Hasil Survei: Di Madura, Elektabitas Jokowi di Bawah Prabowo

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 26 Okt 2018 09:10 WIB

Hasil Survei: Di Madura, Elektabitas Jokowi di Bawah Prabowo

Kebijakan Presiden Jokowi menggratiskan tarif Tol Suramadu dinilai politis. Sebab momentumnya berdekatan dengan Pilpres 2019. Motif politis itu kian jelas, mengingat usulan tarif 0 pada jembatan yang diresmikan Presiden SBY pada 2009 silam itu sudah lama disampaikan masyarakat Madura. Di sisi lain, Madura memiliki posisi strategus dalam kontestasi politik, mengingat sebaran etnis Madura sampai 20 jutaan jiwa. Madura juga menjadi representasi masyarakat Nahdhiyyin (NU). Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokhim Abdus Salam, Direktur Surabaya Survei Center (SSC) Mochtar W. Oetomo dan pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Yayan Sakti Suryandaru. Mereka dihubungi terpisah, Kamis (25/10/2018). Surokhim menyebut Jokowi ingin menang di Madura. Saya kira itu bagian dari kecerdasan Jokowi memanfaatkan momentum. Menurut saya kebijakan itu akan disambut baik oleh masyarakat Madura yang pada gilirannya akan meningkatkan elektabilitas Jokowi di Madura, yang sejauh ini masih tertinggal dari Prabowo. Angka swing voters yang masih 27% saya kira masih signifikan dan terbuka peluang untuk bisa mengejar asal tidak melakukan blunder-blunder politik masih bisa kompetitif di Madura, ungkap Surochim kepada Surabaya Pagi, kemarin. Kalau mau jujur lanjut Surokhim, tidak ada yang mengagetkan policy itu. Menurut pengamatannya aspirasi itu sudah 2 tahun lalu. Dan setahun lalu disampaikan disertai hitung-hitungan matematis soal break even point biaya jembatan Suramadu bentang tengah dari 10 tahun sudah dianggap balik modal. Jika sekarang baru dikabulkan, lanjut Surochim, syarat kepentingan politik. Yakni sebagai bagian dari cara mengambil hati pemilih Madura. Bisa juga sebagai bentuk memohon maaf atas peristiwa tidak terpilihnya Mahfud MD sebagai Cawapres Jokowi. Ya incumbent memang selalu diuntungkan dalam situasi begini, karena bisa klaim prestasi dan juga memberi hadiah policy menjelang pilpres, imbuhnya lagi Mengenai signifikansi pemilih Madura di Pilpres 2019, Surochim menjelaskan kalau skala Jawa Timur sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jika dihitung sumbangan suara 4 kabupaten di Madura hanya 7 8 % dengan jumlah pemilih 3 jutaan. Tapi kalau jumlah etnis Madura secara nasional ya bisa sampai 20 jutaan yang punya hak pilih bisa mencapai 15 jutaan. Tapi sebagai daerah basis Nahdliyin di Jatim, Madura secara simbolik amat strategis dalam kontestasi politik, papar dia. Survei di Madura Hal senada disampaikan Mochtar W. Oetomo. Peneliti politik ini mengakui kebijakan yang keluar pada tahun politik, selalu dimaknai politis. Begitu juga dengan kebijakan gratis tol suramadu untuk semua kendaraan, yang sebenaranya diperjuangkan Gubernur Jatim Soekarwo sejak dua tahun lalu. Hanya karena berbagai pertimbangan, baru kendaraan roda dua yang digratiskan selama ini. Jika perjuangan itu menemukan hasil pada momentum masa kampanye ini maka wajar juga jika ada pihak-pihak yang mengaitkan dengan kontestasi Pilpres di Madura, katanya Disebutkan, pada Pilpres 2014 Jokowi kalah dari Prabowo di Madura. Kali inipun berdasar banyak hasil survei, termasuk hasil survei SSC periode Oktober 2018, Jokowi masih tertinggal elektabilitasnya di Madura dibanding Prabowo. Prabowo-Sandi di Madura 43,6 persen, sementara Jokowi-Maruf Amin 29,1 persen. Sedang suara yang belum menentukan pilihan sebanyak 27,3 persen. Karena itu, lanjut Mochtar, wajar saja jika ada pihak yang berupaya mengaitkan momentum tarif Suramadu gratis untuk semua kendaraan untuk menaikkan elektabilitas Jokowi di Madura. Sebelumnya Kyai Maruf juga memerlukan datang khusus ke Madura untuk mendapatkan simpati publik di sana, tambahnya. Terlepas dari kepentingan politis, menurut dia, kebijakan gratis tol Suramadu adalah kebijakan populis yang sudah lama dinantikan masyarakat Madura. Ia juga belum bisa memastikan kebijakan itu akan berdampak atau tidak pada elektabilitas Jokowi-Maruf ke depannya. Harus dilakukan survei pasca kebijakan, ungkapnya. Dampak Surmadu Gratis Sementara itu, Yayan Sakti Suryandaru mengungkapkan sulit dibantah penggratisan tol Suramadu tak terkait politik. Di satu sisi Jokowi sebagai Presiden RI. Di sisi lain dia juga sebagai Capres. Maka setiap gerak geriknya pasti akan menjadi sorotan lawan politiknya. Setiap program incumbent pasti dianggap bermuatan politis. Itu jamak di setiap perhelatan politik. Artinya itu konsekuensi yang harus diterima oleh incumbent, ujarnya. Namun Yayan mengingatkan dengan kebijakan membebaskan tarif di tol Suramadu itu kira-kira siap atau tidak dari sisi perawatan jembatan. Karena pasti Suramadu sudah tidak ada lagi pemasukan dari pengguna. Selain itu harus jelas dasar hukum gratisnya biaya Tol Suramadu itu agar jelas ke depannya. Apakah nanti tidak memberatkan untuk perawatan. Terus penggratisan ini dasar hukumnya apa? Apakah Perpres atau Inpres. Kalau tidak ada cantolan hukumnya kalau dia (Jokowi) menjabat lagi bisa dihilangkan kebijakan itu, bebernya. Jangan-jangan nanti malah cepat rusaknya. Apa tidak membebani Pemprov Jatim. Karena dulu saja baru jadi sudah banyak baut yang dicuri, apalagi nanti gratis, siapa yang rawat?, pungkas Yayan. n

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU