SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan sebesar Rp 21 triliun anggaran dana desa dialokasikan sebagai bantuan sosial (bansos) selama pandemi virus Corona (COVID-19) berlangsung. Pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 72 triliun di APBN Tahun 2020.
Dari anggaran Rp 21 triliun, Jokowi bilang nantinya akan disalurkan bansos sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
"Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp 600.00 per bulan selama tiga bulan," kata Jokowi melalui saluran resmi Sekretaris Presiden secara virtual, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan program Padat Karya Tunai yang tujuannya untuk menyanggah daya beli masyarakat di tengah wabah COVID-19.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang total anggaran program Padat Karya Tunai sebesar Rp 16,9 triliun tersebar ke beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sementara, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,2 triliun untuk program padat karya. Kementerian itu menargetkan dapat menjangkau 530 ribu orang yang mengikuti program padat karya.
"Begitu juga dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyatakan memberikan bansos senilai Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan dalam bentuk paket sembako untuk masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Selain itu, juga akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di luar Jabodetabek.
"Di Kementrian Desa dengan program padat karya tunai desa targetnya 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai Rp 10,2 triliun," ungkap dia.
Saat ini, kedua program ini tengah difinalisasi oleh Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah sasaran. Targetnya, pencairan bisa diberikan mulai bulan ini.
Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan insentif perlindungan sosial khusus penanganan pandemi corona mencapai Rp110 triliun.
Insentif perlindungan sosial akan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Paket Sembako, listrik gratis dan diskon 50 persen, serta insentif perumahan MBR.
Sisir Anggaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji menyisir anggaran negara lebih lanjut untuk menambah dana bantuan sosial (bansos), dan upaya menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat melalui program padat karya.
Langkah pemerintah bagian upaya mengatasi dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19). "Kita harus sadar tantangan yang kita hadapi tidak mudah," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana melaluivideo conference, Kamis (9/4/2020.
Pemerintah, kata Jokowi juga meminta pengusaha berusaha kerja dalam kondisi saat ini dan sebisa mungkin tetap mempertahankan para pekerja.
Masyarakat diminta ikut peduli, terutama kepada mereka yang kurang mampu. "Dengan bergotong royong secara nasional kita dapat mempertahankan capaian pembangunan dan loncatan kemajuan," tegas dia.
Jokowi merinci bantuan sosial, yang disalurkan kepada masyarakat di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) serta anggaran yang digelontorkan.
"Bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kartu keluarga), dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan ialah Rp 2,2 triliun," ujar dia.(dc/cnn/l6/cr-03/dsy)
