Imbas Perang Dagang, Tiongkok: Perusahaan Zombie Lebih Baik Mati Saja!

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 16 Jul 2019 14:49 WIB

Imbas Perang Dagang, Tiongkok: Perusahaan Zombie Lebih Baik Mati Saja!

SURABAYAPAGI.COM, Beijing - Demi menciptakan ekonomi yang lebih efisien, Tiongkok meluncurkan kebijakan reformasi baru, Selasa (16/7/2019). Kebijakan tersebut pada intinya adalah mempermudah semua perusahaan untuk tutup, termasuk perusahaan zombie. Korporasi zombie ini adalah korporasi yang tidak bisa beroperasi tanpa subsidi dari pemerintah Tiongkok. Dengan kebijakan ini, bisa dipastikan banyak perusahaan zombie yang lekas gulung tikar. Menurut pemerintah Tiongkok, hal itu dilakukan demi mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk mengeluarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tekanan perang perdagangan dengan Amerika Serikat. Caranya adalah dengan menurunkan biaya penutupan perusahaan-perusahaan yang bangkrut. "Pemerintah harus sepenuhnya menggunakan peran pasar yang menentukan alokasi sumber daya, menstandarisasi persaingan pasar, mengurangi distorsi pasar dan mempromosikan aliran komponen dan sumber daya ke entitas pasar yang paling efisien," bunyi surat edaran bersama dari 13 kementerian utama Tiongkok. Rencana tersebut secara khusus melarang lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan subsidi atau pinjaman untuk menopang operasi perusahaan milik negara yang tidak akan layak secara finansial. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan zombie. "Untuk perusahaan milik negara yang sudah memenuhi kriteria untuk kebangkrutan, semua pihak terkait tidak boleh menghalangi mereka keluar dari pasar," bunyi surat edaran tersebut. Namun, keputusan akhir tentang apakah suatu perusahaan tersebut bangkrut atau tidak, biasanya berada di tangan pejabat lokal yang sering enggan untuk bertindak mengingat pentingnya perusahaan tersebut untuk ekonomi lokal. Rencana reformasi ini dirilis bersama oleh 13 kementerian utama, termasuk Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Bank Rakyat Tiongkok, Kementerian Keuangan, dan Mahkamah Agung Rakyat.

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU