SURABAYAPAGI.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan ada upaya sistemik memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Moeldoko mencium gelagat tersebut dari jauh-jauh hari atau sebelum munculnya kabar bohong mengenai tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01.
"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
Moeldoko mengklaim memiliki sejumlah catatan mengenai upaya tersebut. Namun dia enggan menyebut siapa pihak yang sengaja membuat publik tak percaya KPU. Dia hanya mewanti-wanti kepada semua pihak untuk tidak bermain-main di tengah kontestasi Pemilu 2019.
"Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilang lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," ujar mantan Panglima TNI itu tanpa merinci permainan yang dimaksud.
Moeldoko mengamini kabar bohong soal tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos pasangan nomor 01 adalah salah satu cara yang dilakukan dalam membangun ketidakpercayaan publik.
Kasus lain yang terindikasi ke arah serupa menurut Moeldoko adalah kasus e-KTP tercecer di sejumlah daerah dan e-KTP ganda. "Ya sebelum-sebelumnya sudah ada. KTP yang bertebaran di mana-mana, KTP ganda. Jangan salah kita juga punya. Silakan main-main, kita juga akan memainkan," kata dia.
Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar, aman, dan damai.
Menurut dia, keamanan pesta demokrasi lima tahunan akan membawa stabilitas politik maupun ekonomi."Jangan sampai menuju Pemilu ada sesuatu. Semua aparat harus punya high atensi," ujar pensiunan jenderal bintang empat itu.
Sebelumnya KPU menyebut keputusan memberikan kisi-kisi alias bocoran pertanyaan debat capres merupakan keputusan bersama, termasuk timses pasangan calon. Perwakilan timses capres-cawapres seharusnya mensosialisasi keputusan soal pertanyaan debat capres tersebut.
"Sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab tiap tim koalisi 01 dan 02 untuk mensosialisasi kesepakatan itu kepada koalisi parpolnya, kepada sesama tim kampanye dan konstituennya," ujar komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Timses paslon capres, ditegaskan Pramono, bertanggung jawab atas putusan kisi-kisi daftar pertanyaan debat capres. KPU sebelumnya merencanakan daftar pertanyaan diberikan ke paslon seminggu sebelum debat digelar pada 17 Januari. "Itu jadi tanggung jawab mereka untuk mensosialisasikan itu, jangan membebankan itu semua ke KPU. Biar KPU yang dipukuli banyak orang, kita nggak bertanggung jawab, nggak bisa gitu dong," kata Pramono. "Jangan pas rapat senyam-senyum nggak protes, nggak apa, tapi di luar teriak-teriak, menurut saya itu tidak bertanggung jawab," imbuh dia.
Dia meminta perwakilan timses dalam rapat juga menjelaskan alasan hingga pertimbangan keputusan tersebut. Sebab, perwakilan tersebut telah mendapatkan mandat resmi dari paslon.
