Giliran Kubu Prabowo Serang Jokowi soal Freeport

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 21 Feb 2019 08:57 WIB

Giliran Kubu Prabowo Serang Jokowi soal Freeport

Jaka Sutrisna - Teja Sumantri, Wartawan Surabaya Pagi. Pilpres 17 April 2019 yang kiat dekat, membuat dua kubu kerap saling serang. Setelah Capres 01 Joko Widodo mengungkap lahan 340 ribu hektare yang dikelola Prabowo Subianto di Kaltim dan Aceh, kini giliran Jokowi diserang soal Freeport. Ini terkait dikuasainya saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Jokowi disebut bertemu diam-diam dengan bos Freeport dan menghasilkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya menguntungkan Indonesia. Menariknya, yang mengungkap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang dicopot Jokowi dan saat ini menjadi Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sudirman blak-blakan soal surat 7 Oktober 2015. Surat yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua. "Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik," kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Sudirman membantah bahwa surat keluar atas inisiatifnya. Dia mengungkapkan, surat bisa keluar karena diperintahkan oleh Joko Widodo selaku Presiden yang juga atasannya sewaktu menjadi menteri. "Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden," ungkap Sudirman. Namun, kata dia, pertemuan yang cukup penting presiden melalui asisten pribadi mengatakan bila pertemuan itu seolah-olah tidak pernah ada. "Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden), Pak Menteri pertemuan ini tidak ada. Saya lakukan (mengungkapkan) ini semata-mata agar publik tahu," ujar dia. Bahkan, lanjut dia, demi merahasiakan pertemuan itu, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tidak tahu. "Kan ada Setneg, Sekab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada," kata dia. Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden. Kemudian Sudirman masuk ke dalam ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman merasa sangat kaget bahwa di dalam sudah ada James R. Moffet yang saat itu bos Freeport McMoran Inc. "Tidak panjang lebar presiden (Jokowi) mengatakan tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini. Baik," kata Sudirman menceritakan apa yang disampaikan Jokowi. Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draft tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tidak mau, dia pun memilih membuat draft yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia. "Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draft-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draft yang melindungi kepentingsn republik," papar Sudirman. Setelah draft selesai, dia pun menemui Presiden Jokowi untuk menunjukkannya. "Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja," kata dia. Dengan demikian, lanjut dia, surat tanggal 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya. Melainkan atas perintah Presiden Joko Widodo. "Jadi draft yang saya punya ini aman tidak merusak," tegas Sudirman. Klarifikasi Jokowi Menanggapi cerita mantan menterinya, Jokowi angkat bicara. "Nggak sekali dua kali ketemu. Gimana sih, kok diam-diam? Ya ketemu bolak balik, nggak ketemu sekali dua kali," kata Jokowi setelah memberikan pembekalan saksi untuk TPS di Èl Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019). Pertemuan itu berlangsung pada tahun 2015. Saat itu, Jokowi mengatakan, pertemuan membahas perpanjangan izin operasi Freeport. "Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" ujar Jokowi. Jokowi menegaskan pertemuan itu berlangsung intens. "Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong nggak diam diaman. Ada ada saja. Ya biasa lah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang biasa saja, ngapain saya...," papar dia. Hingga pada akhirnya, Indonesia memiliki 51 persen saham PT Freeport. Proses divestasi saham itu berlangsung bertahun-tahun. "Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu, masa nggak boleh?" jelasnya. Jawaban Freeport Pihak PT Freeport Indonesia juga merespons pernyataan Sudirman Said. "Saya tidak mengetahui tentang pertemuan yang dimaksud. Saya tidak mengetahui jadwal Pak Moffett ke Indonesia," cetus Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama. n

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU