Isu SARA dan Politik Identitas Tidak Terhindarkan

SURABAYA PAGI, Surabaya - Polemik terkait isu SARA dan politik identitas saat ini tengah menjadi topik hangat bagi masyarakat Indonesia. Terlebih bagi Jawa Timur yang pada Pilkada Serentak 2018 juga memilih Gubernur baru untuk pemerintahan selanjutnya.

Divisi Teknis KPU Jatim M. Arbayanto berpendapat bahwa isu SARA dan politik identitas telah menjadi diskursus sejak lama. Sehingga, penggunaan isu tersebut dalam kaitan Pemilu, menurutnya tidak lagi terhindarkan.

"Karena itu hal yang lumrah dalam kaitan demokrasi. Lumrah juga digunakan di negara maju. Salah satu contohnya adalah penggunaan isu tersebut di Pilpres AS yang memberikan kemenangan bagi President Trump," kata Arbayanto pada acara diskusi "Merawat Kebhinnekaan : “Potensi Politik Identitas dan Isu SARA dalam Pilkada Jawa Timur Tahun 2018” yang diselenggarakan oleh Inititative Institute, Kamis (22/2).

Meskipun demikian, Arbayanto menegaskan bahwa penggunaan isu tersebut tidak serta merta bisa dilakukan dengan bebas. "Karena kalau sudah sampai melakukan penghinaan atau hate speech, itu yang nggak boleh," jelasnya.

"Dalam PKPU nomor 4 pun secara regulasi sudah sangat dilarang. Terlebih lagi untuk penghinaannya itu," tegas Arbayanto lebih lanjut.

Di sisi lain, Airlangga Pribadi selaku Direktur Eksekutif Initititive Institute juga beranggapan bahwa penggunaan hate speech dan penghinaan memang dirasa perlu demi harmoni di tengah masyarakat. Terlebih lagi dengan kondisi mudahnya isu-isu SARA dan politik identitas digunakan sebagai pemicu konflik.

"Isu SARA dan politik identitas, apabila digunakan sebagai instrumen politik bisa menghasilkan pembelahan sosial di masyarakat bawah. Hal ini harus direspon dengan baik dengan cara di diskusikan dengan elite politik. Itu untuk menjaga tatanan demokeasi kita dan kebangsaan kita agar tidak timbul konflik berbasis SARA di tengah masyarakat," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Peran serta untuk menjaga harmoni di tengah maayarakat tersebut, menurut pria yang juga dosen Fisip di Unair tersebut menjadi tugas semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi itu. "Jadi kita sebagai masyarakat Jawa Timur serta elite politik memiliki tugas untuk menjaga agar hal itu tidak muncul," jelasnya.

"Proses proses dialog yang diselenggarakan oleh Pemerintah penting untuk diambil. Bukan hanya dialog yg bersifat teknis, tapi juga yang terkait dengan non teknis," pungkas pria yang akrab disapa Angga tersebut.ifw