Jangan Gunakan Narasi Agama untuk Manuver Politik

Ilustrasi karikatur

 

Kritik Dosen Sosiologi Agama sekaligus Filsafat Ilmu dari UINSA Surabaya  Dr. Ahmad Zainul Hamdi dan Pengamat Ilmu Politik dari FISIP Universitas Airlangga, Ali Sahab, S.IP, M.Si, terhadap Presidium KAMI, Prof Din Syamsudin,  yang Diduga Ingin melakukan pemakzulan Presiden Jokowi dengan narasi-narasi agama dan ayat suci Al Quran

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Satu tahun kepemimpinan Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, diimbangi dengan munculnya beberapa narasi rencana kejatuhan (pemakzulan) yang digaungkan oleh para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Bahkan, Presidium KAMI, Din Syamsudin membalut soal kinerja pemerintahan Jokowi yang mengarah terhadap pemakzulan dengan narasi-narasi agama dan ayat suci alquran.

Setidaknya, Din Syamsudin dalam video yang beredar di media sosial dan beberapa pesan WhatsApp Grup, sampai diterima Surabaya Pagi, Selasa (20/10/2020), mengucapkan bahwa tangan langit sudah menerpa di bumi.

“Yah karena hal ini sudah berlangsung secara teleologis kearah kejatuhan. Karena alquran mengatakan, dan mereka yang mendustai ayat-ayat kami. Yakni ayat kebenaran, ayat keadilan, yang kemudian mengkristalkan diri menjadi penguasa dan menciptakan negara kekuasaan semata-mata. Itulah orang-orang yang mendustai umat kami. Allah kemudian membiarkan mereka perlahan-perlahan hanya sampai mentok. Sementara mereka tidak mengetahui atau tidak sadar. Karena semua yang direncanakan, yang dilaksanakan, itu blundering,”  jelas Din Syamsudin dalam video yang berdurasi 8 menit 54 detik.

Apa yang diucapkan Din Syamsudin sendiri menjurus pada delapan maklumat yang telah dibuat oleh KAMI. Dimana dari delapan maklumat itu, ada sinyal untuk melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Hal itu tertuang pada poin 8 maklumat KAMI yang dideklarasikan 18 Agustus 2020 lalu. “Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga- lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.”

Terkait sikap kritis aktivis KAMI, direspon beberapa Sosiolog dan Filsafat Agama Universitas IAIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, pengamat politik  dari FISIP Universitas Airlangga Surabaya, yang dihubungi terpisah oleh Surabaya Pagi, Selasa (20/10/2020).

 

Sebagai Jeritan KAMI

"Secara normatif, apa yang didengungkan para akvitis KAMI itu, tidak masalah. Itu sebagai jeritan yang mengidamkan kesejahteraan di Indonesia,” jelas Dr. Ahmad Zainul Hamdi saat diwawancara oleh Surabaya Pagi, Selasa (20/10/2020) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UINSA Surabaya.

Dosen Sosiologi Agama sekaligus Filsafat Ilmu dari UINSA tersebut menghimbau para penuntut keadilan agar menjalankan mekanisme hukum yang ada. "Ada mekanisme dalam RI untuk melakukan gugatan, yaitu MK. Melakukan judicial review untuk menggugat produk hukum yang sudah di sahkan oleh DPR. Jika seluruh sengketa hukum tidak diselesaikan melalui mekanisme yang sudah ada, pada akhirnya akan timbul aksi jalanan," ujar Dr. Ahmad Zainul.

Disatu sisi, Ahmad Zainul Hamdi juga memberi catatan atas munculnya video narasi Presidium KAMI Din Syamsuddin dengan menggunakan ayat-ayat suci alquran yang diduga sebagai ajang untuk memakzulkan pemerintah Jokowi. Menurutnya hal itu juga lumrah.  "Kritik itu lumrah. Bahkan ketika kritik itu menggunakan narasi agama atau Ayat Suci tetap tidak ada masalah," ucap Akademisi UINSA itu.

