SURABAYA PAGI, Jakarta - Ada yang hilang dalam isu-isu kontestasi pilpres 2019. Salah satunya adalah mengenai diskursus mengenai dikotomi sipil-militer. Sebagaimana diketahui, dikotomi sipil-militer menjadi salah satu arus utama isu dalam pilpres-pilpres sebelumnya, termasuk pilpres 2014 dengan kandidat Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Beberapa survei pada saat menjelang pilpres 2014 menempatkan dikotomi sipil-militer menjadi salah satu isu dominan dalam quesioner survei.
Hingar bingar Pilpres 2019 kemudian jauh dari diskursus mengenai dikotomi sipil-militer, berganti dengan kuatnya diskursus mengenai politik identitas dan politik aliran. Diskursus mengenai politik identitas dan aliran di Indonesia dipopulerkan oleh Clifford Geertz, seorang antropolog berkebangsaan Amerika yang mengelompokkan cara pandang dunia orang Jawa dalam tiga kategori besar: kelas menengah agamis (santri), petani dan rakyat jelata (abangan), dan birokrat-aristokrat (priayi).
Kuatnya politik identitas dan aliran dalam Pilpres 2019, ditandai dengan: Pertama, menguatnya kelompok identitas (khususnya ulama) sebagai bargaining politik dalam pilpres.
Kedua, penguatan identitas kelompok. Sebut saja Nahdlatul Ulama (NU) yang notabene adalah ormas keagamaan terbesar di Indonesia, serta menguatnya kelompok alumnya 212 yang terorganisir dalam Presidium Alumni 212 yang menjadi salah satu lokomotif kelompok Prabowo untuk menarik simpati umat islam dalam Pilres 2019. Serta berbagai kelompok keagamaan lainnya yang bargaining posisinya cukup signifikan dalam pilpres 2019 ini.
Ketiga, menguatnya kembali isu PKI. Diskursus politik aliran khususnya yang membawa paham marxisme dikemukakan oleh Presiden Pertama Soekarno. Pemikiran politik kaum pergerakan termasuk Soekarno banyak diwarnai oleh pemikiran politik berpaham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.
Kaum pergerakan terkelompokkan dalam tiga aliran politik: kaum nasionalis, islamis, dan marxis. Meski diakui Sukarno, kategori berdasarkan pemikiran politik itu tidak ketat. Sebagai misal, tidak semua kaum marxis berhimpun di PKI, tapi ada juga di PNI. Begitu juga kaum islamis, tidak semua ke SI, tetapi ada juga di PNI dan PKI.
Keempat, menguatnya kembali politik identitas etnis. Khususnya andalah etnis China/Tiongkok. Meskipun dalam pilpres 2019 tidak ada kandidat yang berlatar belakang etnis China, namun isu etnis China cukup dominan menjadi salah satu isu politik yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan.
Pertanyaan kemudian adalah mengapa politik identitas dan aliran sangat dominan dalam pilpres 2019? Untuk menjawab hal tersebut, kita bisa melihatnya dalam beberapa persepktif. Pertama, dikotomi sipil-militer dianggap tidak relevan lagi.
Kedua, mulai pudarnya ideologi partai politik sebagai mesin utama dalam konstestasi pilpres 2019. Pudarnya ideologi ini sebagai konsekwensi dari massifnya arus besar digitalisasi tekhnologi yang ditandai hadirnya media sosial sebagai satu ruang publik yang baru untuk menyampaikan aspirasi politiknya.
Sehingga partai politik hanya dimaknai sebagai salah satu pilar demokrasi dan sebagai jalan untuk mendapatkan tiket menuju Pilpres, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundangan, bahwa pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diusung dan diajukan oleh Partai politik atau gabungan partai politik.
Terlepas dari itu semua, harus disadari bahwa dominasi diskursus politik identitas dan politik aliran dalam kontestasi Pilpres 2019 memiliki resiko yang besar terhadap konflik horizontal dan perpecahkan bangsa. Pasalnya Indonesia memang dibentuk berdasarkan beragam aliran dan identitas.
Akibatnya isu politik identitas dan politik aliran sangat rentan untuk disulut menjadi perpecahan. Oleh sebab itu, menghentikan politik identitas dan politik aliran dalam pilpres 2019 jauh lebih utama untuk menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai fondasi yang sudah kokoh dalam bingkai NKRI, terkoyak hanya gara-gara persaingan dalam pilpres 2019.
