Harus Bikin Perubahan Banyak Hal

Walikota Surabaya Pasca Risma

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pengganti kemimpinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam mengelola kota Surabaya, tidak harus sama dengan Risma. Ini karena PDRB perkapita kota Surabaya cukup besar yaitu mendekati angka Rp 200 juta. Logikanya, Kota Surabaya tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola kepemimpinan dengan pendekatan pemerintahan seperti selama 10 tahun terakhir ini. Walikota mendatang tidak mungkin sekadar teruskan program lama yang dibuat walikota Risma. Walikota baru nanti harus mengeluarkan perubahan dalam banyak hal. Terutama pola kerja birokrasi pemerintahan kota dalam era new normal.

Demikian dikemukakan pengamat ekonomi, Ronny H. Mustamu, selaku Direktur Quadrant Consulting, Ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya (DKS) Chrisman Hadi, Antun Mardiyanta, pakar kebijakan publik asal Universitas Airlangga dan tokoh anak muda Surabaya Aryo Seno Bagaskoro, Rabu (9/9/2020) kemarin. Mereka dihubungi wartawan Surabaya Pagi, tentang tantangan dua paslon pengganti walikota Tri Rismaharini.

Salah satu pengamat ekonomi, Ronny H. Mustamu, yang juga Direktur Quadrant Consulting memaparkan bagaimana Kota Surabaya menjadi Kota Dunia yang memiliki PDRB perkapita yang cukup besar ketimbang kota-kota lainnya. "Kota Surabaya memiliki PDRB perkapita yang besar, mendekati angka Rp200juta. Pada tahun 2018 tercatat Rp188,7juta," paparnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa kota Surabaya telah masuk pada tataran kota besar yang perlu menyesuaikan beragam pola kepemimpinan kotanya.

Menurut Ronny, dalam masyarakat yang seperti saat ini, Kota Surabaya tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola pendekatan pemerintahan seperti dulu. "Dengan PDRB yang tinggi seperti itu, tugas pemerintah lebih pada memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi warga sambil secara bertahap berfungsi sebagai fasilitator dalam mengadministrasi kebutuhan warga," katanya.

Punya Kompetensi Kuat

Melihat perkembangan demografis kota Surabaya, wali kota yang dibutuhkan menurut Ronny adalah tipe pemimpin yang sanggup memfasilitasi kreativitas warga agar kota menjadi lebih baik dan semakin layak huni.

"Pemimpin yang efektif dan efisien dalam memimpin birokrasi pemerintahan, namun memiliki pendekatan komunikasi yang terbuka dengan warga kota. Pemimpin kota Surabaya mendatang haruslah orang yang visioner dan memiliki kompetensi yang kuat dalam memaksimalkan teknologi demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di kota Surabaya," terangnya.

Ronny juga menambahkan bila harus ada program dan visi baru dari setiap pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya nantinya. Program lama tidak mungkin sekadar diteruskan. Harus ada perubahan dalam banyak hal, terutama pola kerja birokrasi pemerintahan dalam era new normal.

"Kepemimpinan juga modelnya harus baru. Tidak mungkin menggunakan gaya kepemimpinan yang sama dengan 10 tahun terakhir, sebab demografis sudah bergerak menuju masyarakat yang lebih cerdas dan berbasis IT.Persoalan-persoalan warga juga sudah berbeda. Sebab tahapannya sudah naik menuju masyarakat yang lebih kota," ujarnya. Ia juga menambahkan pesan utama kepada para paslon dengan harus mendorong kemajuan Kota Surabaya menjadi kota yang modern dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan karakter budayanya.

How to Manage

Senada dengan Ronny, Ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya (DKS), Chrisman Hadi yang mengatakan bahwa persoalaan Leadership yang menjadi standart perihal isu pembangunan infrastruktur serta pembangunan ekonomi.

"Memimpin kota se-legend dan sebesar Surabaya ini fungsi utamanya jelas adalah perihal how to manage and how to inspire. Bagaimana mengatur kehidupan orang banyak serta memberi inspirasi agar semua warga termotivasi untuk ikut berperan serta," terangnya kepada Surabaya Pagi, Rabu (9/9/2020).

Menurut Chrisman Hadi identitas dan martabat sebuah kota itu erat kaitannya dengan Nation and Character Building, membangun karakter kebudayaan sebuah bangsa. Maka membangun kota juga bermakna membangun pondasi bangsa di bidang kebudayaan.

Trisakti Bung Karno

Ia menyoal perspektif Trisakti Bung Karno, kemandirian di bidang ekonomi, kemandirian di bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, ketiganya memiliki unsur pondasi utama yang merupakan kebudayaan.

"Tanpa akar kebudayaan yang kuat maka nonsens bisa memiliki kemandirian di bidang ekonomi apalagi kemandirian di bidang politik. Bukan kemudian meletakkan geliat kesenian hanya sekedar mendapat porsi yang pokoknya ada saja secara kedinasan," tandasnya.

Evaluasi yang Belum Berhasil

Sementara itu, Antun Mardiyanta, pakar kebijakan publik asal Universitas Airlangga menyoroti, pemimpin Surabaya selanjutnya harus bisa mengevaluasi segala sesuatu yang kurang cocok dan belum berhasil dilaksanakan dalam 10 tahun kepemimpinan Risma.

"Kepemimpinan baru nanti harus mampu menggerakkan, mendayagunakan seluruh potensi yang ada untuk melanjutkan berbagai keberhasilan pendahulunya, mengevaluasi yang belum berhasil, menginisiasi kebijakan solutif secara partisipatif dan transparan," harapnya Rabu (9/9/2020).

Antun mengatakan wali kota Surabaya selanjutnya perlu membuat kebijakan publik yang lebih partisipatif dengan edukasi yang memadai kepada warga Kota Surabaya. "Lebih partisipatif melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang didahului dengan edukasi kepada warga kota mengenai permasalahan-permasalahan yang hendak dicari solusinya," ungkapnya.

Pemimpin Bloko Suto

Sementara, salah satu tokoh anak muda Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro meminta sosok wali kota Surabaya pasca Risma harus terbuka kepada masyarakat Surabaya. "Yang pertama harus terbuka kepada masyarakat, istilahnya 'Bloko Suto', adanya seperti apa ya disampaikan sesuai dengan faktanya. Lalu yang kedua harus berani melakukan tindakan demi keselamatan rakyatnya," pinta Seno, sapaan akrabnya, kepada Surabaya Pagi, Rabu (9/9/2020).

Selain itu, kata Seno, pemimpin Surabaya ke depan harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Keberpihakan kepada masyarakat ini harus ditunjukkan seluruh pasangan calon Wali Kota Surabaya sejak masa pra-kampanye ini.

"Dengan begitu, masyarakat menjadi tahu kinerjanya seperti apa. Biasanya gaya kepemimpinan seperti ini yang disukai, yang kerja dan track recordnya jelas, yang punya karakter Egaliter ala Arek Suroboyo," imbuhnya.

Ngerti Persoalan Anak Muda

Sebagai perwakilan anak muda, Seno juga berharap pemimpin Surabaya nanti bisa mengerti kebutuhan dan menjawab persoalan anak muda di Surabaya. "Harapannya cuma bisa nyambung omongannya dengan anak-anak muda, nggak perlu yang seumuran atau satu generasi, yang penting bisa mengerti apa dibutuhkan anak muda serta mampu menjawab persoalan yang dialami anak muda dengan memberikan solusi yang kongkrit," ungkap Seno.

Dirinya mencontohkan permasalahan pendidikan. Seperti memperjuangkan sekolah gratis, persoalan mengenai PPDB, atau menyiapkan beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi yang tidak mampu. Hal ini, tandas Seno yang harus menjadi 'concern' bagi pemimpin Surabaya selanjutnya.

"Kuncinya adalah bisa berkomunikasi baik dengan anak-anak muda di Surabaya. Kunci untuk berkomunikasi dengan baik adalah mampu memberikan solusi dari permasalahan anak muda di Surabaya," pungkasnya.

Masukan empat pengamat dan tokoh muda bisa menjadi catatan dan masukan bagi dua paslon dalam pilkada Surabaya 2020 kali ini. Yakni paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eri Cahyadi dan Armudji.

Serta paslon Machfud Arifin (MA) dan Mujiaman Sukirno yang diusung delapan partai koalisi seperti Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, dan Partai Demokrat.

Dimana, paslon Eri Cahyadi-Armudji, dalam programnya yang pernah diungkapkan saat pendaftaran di KPU Surabaya, 4 September 2020 lalu yakni menekankan untuk meneruskan program-program kebaikan Wali Kota Tri Rismaharini.

Sedangkan, paslon MA-Mujiaman, lebih mengedepankan program unggulan yakni membenahi program usang dan pengembangan dari pinggiran lalu ke tengah kota. adt/byt/cr3/rmc

Editor : Moch Ilham