Baca Juga: Pj Bupati Tulungagung Serahkan Bantuan Korban Tertimpa Pohon Tumbang
TULUNGAGUNG - Sejumlah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya pedesaan menjadi perhatian utama anggota DPRD Jawa Timur yang sedang melaksanakan reses di Daerah pemilihan. Tak terkecuali yang dilakukan H.M Heri Romadhon, anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah pemilihan Jatim VII meliputi Kabupaten Blitar, Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung saat keliling ke sejumlah pelosok desa.
Salah satunya adalah ketika menemui masyarakat di Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Bersama ratusan warga, tokoh masyarakat dan para Kepala desa, Heri Romadhon mendapatkan banyak informasi kebutuhan dan keluhan masyarakat.
“Infrastruktur desa Kresikan banyak yang rusak, jalan 4 kilometer sangat membutuhkan untuk di renovasi. Saya mohon dengan hormat, mungkin juga kerusakan infrastruktur di desa-desa yang lain bisa menjadi perhatian,” ucap M Sukri Kepala Desa Kresikan, Rabu (11/11/2020).
Begitu juga tentang keluhan pupuk subsidi yang belakangan ini sangat langka. Sehingga cukup mempengaruhi hasil pertanian jagung yang menjadi andalan di Daerah yang paling Selatan kabupaten Tulungagung ini. “Keluhan kami tentang pupuk, pertanian di desa kami juga kesulitan mendapatkan pupuk. Semoga Pak Heri bisa membantu mencarikan jalan keluar,” ujar Sukri yang didukung seluruh kepala desa lainnya se Kecamatan Tanggunggunung.
Baca Juga: Cuaca Buruk, Ratusan Nelayan di Tulungagung Enggan Melaut
Mendapati keluhan dan harapan seperti itu, Heri Romadhon mengakui bahwa warga di pedesaan masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Sebagai wakil Rakyat yang dipilih oleh masyarakat di dapil, sudah sepatutnya hal semacam ini untuk diperjuangkan. “Reses kami di beberapa titik baik Blitar maupun Tulungagung, rata-rata warga mengeluhkan terkait ketersediaan pupuk subsidi yang di musim tanam ini melangalami kelangkaan pupuk dan infrastuktur pedesaan baik itu jalan maupun irigasi pertanian,” jelas Heri Romadhon.
Anggota Komisi D (bidang Pembangunan) DPRD Jatim ini siap segera mencarikan solusi. Agar pertanian maupun infrastruktur pedesaan di Blitar dan Tulungagung tidak terganggu. Sepulang dari reses nanti Ia mencoba menyampaikan dalam rapat komisi maupun Fraksi. Agar aspirasi ini segera di sampaikan kepada pemprov Jatim. “Semoga bisa terealisasi dan memberi manfaat kepada masyarakat. Ini menjadi konsen masa reses kali ini di Blitar dan Tulungagung,” sebut politisi Partai Amanat Nasional ini.
Heri juga menyampaikan kepada masyarakat terkait kewenangan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur. Sesuai undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, ada kewenangan yang terbagi habis dalam menjalankan Pemerintahan. Ada kewenangan pusat, kewenangan propinsi, kewenangan kabupaten ada kewenangan desa. Dengan keluarnya UU No 6/2014, maka desa diberi alokasi anggaran sekitar 700 juta sampai 1 miliar dalam rangka otonomi desa. Misalnya ketika ada jalan desa rusak maka bisa langsung ditangani oleh anggaran desa. Namun jalan poros desa, bukan kewenangan propinsi tapi hal itu kewenangan kabupaten. Desa nanti bisa mengusulkan ke musrenbang kabupaten. “Agar sesuai kewenangan dan tidak menyalahi Aturan. Kalau Propinsi yang membangun nanti dikawatirkan menimbulkan masalah hukum,” papar mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar ini.
Baca Juga: 3 Pasangan Bukan Suami Istri di Razia Petugas Gabungan
Dalam kesempatan reses di Kecamatan Tanggung Gunung, Heri juga disambati banyak hal. Mulai dari Karang Taruna yang ingin berwirausaha, penggunaan lahan perhutani dan sebagainya. Warga ingin penggunaan lahan perhutani bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan masyarakat. Selama ini ada beberapa kendala. “Hal semacam ini nanti kita akan bicarakan bareng LMDH, harus ada solusinya,” pungkas Heri. rko
Editor : Redaksi