 

Jadi Sentimen Agama

Namun, ia berpesan pada penuntut keadilan atau para politisi, bahwa jangan sampai kritik menggunakan agama menjadi bagian dari munver politik. “Ini yang harus dijaga. Jangan sampai dijadikan sentimen agama mulai dimainkan. Itu yang harus disingkirkan dari cara berpolitik.

Menurut Dosen UINSA tersebut, tahta Jokowi di bangku kepresidenan tidak akan goyang karena seruan dalam maklumat KAMI. Karena poin-poin itu dinilai lumrah dan murni jeritan dari suara rakyat untuk Jokowi di era demokrasi saat ini.

 

Berbeda dengan 1998

Hal senada juga diungkapkan pengamat ilmu politik dari FISIP Universitas Airlangga, Ali Sahab, S.IP, M.Si. Menurutnya, manuver-manuver yang dilakukan para Presidium KAMI, tidak berpotensi memakzulkan pemerintahan Jokowi.

"Saya kira tidak akan ada pemakzulan, karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Kondisinya pun juga berbeda dengan tahun 1998 lalu," jelas Ali Sahab kepada Surabaya Pagi.

Ali Sahab berpesan pada Jokowi agar tetap fokus pada pencegahan dan penanganan covid-19 dan memulihkan dengan segera kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu, Jokowi harus menjawab dengan kinerja yang baik.

Sementara, apa yang dilakukan para aktivis KAMI terutama Presidium KAMI ditanggapi oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri. Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh KAMI memang sangat mengarah pada perlawanan kelompok politik dan ideologi tertentu pada pemerintah. Poin ini jelas berisi tuntutan atas presiden akan janji dan sumpah untuk mensejahterakan rakyat yang telah diucapkan.

"Dengan disebarkannya maklumat ini secara luas, dapat dimaknai sebagai konsolidasi pemikiran dan sikap kritik masyarakat pada pemerintah," tambah Achmad Muhibbin Zuhri, kepada Surabaya Pagi, Selasa (20/10/2020).

Untuk sebuah campaign, maklumat ini dapat dipandang sebagai konsolidasi gerakan dan penegasan simbolik dari kelompok tertentu.

Meski begitu, ia berharap Presiden Jokowi juga merespon kritik-kritik tersebut secara positif. “Tanggapi yang positif saja. Ini agar meminimalisir gerakan-gerakan yang melanggar hukum dan mengancam keamanan nasional,” tegas Muhibbin Zuhri.

 

Bantahan Presidium KAMI

Sementara, salah satu Presidium KAMI Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo buka suara terkait tudingan pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya bersama Refly Harun, Gatot Nurmantyo menegaskan jika dirinya dan Din Syamsuddin tidak memiliki apa-apa untuk melengserkan Jokowi dari kedudukannya saat ini.

“Sebenarnya kalau kita ingin melihat saya, Prof. Din Syamsuddin punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara kemudian Prof. Din juga bukan ketua PP Muhammadiyah terus tidak punya anak buah, bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan?,” ujar Gatot Nurmantyo, sebagaimana dikutip Surabaya Pagi dari akun Youtube Refly Harun, Selasa (20/10/2020).

Gatot juga mempertanyakan apakah dirinya ada indikasi untuk melakukan pelengseran atau menggulingkan Presiden Jokowi.

"Nah kemudian apakah saya ada indikasi untuk itu? Inikan permasalahannya adalah sejak KAMI deklarasi di Tugu Proklamasi tiba-tiba ada banner yang mengatakan turunkan Jokowi terus di depannya ada demo jadi seolah-olah dicap. Yang masang siapa saya tidak tahu,” lanjutnya.

Dari situlah kemudian lanjut Gatot dalam setiap acara KAMI selalu ada kegaduhan dan tudingan yang macam-macam.

"Setiap ada acara KAMI selalu ada keramaian, seolah-olah KAMI itu sesuatu yang berbahaya. Berbanding terbalik dengan tujuan KAMI lakukan, jadi ini sesuatu yang membuat saya ketawa saja," pungkasnya. erk/mbi/cr2/rmc