•   Sabtu, 14 Desember 2019
Hukum Bisnis

Hambat Investasi, Bahlil: Laporkan ke Polisi

( words)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Foto: IST.


SURABAYA PAGI, Jakarta – Dalam rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menggandeng kejaksaan tinggi hingga kepolisian untuk menangani pihak-pihak yang menghambat investasi. Pihaknya pun akan memperkuat kerja sama dengan institusi tersebut.

"Saya penting melaporkan kalau ada investasi yang terhalang di daerah laporkan ke kejaksaan tinggi, laporkan ke kepolisian," ujar Bahlil di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Senin (18/11/19).

Dirinya akan segera menandatangani perjanjian kerja sama dengan institusi penegak hukum dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Habis ini saya akan melakukan perjanjian kerja sama BKPM dengan Polri, BKPM perjanjian kerja sama dengan Kejagung, BKPM akan lakukan perjanjian kerja sama dengan Mendagri," ungkapnya.

Menurutnya yang selama ini dilakukan baru sebatas MoU yang mana tak banyak memberikan manfaat apa-apa.

"Selama ini kan MoU prosesnya. MoU itu cuma kesepahaman. Kalau tidak sepaham bubar itu MoU. Karena kita lama-lama jadi institusi MoU. Saya kalau MoU tidak mau. MoU ini hanya seremoni saja," tandasnya.

Dirinya ingin keterlibatan para pemangku kepentingan lebih dalam lagi dalam mengawal investasi.

"Saya lebih dalam lagi membuat perjanjian kerja sama saling mengikat. Di situ ada efek hukumnya. Kalau tidak begitu repot. Ini dibutuhkan kekompakan yang masif dari pusat sampai ke daerah harus kita lakukan," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil Lahadalia juga mengumpulkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia. Mereka adalah ujung tombak yang mengawal penanaman modal di daerah.

Acara tersebut berupa dialog dengan tema ’Menjadikan Indonesia Surga Investasi’. Dalam acara, hadir pula Administrator Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kepala Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Ini konsolidasi yang selayaknya saya secara pribadi yang baru ditugaskan ke BKPM ini lebih dekat, kenal dengan bapak ibu semua di seluruh Provinsi Indonesia," beber Bahlil.

Berita Populer