•   Sabtu, 16 November 2019
Pilpres 2019

Jokowi-Sandiaga Lebih Asyik

( words)
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam debat capres perdana, Kamis (17/1) malam.


Debat Perdana, Dua Paslon Saling Cari Sisi Lemah. Bahkan, Capres 01 Sempat Pancing Emosi Prabowo

Prila Sherly, Riko Abdiono,
Wartawan Surabaya Pagi

SURABAYAPAGI.com - Debat Pilpres 2019 yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akhirnya dimulai, Kamis (17/1) malam pukul 20.00 WIB. Capres nomor 01 Jokowi tampak mendominasi dari cawapresnya, KH Ma’ruf Amin, yang irit bicara dan cenderung diam.
Sedang capres nomor 02 Prabowo Subianto dan cawapresnya, Sandiaga Uno, bergantian menjawab pertanyaan. Namun, penampilan Jokowi dan Sandiaga dinilai lebih menarik dalam debat dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.
Pada sesi pertama, keduanya memaparkan visi dan misi. Jokowi-Ma’ruf menekankan pada Indonesia maju, sedangkan Prabowo-Sandiaga pada Indonesia Menang. Lalu, dilanjutkan pada sesi kedua dan tiga dengan diberikan pertanyaan dari pihak panelis sesuai tema yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Setelah itu, untuk sesi empat dan lima menekankan pada melemparkan pertanyaan satu sama lain yang mana diakhiri pada sesi enam melalui closing statement.
Untuk debat perdana pilpres ini, Agus Mahfud, pakar Sosiologi-Politik Universitas Negeri Surabaya menyatakan adanya dominasi Jokowi dan Sandiaga Uno. “Daripada Ma’ruf Amin maupun Prabowo, Jokowi dan Sandiaga Uno cenderung lebih asyik. Meskipun secara verbal tidak terlihat sedang berdebat namun keduanya memiliki substansi baik. Tidak hanya itu, melalui hal ini kita bisa melihat alur berfikir keduanya cukup rasional untuk menjelaskan”, ujarnya ketika diwawancarai Surabaya, Kamis (17/1) malam, usai debat.
Novri Susan, pakar Sosiologi-Politik dari Universitas Airlangga juga memuji penguasaan gaya bahasa Jokowi yang dapat mengimbangi lawannya yaitu, secara tegas dan yakin dengan memaparkan jawaban jawaban rasional.
Meskipun pasangan dari Jokowi, Ma’ruf Amin cenderung lebih banyak diam dan pasif karena kompetensinya tidak pada tema debat perdana yang dijawab berdasar program kerja incumbent.
Perdebatan sempat menarik ketika muncul pertanyaan kedua hukum yang berkaitan dengan kasus konkret. Prabowo sempat melemparkan kasus kepala desa dari Jawa Timur yang menyatakan dukungan pada pihaknya namun dihukum.
Hal ini mendorong Jokowi untuk menyerang Prabowo pada titik lemahnya yaitu kasus Ratna Sarumpaet. Seharusnya keduanya bisa merespon pertanyaan ini secara rasional, menurut Agus Mahfud.
“Sebenarnya kedua paslon tidak bisa memastikan seratus persen mengontrol apa yang terjadi di bawahnya. Seperti pada Jokowi dan Prabowo, yang paling utama keduanya harus bisa menjawab secara rasional bukannya saling mencari sisi lemah”, ujar Novri Susan.
Selain itu, isu yang diduga akan dibahas pada debat perdana pada Kamis (17/1) mengenai Jokowi diserang soal Novel Baswedan, sedangkan Prabowo soal pelanggaran HAM 1998, ternyata tidak dihadirkan secara eksplisit. Agus Mahfud menyatakan bahwa ketika salah satunya tidak membahas maka yang lainnya juga tidak, atau disebut sebagai senjata pamungkas.
Namun, Novri Susan memberikan penjabaran sebenarnya Jokowi sempat memberikan pernyataan secara implisit. Pada pemaparan mengenai visi dan misi, Jokowi mengaku belum bisa menyelesaikan seratus persen mengenai persoalan HAM karena cukup sulit.
Selain itu, di closing statement, dirinya juga memberikan pernyataan implisit ‘menyindir’ Prabowo dengan menyatakan ia bukan orang dengan sejarah pelanggaran HAM.
Tiga Hal Utama
Secara garis besar, Novri Susan menekankan pada tiga hal utama yaitu konsep, pembahasan komposisi perempuan, dan kritik terhadap konflik kepentingan.
Untuk konsep sendiri, paslon bernomor urut satu lebih siap karena memiliki pengalaman seperti dalam hal pengorganisasian, meritokrasi, pengawasan, dan sebagainya. Sedangkan, untuk paslon bernomor urut dua hanya membahas mengenai gaji, pengawasan, dan pencatatan asset.
Selanjutnya pada pembahasan komposisi perempuan dalam dunia perpolitikan, Jokowi juga memiliki keunggulan karena mampu memberikan data berdasar fakta mengenai kedudukan perempuan di kementerian. Sementara itu, Prabowo hanya pada sebatas kuota calon legislative, yang lalu menyerang Jokowi mengenai output perempuan dalam kementerian.
Kritik terhadap konflik kepentingan sendiri sebenarnya menjadi titik lemah Jokowi yang mana, dirinya, kurang bisa menjawab dengan baik. Permasalahannya, perbedaan dan perdebatan memang diperbolehkan dalam birokrasi namun secara internal bukan eksternal. Maka dari itu, hal ini menjadi kelemahan terbesar Jokowi sebagai sorotan debat pada Kamis (17/1) malam.
“Hal yang menarik ketika penutupan, kedua paslon tidak memberikan sanjungan atau apresiasi untuk satu sama lain seperti dikatakan moderator. Namun, keduanya justru menunjukkan action bukan dalam bentuk kata kata”, ujar Agus Mahfud ketika menghighlight debat perdana pilpres 2019 ini.
Memanas soal Caleg
Debat perdana Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam, sempat memanas. Ini setelah calon presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengungkit soal mantan napi korupsi yang diajukan Partai Gerindra sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Serangan Jokowi ini nyaris membuat emosi Prabowo Subianto terpancing.
"Kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa bahkan kata pak Prabowo korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun saya enggak setuju. Tapi menurut ICW (Indonesia Corupption Watch) partai yang bapak pimpin termasuk paling banyak mencalonkan mantan napi korupsi. Yang saya tahu pengajuan caleg itu yang menandatangani Ketumnya, yaitu pak Prabowo," tanya Jokowi dalam sesi tanya jawab.
Pertanyaan itu dijawab Prabowo, Capres nomor urut 02 yang menyebut belum mendapatkan laporan dari ICW. "Baik, itu ICW tapi saya sendiri belum dapat laporan itu dan bener-bener menurut saya itu sangat subjektif. Ya saya tidak setuju itu saya seleksi caleg-caleg itu," jawab Prabowo.
Ia melanjutkan, "Kalau ada bukti silakan laporkan kepada kami. Begini pak, ada juga kadang-kadang ya tuduhan-tuduhan korupsi menerima DPRD-nya, semua partai. Kalau kita cek di kejaksaan boleh kita bandingkan berapa yang menunggu akan masuk KPK. Janganlah kita menuduh partai kita masing-masing. Saya yakin Gerindra mendukung pemberantasan korupsi," tegasnya.
Bahkan, Prabowo sendiri yang akan mengirim kadernya ke bui jika ketahuan korupsi. "Kalaupun ada yang korupsi, saya sendiri yang masukin penjara. Partai kita antikorupsi," tandas mantan Danjen Kopassus ini.
Jokowi lalu mengoreksi jawaban Prabowo. "Mohon maaf pak Prabowo, yang saya sebut mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, ICW menjelaskan ada 6 calon dan yang tanda tangan pencaleg-kan itu ketumnya. Saya tidak menuduh partai bapak korupsi, ini mantan koruptor," balas Jokowi.
Kemudian, Prabowo pun menggunakan waktu yang disediakan untuk menanggapi Jokowi kembali. "Jadi mantan napi korupsi saya kira kita pelajari. Ini kan demokrasi, kita umumkan saja ke rakyat, kalau rakyat enggak mau milih ya jangan dipilih. Yang jelas pak, kalau kasus itu sudah melalui proses dan sudah dihukum dan kalau hukum mengizinkan masih bisa dan rakyat menghendaki ya tidak apa-apa. Mungkin korupsinya enggak seberapa, kalau mencuri ayam itu salah, kalau merugikan rakyat itu yang harus diutamakan," jawab Prabowo.
Dalam sesi sebelumnya, Jokowi juga memulai menyerang dengan menyindir kasus Ratna Sarumpaet. Saat itu Jokowi menanggapi pertanyaan Prabowo yang mengkritik penegakan hukum di era Jokowi-Jusuf Kalla.
Menurut Prabowo, banyak masyarakat yang merasa aparat hukum berat sebelah. Contoh yang disebut Prabowo soal adanya kepala daerah dan gubernur yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin karena ditekan secara hukum dan bahkan ditangkap. "Jangan menuduh seperti itu pak Prabowo," kata Jokowi.
Jokowi mengklaim Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan mekanisme hukum. Untuk itu ia meminta Prabowo jika ada barang bukti soal adanya tekanan hukum terhadap kepala daerah maka samapaikan langsung ke penegak hukum.
"Jangan grusak-grusuk jurkam pak Prabowo misalnya. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Tapi apa yang terjadi, tapi operasi plastik. Akhirnya konpers (konferensi pers) loh ini negara hukum," sindir Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan Prabowo untuk mengikuti mekanisme hukum dan berikan barang bukti ke penegak hukum jika temukan pelanggaran. Kendati demikian, Prabowo tak memiliki kesempatan untuk menanggapi sindiran Jokowi karena debat masih pada sesi tanya jawab.
Penutupan Debat
Saat penutupan debat pun, Jokowi ‘menyerang’ dengan isu rekam jejak HAM dan otoriter. Saat itu, Jokowi menyatakan tidak punya beban berat dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil kebijakan bila nantinya ia terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya. Jokowi mengatakan, tidak punya rekam jejak melanggar HAM.
Ia juga mengklaim tidak pernah melakukan kekerasan dan korupsi. "Kami juga tidak punya potongan diktator dan otoriter," katanya dalam penutupan debat Pilpres 2019.
Jokowi mengatakan dengan kondisi tersebut ia akan lebih nyaman dalam menjalankan pemerintahannya. "Saya tidak memiliki beban masa lalu sehingga lebih enak, bekerja lebih enak dalam memberikan pemerintah," katanya. Namun
Jokowi tidak merinci alasan kenapa ia berkata demikian.
Sementara Prabowo kembali menyinggung soal kebocoran yang sedang terjadi dalam pengelolaan uang dan sumber daya Indonesia ke luar negeri. Menurut Prabowo, ia tak akan mencari pihak-pihak yang salah terhadap masalah yang sedang terjadi. Pihaknya akan fokus untuk memperbaiki masalah bangsa dengan menghentikan akar masalah.
"Maka itu kami tekan hentikan kebocoran dan tingkatkan tax ratio. Negara sangat kaya, tapi terjadi kebocoran dan kekayaan mengalir ke luar negeri," kata Prabowo di akhir debat capres.
"Ini salah bersama sebagai bangsa dan salah elit yang sudah biarkan ini puluhan tahun, kita cari jalan keluar," tambah Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo juga memastikan penegakkan hukum lewat pembenahan institusi penegak hukum terutama hakim, jaksa, dan polisi. Menurutnya jika ia dan Sandiaga Uno terpilih di pilpres 2019 maka ketiga institusi tersebut akan diperkuat dan diperbaiki. Prabowo juga berjanji akan menaikan gaji aparat penegak hukum. n

Berita Populer