak menerima itu relasi hak negara warga negara. "Tapi faktanya Gatot Nurmantyo mau nerima tapi tidak bisa hadir dalam serah terima. Ini mengukuhkan Gatot Nurmantyo sebagai oposisi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sekarang Gatot Nurmantyo sedang demonstrasi untuk tidak hadir," kata Andri, Kamis (12/11/2020).

Menurut Andri, Gatot Nurmantyo tidak memiliki ide lain untuk beroposisi, sebab dirinya sendiri ialah non parlemen.

"Dia sedang tidak ada ide untuk beroposisi karena dia non parlemen. Jadi dia tidak punya ruang, maka ruang demo yang dilakukan salah satunya dengan menolak penghargaan tersebut. Dimana ada ruang dia untuk demontrasi oposisi maka dia akan tunjukkan itu. Yang penting dia menunjukkan beroposisi," pungkasnya.

Berbeda dengan Andri, rekan seprofesi Andri dari UINSA, Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si., menjelaskan suasana pandemi Covid-19 tentunya menjadi hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah, terutama bagi Gatot.

Untuk itu, penyelenggaraan acara kenegaraan ditengah pandemi, melihat bahwa pemerintah kurang konsisten dalam penanganan Covid-19 ini. "Tentu kita tidak bisa berandai-andai, suasana dikala pandemi covid-19 ini tentunya harus menjadi kekhawatiran bagi pemerintah. Dengan kondisi itu, menunjukkan pemerintah kurang konsisten,” tegas Ilyas.

Kurang konsistennya pemerintah, tambah Moh Ilyas, dibuktikan dengan ketidakadilan menunda dan melangsungkan beberapa acara.

"Pemerintah itu imam bagi masyarakat. Pemerintah harus lebih disiplin dan konsisten. Jadi wajar saja jika Mantan Panglima TNI itu tidak hadir," tambahnya, Kamis (12/11/2020).

Meski demikian, Ilyas Rolis menilai Gatot Nurmantyo harus dan pantas mendapatkan pemberian Bintang Mahaputera. "Dalam hal ini, pemerintah harus bisa evaluasi guna meningkatkan konsistensi dan kedisiplinan penanganan Covid-19 di semua tingkatan. Mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat," ungkapnya.

Diluar dari perseteruan yang terjadi, Dosen FISIP UINSA itu membenarkan perilaku Gatot Nurmantyo. Hal ini diharapkan bisa menyadarkan pemerintah akan pentingnya menangani covid-19. byt/mbi/cr2/rmc