Jokowi Yes, Polri No

Rabu, 16 Okt 2019 14:58 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Mespikun Presiden Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada masyarakat yang ingin melakukan demo saat pelantikan Presiden dan wakil Presiden yang akan digelar pada 20 Oktober nanti, namun pihak Kepolisian justru berpendapat berbeda dengan Presiden. Pihak Polda Metro Jaya tetap bersikukuh tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan alasan pihaknya menolak untuk tidak menerbitkan STTP adalah untuk menjaga harkat martabat Indonesia. Menurutnya, hal tersebut merupakan dikresi kepolisian. "Dengan adanya pelantikan Presiden dan wakil Presiden yang dihadiri oleh pimpinan negara asing dan untuk menjaga harkat dan martabat negara Indonesia maka Polda Metro menggunakan kewenangan diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan STTP unras sesuai dengan Pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum," ujar Argo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/10/2019). Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan kepada media bahwa ia tidak akan melarang masyarakat yang ingin menggelar demonstrasi saat pelantikan Presiden dan wakil Presiden. Menurut Jokowi kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin oleh konstitusi. Namanya demo kan dijamin konstitusi, tutur Jokowi usai menerima pimpinan MPR, di istana merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Editor : Redaksi

Tag :