Rangga Putra-Hermi,
Wartawan Surabaya Pagi
Selain politisi, nama-nama dari kalangan birokrat Pemkot Surabaya juga meramaikan bursa calon walikota (cawali) Surabaya di Pilwali 2020 mendatang. Setidaknya ada tiga nama yang memiliki peluang, yakni Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Ery Cahyadi, dan Kepala Satpol PP Irvan Widyanto. Namun siapa yang akan direstui Walikota Surabaya Tri Rismaharini, masih menjadi teka-teki.
----
Diketahui, Irvan Widyanto disebut-sebut pejabat Pemkot yang cukup dekat dengan Tri Rismaharini. Bahkan, dia sudah membantu untuk pemenangan Risma sejak Pilwali Surabaya 2010. Sedang Hendro Gunawan termasuk pejabat senior dan berpengalaman di Pemkot. Ia juga satu alumni dengan Risma di alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Begitu juga Ery Cahyadi. Meski lebih yunior dari Hendro, tapi pejabat muda dan ganteng ini cukup moncer karirnya di Pemkot.
Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokhim Abdussalam menyebut, peluang ketiga birokrat tersebut maju sebagai calon pemimpin daerah cukup terbuka. Pasalnya, ketiga nama itu mendapat cover media yang luas. Mereka bertiga duduk di posisi yang strategis. Otomatis popularitas mereka terdongkrak karena sering mendapat pemberitaan di media, papar Surokhim, Selasa (26/3/2019).
Dari ketiga pejabat eksekutif itu, menurut Surokhim, Ery Cahyadi paling berpeluang. Sebab Ery kerap mendampingi Wali Kota Risma dalam berbagai kesempatan. Menurutnya, hal itu boleh jadi sinyal dukungan Risma akan jatuh ke Ery Cahyadi.
Selain itu, baik Risma maupun Ery, merupakan alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Terkait faktor kedekatan kampus ini, Surokhim menilai hal tersebut adalah wajar. Pengaruh-pengaruh kedekatan memang bisa menjadi faktor dalam hal kepercayaan.
Walau demikian, peluang para birokrat untuk menjadi calon walikota sangat kecil. Menurut Surokhim, saat ini birokrat lebih layak digandeng menjadi wakil. Soalnya, waktu Pilwali Surabaya kurang dari satu tahun lagi. Untuk mengenalkan sekaligus mempopulerkan mereka sebagai cawali, waktunya sudah relatif mepet.
Di samping masalah waktu, peluang birokrat maju pilkada sangat kecil lantaran harus mendaftar melalui parpol. Kecuali mereka punya dukungan kekuatan eksternal dan internal (parpol), mungkin saja mereka bisa maju sebagai cawali, ungkap Surokhim.
Kaderisasi Gagal
Terpisah, budayawan Kota Surabaya Tjuk Kasturi Sukiadi menilai, sosok yang bakal menggantikan Wali Kota Risma mendatang haruslah lebih baik. Pasalnya, pakar ekonomi Universitas Airlangga ini menyebut, pembangunan kota Surabaya di bawah rezim Tri Rismaharini ini belum cukup untuk disebut dengan predikat luar biasa.
Oleh sebab itu, menurut Tjuk, suksesor Risma mendatang harus memiliki kapasitas, kualitas dan idealisme dalam membangun Kota Surabaya. Terkait kapasitas dan kualitas, birokrat merupakan pilihan yang paling ideal.
Walau demikian, Tjuk belum dapat menilai apakah ketiga nama birokrat yang disebut sebelumnya itu, layak maju sebagai calon kepala daerah. Soalnya, prestasi kerja ketiganya sebagai abdi negara, tidak pernah didengarnya.
Menurut Tjuk, apabila nama-nama itu jadi maju sebagai calon kepala daerah, hal itu merupakan sebuah kegagalan kaderisasi parpol. Calon kepala daerah, sambung Tjuk, harusnya datang dari kader partai. Mestinya parpol punya kader yang diproyeksikan jadi kepala daerah, bahkan presiden. Itu artinya roda kaderisasinya berjalan, sebut Tjuk.
Selain itu, lanjut Tjuk, kalau tidak ada kader parpol di Kota Surabaya yang didorong maju sebagai bakal calon walikota, bisa jadi sosok yang pantas bakal dicomot dari luar Kota Surabaya. Idealnya memang orang Surabaya. Tapi peraturannya kan harus melalui pencalonan dari parpol. Ya, mau bagaimana lagi? Ya, harus diterima, tutur Tjuk.
Strategi PDIP
Sementara itu, PDIP enggan berspekulasi menghadapi Pilwali Surabaya 2020. Apalagi jabatan Walikota Tri Rismahari dan Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana masih 1,5 tahun lagi. Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan PDIP sampai saat ini fokus pada pemenangan Pemilu 2019. "Ada urusan besar yang diselesaikan oleh partainya hingga akhir pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Adi dihubungi, Selasa (26/3/2019).
PDIP, lanjut dia, pada Pemilu 2019 menargetkan Jokowi-Maruf mendapatkan dukungan suara mayoritas di Surabaya. "Memetik kemenangan besar bagi PDIP di kota Surabaya dengan indikator penambahan kursi dengan memproyeksikan mendapatkan 30 kursi di DPRD Surabaya tahun 2019 ini," ungkapnya.
Tidak menutup kemungkinan ada banyak spekulasi tentang Pilwali 2020. Adi berharap semua pihak bersabar. Sekarang ini, lanjutnya, PDIP fokus pada pemenangan Pemilu 17 April yang tak sampai sebulan lagi. Menurutnya, semua kekuatan turun ke bawah, termasuk Wisnu Sakti Buana yang digadang-gadang menjadi suksesor Tri Rismaharini. n
