JK, Disorot Istana, Lalu Klarifikasi

Mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla

 

Tentang Ucapannya Terkait Kekosongan kepemimpinan saat Membahas Habib Rizieq Syihab

 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Jusuf Kalla, belakangan ini disorot terkait kepulangan Habib Rizieq. Apalagi mantan Wapres Jokowi ini soroti mengenai kekosongan kepemimpinan saat membahas Habib Rizieq Syihab (HRS). Istana menanggapi. Dan JK juga memberi klarifikasi lagi soal ucapannya saat menjadi pembicara dalam Webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk 'Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat' . Webiner yang berlangsung Jumat (20/11) lalu JK yang menjadi pembicara menyoroti fenomena Habib Rizieq yang meluas sehingga melibatkan TNI-Polri.

Juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menjelaskan maksud JK yang bicara mengenai kekosongan kepemimpinan saat membahas Habib Rizieq Syihab (HRS). Husain menyebut konteks pembicara JK itu merujuk ke partai politik berbasis Islam.

"Pak JK menjelaskan fungsi parpol dan anggota parlemen dari partai berbasis Islam. Yang dinilainya kurang menangkap dan menjalankan aspirasi umat, sehingga kekosongan ini yang diisi oleh HRS," ujar Husain saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2020).

 

Ditujukan ke Partai Politik Islam

Menurut Husain, JK di DPP PKS menekankan fungsi dan peran partai politik berbasis Islam untuk mengevaluasi diri. Partai politik dinilai harus menyerap aspirasi agar tidak ada parlemen jalanan.

"Apalagi penjelasan Pak JK konteksnya memang ditujukan ke partai ketika berbicara dalam webinar PKS. Jadi Pak JK menekankan pentingnya parpol-parpol berbasis islam mengevaluasi diri, untuk mengatasi kekosongan ini sehingga tidak terjadi parlemen jalanan," jelasnya

 

Istana Mempertanyakan

Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro mempertanyakan maksud pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi yang disampaikan dalam acara webinar DPP PKS.

Juri Ardiantoro, menilai pernyataan JK itu tidak relevan jika merujuk pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin saat ini.

“Pertama, perlu diperjelas apa yang dimaksud 'kekosongan kepemimpinan aspiratif'. Apakah presiden dan wapres, atau DPR/MPR, atau kepemimpinan pada institusi-institusi lain? Sebab, jika merujuk pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Maruf Amin, pernyataan Pak JK menjadi tidak relevan," ujar Juri saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).

“Pak Jokowi itu sosok pemimpin yang lahir dari proses demokrasi, sehingga beliau sadar betul untuk memegang dan mewujudkan kepemimpinan yang terbuka dan aspiratif," sambungnya.

Selain itu, Juri menganggap pernyataan JK terlalu politis jika menghubungkan kosongnya kepemimpinan aspirasi dengan Habib Rizieq Syihab (HRS). Pernyataan itu dinilai bisa mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.

"Kedua, pernyataan Pak JK adalah pernyataan yang sangat politis. Kepemimpinan aspiratif yang dinisbatkan pada sosok HRS adalah pernyataan politik yang dapat diduga untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi," ucapnya.

 

Manuver Politik

Juri juga menyebut pernyataan JK sejalan dengan yang selama ini digaungkan Habib Rizieq. "Ketiga, pernyataan Pak JK sebagai manuver politik searah dan sejalan dengan apa yang ditunjukkan HRS dan pendukung-pendukungnya. Sebab, gerakan HRS adalah jelas gerakan politik yang dibungkus dengan baju agama," katanya.

Wapres ke 10 JK, berbicara mengenai kekosongan kepemimpinan penyerap aspirasi masyarakat saat membahas Habib Rizieq Syihab (HRS). Menanggapi itu, Partai Golkar pun mencocokkan pernyataan JK untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 'kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas'. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan beliau yang kami hormati. Jika yang dimaksud dengan hal itu, adalah soal kepemimpinan dalam menjaga ketertiban sosial, dan tegas terhadap pelanggar protokol COVID-19, hal itu sebetulnya kan kewenangan dari pemerintah daerah, yaitu Gubernur DKI Jakarta," kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Minggu (22/11).

 

Konteks aspirasi yang dimaksud JK

PDIP mengaku heran dengan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) yang bicara mengenai kekosongan kepemimpinan saat membahas fenomena Habib Rizieq Syihab. Kenapa?

"Saya agak heran juga bila mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa meluasnya permasalahan terkait pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, disebabkan karena adanya kekosongan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat," kata politikus PDIP, TB Hasanuddin, kepada wartawan, Minggu (22/11).

Hasanuddin lantas bicara mengenai konteks aspirasi yang dimaksud JK. Menurut TB, aspirasi yang pantas didengar itu harus sesuai dengan pancasila. Jika aspirasi berlawanan dengan pancasila maka pemerintah seharusnya menolak aspirasi itu.

"Perlu digarisbawahi bangsa ini telah menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila, yang menjunjung tinggi kebhinekaan, azas kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa," bebernya.

"Tapi kalau aspirasi yang disampaikan tidak sesuai dengan Pancasila dan berlawanan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, bukan berarti pemimpin tak mau menyerap aspirasi tapi memang ditolak dan tak ada yang mau menerimanya," imbuh TB.

 

Aspirasi Kelompok Separatis

Dia kemudian mencontohkan misalkan ada aspirasi kelompok yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan khilafah atau mungkin ada aspirasi kelompok separatis yang ingin keluar dari NKRI. Aspirasi itu menurut dia otomatis harus ditolak oleh pemerintah.

"Saya kira tidak, karena itu sama saja dengan memecah belah bangsa Indonesia. Sama dengan menghancurkan tegaknya NKRI," tegasnya. n erc/jk/rmc